SURYA.CO.ID, JOMBANG - Pemkab Jombang mengawali tahun 2026 dengan langkah penyegaran dalam struktural birokrasi.
Tidak setengah-setengah, mutasi besar membawa 84 pejabat manajerial dalam gerbong rotasi dan mutasi jabatan lewat pelantikan yang digelar di Pendopo Kabupaten Jombang, Kamis (15/1/2026).
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut mencakup pejabat struktural dari berbagai level, mulai pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), pejabat administrator, hingga pengawas di lingkungan kecamatan, kelurahan, dan unit pelayanan teknis daerah.
Perombakan ini menyentuh sejumlah posisi strategis, di antaranya kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bidang, kepala bagian, sekretaris kecamatan, lurah, hingga kepala UPT.
Bupati Jombang, Warsubi berpesan kepada para pejabat untuk menunjukkan kinerja disiplin dan segera beradaptasi dengan lingkungan baru.
"Saya berharap para pejabat yang baru dilantik dapat mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Jombang, dalam mewujudkan Jombang yang maju dan sejahtera untuk kita semua," kata Warsubi saat dikonfirmasi SURYA.
Warsubi mengatakan, langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penataan organisasi sekaligus peningkatan kinerja aparatur sipil negara di lingkup Pemkab Jombang.
Beberapa pejabat yang dilantik antara lain Bayu Pancoroadi sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sudiro Setiono sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Eka Yulianto yang dipercaya sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Jombang.
Selain itu, rotasi juga terjadi di sektor pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, perhubungan, pariwisata, hingga ketertiban umum.
Di bidang kesehatan, sejumlah posisi strategis di Dinas Kesehatan dan RSUD Jombang turut berganti, termasuk sekretaris dinas dan beberapa kepala bidang.
Tidak hanya di level kabupaten, mutasi juga menyasar pejabat kecamatan dan kelurahan. Sejumlah sekretaris kecamatan, kepala seksi tata pemerintahan, kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum, hingga kepala sub bagian keuangan dan kepegawaian resmi menempati posisi baru.
Pemkab Jombang menegaskan bahwa rotasi dan mutasi merupakan hal yang lumrah dalam birokrasi pemerintahan.
"Selain sebagai bentuk pembinaan karier ASN, langkah ini juga ditujukan untuk menjaga dinamika organisasi agar tetap adaptif terhadap tantangan pelayanan publik," katanya.
Dengan dilantiknya 84 pejabat tersebut, diharapkan roda pemerintahan di Kabupaten Jombang dapat berjalan lebih efektif, responsif, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di berbagai sektor.
Meski rotasi sudah menyentuh puluhan pejabat, sejumlah posisi penting di tingkat pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) belum terisi secara definitif.
Warsubi menyampaikan bahwa kekosongan jabatan tersebut tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan.
Pemda telah menyiapkan langkah cepat dengan menunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi posisi yang belum terisi sambil menunggu mekanisme seleksi terbuka.
Menurut Warsubi, dari total pejabat yang dilantik terdapat pergeseran pada dua jabatan eselon II. Sementara beberapa OPD belum memiliki pejabat definitif karena berbagai pertimbangan administratif dan masa jabatan.
"Kita tetap memastikan pelayanan publik berjalan normal. Jabatan yang belum terisi akan segera diisi Plt, dan selanjutnya akan kita proses melalui seleksi terbuka," ucap Warsubi.
Ada empat posisi strategis yang masih kosong, terdiri dari tiga jabatan kepala dinas serta satu staf ahli bupati. Meski demikian, penunjukan Plt dipastikan dilakukan pada hari yang sama agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan.
Warsubi menegaskan, penetapan pejabat pelaksana tugas masih melalui pembahasan internal sehingga belum dapat diumumkan ke publik.
Namun ia memastikan proses tersebut tidak akan memakan waktu lama. "Tidak ada kekosongan. Hari ini juga langsung kami isi Plt-nya," tegasnya.
Bupati juga mengungkapkan bahwa proses seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi pratama akan segera digelar. Ia telah meminta Sekretaris Daerah bersama BKPSDM Jombang untuk menyiapkan seluruh tahapan yang diperlukan.
"Targetnya dalam hitungan minggu. Kami ingin jabatan-jabatan strategis ini segera diisi secara definitif," ungkapnya.
Dari informasi yang dihimpun, jabatan yang saat ini kosong meliputi Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, serta satu posisi Staf Ahli Bupati.
Selain itu, jumlah kekosongan dipastikan bertambah seiring purnatugas Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada awal Februari 2026 mendatang. *****
