Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari
TRIBUN-PAPUA.COM, NABIRE – Kunjungan Bupati Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah Aner Maisini, ke acara adat Rambu Solo di Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Selasa, (7/1/2025), menuai kritik keras dari kalangan legislatif.
Kritik ini disampaikan lantara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) menilai bupati lebih memilih jalan-jalan santai tanpa mempedulikan warga Intan Jaya yang berduka dan trauma akibat konflik bersenjata antara TNI/Polri melawan TPNPB.
Dalam rekaman video berdurasi 44 detik yang beredar, orang nomor satu di Intan Jaya itu tampak mengenakan pakaian hitam dengan balutan kain putih.
Baca juga: Mantan Kadis Kominfo Jayapura Nilai Fesmed AWP Perlu Jadi Agenda Rutin
Dia berjalan beriringan bersama beberapa pejabat daerah, dan puluhan masyarakat menuju salah satu rumah yang diduga sebagai tempat lelaksanaan acara.
Anggota DPRK Intan Jaya, Yustinus Wandagau yang juga melihat video itu, mempertanyakan urgensi kehadiran kepala daerah dalam acara yang tidak ada hubungan dengan kesejahteraan masyarakat Intan Jaya ini.
Legislator bahkan menduga perjalanan itu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Kehadiran mereka ke sana untuk apa? Perlu diingat, mereka ke sana bukan pakai daun, tapi pakai uang rakyat," tegas Yustinus kepada awak media, termasuk TribunPapuaTengah.com, di salah satu kafe, Jalan Jenderal Sudirman, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Kamis, (15/1/2026).
Baca juga: Prakiraan Cuaca Papua Besok, Jumat 16 Januari 2026: Keerom Hujan Ringan di Pagi, Siang, Malam
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu pun mengaku kecewa dengan prioritas yang diambil oleh pemerintah daerah.
Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar setiap kepala daerah tidak menghamburkan anggaran untuk kegiatan di luar daerah yang tidak esensial.
"Tapi anggaran harus dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat, bukan dibawa keluar daerah," ujarnya.
Yustinus menyoroti ketidakpekaan pemerintah terhadap kondisi sosial masyarakat Intan Jaya saat ini.
Di saat pejabat daerah bepergian keluar, rakyat Intan Jaya justru sedang berduka dan trauma akibat konflik berkepanjangan yang belum terselesaikan.
Baca juga: Oknum Legislator Puncak hingga ASN Tersangka Konflik Pecah di Kwamki Narama, 11 Warga Mimika Tewas
"Hari ini rakyat Intan Jaya sedang menangis. Masyarakat trauma karena konflik, bahkan sebagian masih mengungsi di Nabire maupun Mimika," jelas Yustinus.
Yustinus mendesak agar pemerintah daerah lebih fokus berada di tempat untuk memberikan rasa aman dan memulihkan kondisi psikologis masyarakat, ketimbang melakukan perjalanan ke luar daerah.
"Bukan mereka keluar dan senang-senang di daerah lain. Kita harus selamatkan masyarakat dari segala aspek, baik trauma maupun kebutuhan dasarnya," ujarnya.
Ia juga memberikan peringatan keras bahwa jika kejadian serupa terulang kembali, pihaknya tidak segan untuk meneruskan laporan ini ke tingkat pusat.
Baca juga: APBD Biak Numfor 2026 Rp1,41 Triliun, Bupati Minta OPD Segera Kerja usai Terima DPA
"Saya harap hal ini tidak terulang. Kalau terjadi lagi, maka kami akan laporkan ke pemerintah pusat," pungkasnya.
Bupati Aner Maisini dan wakilnya, Elias Igapa, menjabat untuk periode 2025 – 2030, setelah resmi ditetapkan sebagai pemenang Pilkada 2024 pada Februari 2025.
Intan Jaya merupakan salah satu daerah rawan konflik bersenjata antara TNI/Polri melawan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), yang merupakan organisasi yang berjuang untuk kemerdekaan Pulau Papua dari NKRI.
Akibat konflik berkepanjangan antara tiga pihak itu, masyarakat di beberapa kampung meninggalkan kampung mereka ke kabupaten Mimika atau Kabupaten Nabire, demi hidup bebas tanpa ketakutan.
Intan Jaya merupakan satu dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah, provinsi yang baru dimekarkan pada 2022.
8 Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Nabire, sebagai ibu kota provinsi, Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya.(*)