SURYA.co.id – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, menuntaskan pemeriksaan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (15/1/2026).
Ono dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi pada perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta gratifikasi yang menyeret Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang.
Usai keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Ono mengungkapkan bahwa penyidik mengajukan belasan pertanyaan yang berkaitan dengan peran dan kewenangannya sebagai pimpinan partai politik di tingkat provinsi.
"Sekitar 15 (pertanyaan) ya. Ya seputar terkait dengan tugas-tugas (sebagai Ketua DPD PDIP)," ujar Ono kepada awak media, dilansir SURYA.co.id dari Tribunnews.
Ketika ditanya lebih jauh mengenai substansi pemeriksaan, Ono mengakui bahwa penyidik KPK turut menyinggung dugaan aliran dana dalam kasus tersebut.
"Iya ada beberapa lah yang ditanyakan. Termasuk aliran uang? Iya," ucapnya.
Namun, Ono memilih tidak membeberkan detail mengenai asal-usul aliran dana yang dimaksud, termasuk apakah terkait dengan anggota DPRD Kabupaten Bekasi Fraksi PDIP, Nyumarno, atau langsung berasal dari tersangka Ade Kuswara Kunang.
Ia meminta awak media untuk mengonfirmasi lebih lanjut kepada pihak KPK.
Saat dipertegas apakah dana tersebut mengalir ke rekening pribadi atau ke kas partai, Ono memberikan bantahan tegas.
"Tidak ada aliran," ucapnya.
Pemeriksaan terhadap Ono Surono menarik perhatian publik lantaran adanya keterkaitan latar belakang politik antara saksi dan tersangka utama. Ade Kuswara Kunang diketahui merupakan kader PDI Perjuangan.
Sebelumnya, penyidik KPK juga telah memeriksa Nyumarno, anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PDIP, pada Senin (12/1/2026).
Dalam pemeriksaan tersebut, KPK mendalami dugaan penerimaan dana sebesar Rp 600 juta yang diduga berasal dari Sarjan, pihak swasta pemberi suap.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa Ono Surono memenuhi panggilan penyidik sejak pukul 08.23 WIB.
Pada hari yang sama, KPK turut memeriksa tujuh pejabat teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, mulai dari kepala bidang hingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada dinas-dinas yang menangani proyek infrastruktur.
Dirangkum SURYA.co.id, kasus dugaan suap proyek di Kabupaten Bekasi terungkap setelah KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (18/12/2025).
Dalam operasi tersebut, sebanyak 10 orang diamankan.
Dari hasil pemeriksaan lanjutan, KPK menetapkan tiga tersangka, yakni Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, ayahnya HM Kunang, serta seorang pihak swasta bernama Sarjan sebagai pemberi suap.
Ade Kuswara dan HM Kunang dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 serta Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Sementara itu, Sarjan dikenakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Dalam perkara ini, Ade Kuswara dan ayahnya diduga menerima uang senilai Rp 9,5 miliar dari Sarjan guna melancarkan pengamanan sejumlah proyek di wilayah Bekasi.
Menurut penelusuran SURYA.co.id, Ono Surono lahir di Indramayu, Jawa Barat pada 24 Agustus 1974.
Ia merupakan kader senior PDI Perjuangan yang telah aktif sejak 1998, dimulai dari posisi Wakil Bendahara di anak cabang PDIP Kecamatan Indramayu.
Mengutip situs resmi DPR RI, Ono Surono menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Trisakti pada tahun 1996.
Ia kemudian melanjutkan studi ke Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon dan lulus pada 2012.
Sebelum meniti karier politik, Ono Surono dikenal sebagai pengusaha di bidang perikanan dan pertambangan sejak era 1990-an.
Ia juga sempat bekerja di koperasi hingga tahun 2017.
Kini, selain menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono juga tercatat sebagai anggota Komisi IV DPR RI untuk periode 2019–2024.
Perjalanan panjangnya di dunia politik menjadikannya salah satu tokoh penting di PDIP, khususnya di wilayah Jawa Barat.
