Laporan jurnalis TribunBekasi.com, Rendy Rutama Putra

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI TIMUR- Keterlambatan pembayaran remunerasi di RSUD Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi mulai berdampak serius terhadap kesejahteraan pegawai.

Sejumlah karyawan mengaku terpaksa berutang, bahkan memanfaatkan pinjaman online (pinjol), untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Satu orang pegawai RSUD Kota Bekasi yang tidak berkenan disebutkan namanya mengatakan, hingga Januari 2026, ada beberapa bulan pembayaran remunerasi belum diterima secara penuh. 

Menurutnya, hak pendapatan pegawai masih menunggak sejak beberapa bulan terakhir.

“Remunerasi kami belum dibayar penuh. Pembayaran baru sampai bulan November, sementara sekarang sudah Januari. Akhirnya banyak yang terpaksa pinjam ke sana-sini, bahkan ada yang pinjol” kata seorang pegawai tersebut, Kamis (15/1/2026).

Ia menjelaskan, keterlambatan tersebut membuat kondisi keuangan pegawai semakin tertekan. 

Baca juga: Warga Khawatir Pelayanan RSUD Kota Bekasi Tidak Maksimal karena Punya Utang Rp 70 Miliar

Baca juga: RSUD Kota Bekasi Potong Remunerasi Pegawai Imbas Utang Rp70 Miliar

Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan paling dasar seperti makan, sejumlah pegawai terpaksa meminjam uang dalam jumlah kecil.

“Beli beras saja ada yang pinjam Rp300 ribu. Ada juga yang akhirnya ke pinjol karena sudah benar-benar tidak punya pilihan,” jelasnya.

Berdasarkan informasi yang diterima pegawai, persoalan keterlambatan remunerasi diduga berkaitan dengan kondisi keuangan RSUD yang masih terbebani utang hingga sekitar Rp70 miliar. 

Seiring dengan kondisi keuangan tersebut, manajemen RSUD saat ini dikabarkan akan memberlakukan kebijakan rasionalisasi pendapatan pegawai sejak Januari 2025. 

“Uang transport yang biasanya Rp1 juta, sekarang dipotong Rp200 ribu sampai Rp300 ribu. Yang paling terasa itu uang jaga malam, dari Rp62.500 sekarang hanya Rp25.000,” ujarnya.

Para pegawai menilai, persoalan kesejahteraan ini berpotensi berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

Meski demikian, mereka mengaku tetap berupaya menjalankan tugas secara profesional.

“Kami tetap dituntut memberikan pelayanan maksimal. Tapi kalau hak tidak dibayarkan, pasti berpengaruh ke semangat kerja,” lugasnya.

Para pegawai berharap manajemen RSUD serta Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan tunggakan remunerasi, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan, serta memberikan kepastian dan perlindungan kerja.

“Kami tidak menuntut berlebihan. Remunerasi dibayar penuh dan tepat waktu saja sudah sangat membantu,” pungkasnya. (M37)