TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Riau berencana mengejar potensi besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang diduga mengalami kebocoran.
Dugaan tersebut mencuat setelah adanya perbandingan penerimaan pajak bahan bakar antara Provinsi Riau dan Kalimantan Timur.
Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis, mengungkapkan, Kalimantan Timur mampu meraup penerimaan pajak bahan bakar hingga Rp7 triliun per tahun.
"Sementara itu, Provinsi Riau hanya memperoleh sekitar Rp1,3 triliun, angka yang dinilai tidak sebanding dengan tingkat konsumsi dan aktivitas industri di daerah ini,"ujar Budiman Lubis Jumat (16/1/2026).
Menurut Budiman, secara logika pemakaian bahan bakar di Riau seharusnya lebih besar dibandingkan Kalimantan Timur.
Hal tersebut mengingat Riau merupakan daerah dengan aktivitas perusahaan, industri, perkebunan, serta lalu lintas logistik yang sangat padat.
"Kalau kita lihat dari aktivitas industri dan perusahaan di Riau, seharusnya penerimaan pajak bahan bakar kita bisa jauh lebih besar. Ini yang menimbulkan dugaan adanya kebocoran,"ujar Budiman Lubis.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Riau harus serius menelusuri dugaan kebocoran pajak tersebut, termasuk dengan melakukan evaluasi dan koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau serta pihak Pertamina sebagai penyalur bahan bakar.
Baca juga: Kejari Pelalawan Kembali Panggil 2 Saksi Kasus Korupsi Pupuk Subsidi yang Mangkir
Baca juga: Agrinas Bakal Dipanggil DPRD Riau, Bahas Konflik Masyarakat di Lahan Sitaan PKH
Budiman juga menyebut DPRD Riau akan mendorong langkah berupa pemanggilan pihak-pihak terkait guna meminta penjelasan secara terbuka dan transparan.
Langkah ini agar potensi PAD yang besar tidak terus hilang.
"Ini bukan soal menyalahkan, tapi memastikan hak daerah benar-benar masuk ke kas daerah. Kalau memang ada celah, harus kita tutup,"tegasnya.
Ke depan, DPRD Riau berharap optimalisasi pajak bahan bakar dapat meningkatkan PAD secara signifikan, sehingga mampu menopang pembiayaan pembangunan daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Apalagi saat ini APBD Riau hanya tersisa 8,3 Triliun dari yang selama ini selalu diatas 10 Triliun.
