SURYA.co.id, SURABAYA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan masih terus mengkaji terkait wacana sistem Pilkada yang saat ini jadi perdebatan sebelum nantinya mengambil sikap resmi.
Kajian di internal partai ini, juga melibatkan tingkatan kepengurusan di daerah untuk selanjutnya diajukan ke pengurus pusat.
Baca juga: Ketua Baru Andalkan Kader dan Kekuatan Struktural, PKS Jatim Berambisi Rebut 12 Kursi di Pemilu 2029
Kepala Bidang Pelatihan dan Pengembangan Kepemimpinan Partai (BPPKP) DPW PKS Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, partainya memiliki mekanisme tersendiri dalam memutuskan berbagai isu krusial, termasuk di antaranya terkait wacana sistem Pilkada ini.
Isu ini dibahas di sidang Majelis Syuro PKS.
"Nah, kita di kabupaten kota, di provinsi ini diminta untuk melakukan kajian-kajian. Hasil kajian-kajian ini nanti juga menjadi bahan bagi para anggota Majelis Syura yang secara representatif itu mewakili wilayah-wilayah di seluruh Indonesia," kata Puguh, Kamis (15/1/2026).
Kajian secara internal ini masih terus berlangsung.
Puguh mengatakan PKS tidak akan terburu-buru dalam mengambil sikap.
Apalagi, gelaran Pilkada dinilai masih lama, sehingga masih ada waktu untuk menentukan sistem Pilkada mendatang.
Terlebih lagi, sistem ini tentu saja bakal menyesuaikan dari regulasi terkait Pilkada, sehingga PKS Jatim menyatakan tak akan gegabah.
"Jadi secara prinsip kami di DPW PKS Jawa Timur juga belum menentukan sikap karena sikap itu nanti seragam setelah hasil keputusan Majelis Syura, sidang Majelis Syura menentukan kita jadi memutuskan untuk prefer dengan Pilkada langsung di pemilihan rakyat atau Pilkada di DPRD," ungkap anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan atau Dapil Malang Raya ini.
Secara pribadi, Puguh yang merupakan Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim ini turut memantau berbagai perdebatan yang saat ini terjadi seiring bergulirnya wacana sistem Pilkada.
Isu ini bergulir memang menyoroti bagaimana ongkos politik yang mahal dan maraknya politik uang, serta potensi gesekan di tengah masyarakat yang sangat tinggi.
Ini menjadi beberapa hal yang mendasari gagasan ini di lempar lagi di ruang demokrasi hari ini.
Sementara berbagai pihak yang berseberangan menilai wacana ini tidak tepat dan mendorong agar Pilkada tetap digelar secara langsung.
Berbagai kajian memang perlu terus dilakukan untuk menentukan metode yang tepat untuk penyelenggaraan Pilkada.
Beberapa waktu lalu, Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid angkat bicara mengenai wacana sistem Pilkada ini.
Ia menyatakan ogah terburu-buru dalam mengambil keputusan terkait wacana perubahan mekanisme pilkada.
PKS memandang perlu adanya kajian yang mendalam dan komprehensif sebelum menentukan sikap politik secara final.
"Kita tidak terlalu terburu-buru untuk membuat sebuah keputusan di sini, sehingga perlu kita kaji secara mendalam, secara komprehensif," kata Kholid di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026) sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com.
