TRIBUNNEWS.COM - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menjadwalkan pertemuan darurat pada hari Kamis pukul 15.00 waktu Amerika Timur atau pada Jumat dini hari (16/1/2025) pukul 02.00 WIB.
Adapun rapat darurat yang digelar DK PBB ini dilakukan untuk membahas demonstrasi di Iran yang kini dilaporkan telah tewaskan 2.615 orang.
Rapat darurat ini sendiri merupakan permintaan Amerika Serikat (AS) yang mendesak PBB untuk segera mengambil sikap terkait demonstrasi di Iran.
Adapun sebelum rapat darurat ini digelar, Presiden AS Donald Trump juga mewanti-wanti bahwa negaranya siap melakukan hal yang diperlukan apabila situasi kekerasan yang terjadi di demonstrasi Iran berlanjut.
Trump mengaku bahwa pihaknya juga siap melakukan eksekusi terhadap siapa pun yang ditahan dalam tindakan keras berdarah pemerintah Iran terhadap protes nasional.
Sementara itu, Iran sempat menutup ruang udaranya bagi penerbangan komersial selama beberapa jam tanpa penjelasan pada Kamis dini hari (15/1/2026).
Selain itu, sejumlah personel di pangkalan militer utama AS di Qatar disarankan untuk mengungsi.
Kedutaan Besar AS di Kuwait juga memerintahkan personelnya untuk "menghentikan sementara" perjalanan ke berbagai pangkalan militer di negara Teluk Arab tersebut.
Kesulitan dalam memantau jumlah korban tewas akibat protes nasional di Iran diperparah oleh dimatikannya akses internet di negara tersebut sempat membuat dunia internasional "buta" dengan apa yang terjadi.
Namun demikian, sejumlah informasi terkait korban tewas pada demonstrasi di Iran masih berhasil keluar.
The Associated Press (AP) mengandalkan data yang disediakan oleh Human Rights Activists News Agency (HRANA) mengaku berhasil menerima pembaharuan terkini terkait jumlah korban yang tewas di Iran.
Berdasarkan laporan lembaga yang berbasis di AS tersebut, setidaknya 2.615 pengunjuk rasa telah tewas.
Jumlah korban ini melampaui gelombang protes atau kerusuhan mana pun di Iran dalam beberapa dekade terakhir, serta mengingatkan kembali pada kekacauan yang terjadi saat Revolusi Islam 1979.
AP sendiri meyakini kebenaran informasi tersebut mengingat lembaga yang didirikan 20 tahun lalu itu dinilai akurat selama bertahun-tahun dalam memantau demonstrasi.
Mereka mengandalkan jaringan aktivis di dalam Iran yang mengonfirmasi setiap laporan kematian melalui komunikasi dengan pejabat medis, anggota keluarga, tokoh masyarakat, serta pemeriksaan catatan pemakaman dan dokumen resmi lainnya.
Lembaga HRANA sendiri merupakan organisasi nirlaba bebas pajak yang terdaftar di Layanan Pajak Internal (IRS) AS.
Salah satu pendirinya adalah Keyvan Rafiee, seorang aktivis politik Iran yang berulang kali dipenjara di negaranya sebelum akhirnya pindah ke Amerika Serikat.
Mengingat terbatasnya komunikasi di Iran, AP belum dapat mengonfirmasi jumlah korban tersebut secara independen.
Sementara itu, pemerintah teokratis Iran belum memberikan angka resmi total korban dalam demonstrasi tersebut.
Sebelum rapat darurat DK PBB, AS juga telah memberlakukan sanksi baru terhadap para pejabat Iran yang dituduh melakukan represi terhadap protes nasional yang menantang pemerintah teokratis tersebut.
Sanksi yang diumumkan pada hari Kamis tersebut menyasar Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, yang dituduh oleh Departemen Keuangan AS sebagai salah satu pejabat pertama yang menyerukan kekerasan terhadap pengunjuk rasa.
Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan juga menetapkan 18 individu dan perusahaan yang menurut AS terlibat dalam pencucian uang hasil penjualan minyak Iran ke pasar luar negeri.
Mereka disebut sebagai bagian dari jaringan perbankan bayangan (shadow banking) untuk lembaga keuangan Iran yang terkena sanksi, yakni Bank Melli dan Shahr Bank.
Shadow banking atau perbankan bayangan merujuk pada kegiatan dan lembaga keuangan yang berfungsi seperti bank, namun beroperasi di luar regulasi sistem perbankan tradisional.
Menteri Keuangan Scott Bessent juga buka suara terkait sanksi tersebut.
"AS berdiri teguh di belakang rakyat Iran dalam seruan mereka untuk kebebasan dan keadilan." ungkap Bessent.
Ia menambahkan bahwa Departemen Keuangan akan menggunakan setiap instrumen untuk menargetkan mereka yang berada di balik penindasan hak asasi manusia oleh rezim yang tirani.
Demonstrasi di Iran sendiri dimulai pada 28 Desember dipicu oleh anjloknya nilai mata uang rial, seiring dengan terpuruknya ekonomi negara tersebut akibat sanksi internasional terkait program nuklirnya.
(Tribunnews.com/Bobby)
