​Di mata dunia, Indonesia nanti bukan sekadar dikenal sebagai negeri eksotis karena alamnya, tapi disegani karena isi kepala manusianya.

Jakarta (ANTARA) - ​Di tengah kuatnya narasi politik saat ini, ada keputusan yang layak ditulis sebagai "titik balik" sejarah intelektualitas bangsa Indonesia.

Di Istana Negara, 15 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto secara simbolis menyampaikan keberpihakannya pada bidang riset. Di depan sekitar 1.200 cendekiawan, para rektor, profesor, doktor, hingga dekan humaniora --kaum yang meneguhkan diri sebagai the brains of our country-- Presiden menyampaikan pesan tentang pentingnya riset.

Sikap keberpihakan istana itu dapat dilihat sebagai lensa nyata masa depan ilmu pengetahuan.

Presiden Prabowo tidak sedang membangun retorika, tetapi mengeksekusi sebuah keputusan strategis bagi pendidikan nasional.

Dana riset yang sebelumnya Rp8 triliun, seketika "digenapkan" menjadi Rp12 triliun.

Bukan sekadar deretan angka nol, melainkan stimulus bagi inovasi yang selama ini tersengal di ruang laboratorium dan perpustakaan kampus.

Riset mesin kemandirian

​Di hadapan 1.200 intelektual, Presiden Prabowo menyampaikan pesan broadcasttable: Indonesia tidak boleh jadi bangsa peminta-minta. Mandiri adalah harga mati. Swasembada pangan, kedaulatan energi, hingga impian lama tentang mobil nasional bukan jargon kampanye, tetapi harus direalisasikan dalam produk nyata hasil riset.

Penambahan anggaran sebesar Rp4 triliun (menjadi total Rp12 triliun) sinyal bahwa riset bukan "anak tiri" dalam APBN. Riset adalah investasi. Di dunia industri, riset adalah jantung kompetisi.

Tanpa riset, industri hanya perakit barang orang lain. Tanpa riset, pendidikan hanya pabrik yang memproduksi ijazah tanpa inovasi.

Presiden ​Prabowo tampak memahami betul bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil, seperti tercermin dari rekor IHSG yang menembus level 9.095, pondasinya haruslah kekuatan otak, bukan reaksi pasar semata.

Mendikti Saintek, Brian Yuliarto, menjadi perpanjangan tangan untuk memastikan, bidang sosial humaniora pun sangat strategis. Karena teknologi tanpa pemahaman sosial akan buta, dan ilmu sosial tanpa teknologi adalah lumpuh.

Martabat bangsa di mata dunia

Pakar HAM dunia yang banyak menulis tentang transisi demokrasi di Indonesia, Jeffrey Winters, sering kritis terhadap konsentrasi kekuasaan.

Dalam konteks pembangunan kapasitas intelektual, Winters pernah menekankan bahwa sebuah bangsa yang ingin keluar dari middle income trap harus berani berinvestasi pada manusia, bukan komoditas.

Keberanian Presiden Prabowo meningkatkan dana riset ini adalah langkah diplomasi elegan di mata dunia. Ketika Indonesia terpilih menjadi Presidensi Dewan HAM PBB 2026, dunia melihat kita bukan hanya sebagai kekuatan politik, tapi juga sebagai bangsa yang menghargai kebenaran ilmiah (scientific truth).

Ini bentuk diplomasi soft power. Dunia akan berhitung tentang Indonesia ketika bangsa ini menemukan banyak inovasi melalui riset.

Penemuan mobil nasional ramah lingkungan, rekayasa bibit unggul adalah swasembada hasil riset anak bangsa sendiri. Semua menjadi catatan dunia yang membanggakan, daripada sekadar retorika di mimbar Jenewa, misalnya.

Pro - kontra.

Sebuah orkestra besar tentu tak luput dari suara sumbang. Kabar absennya sejumlah Guru Besar karena kendala administratif di Sekretariat Negara menjadi catatan yang perlu dievaluasi.

Belum lagi adanya sinyal yang meragukan efektivitas forum sebesar itu. Kritik dari Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) misalnya, yang menganggap agenda ini menghamburkan uang, harus diletakkan sebagai check and balance.

Kritik adalah noise yang menuntut kejernihan sinyal. Pemerintah ingin benar-benar memberdayakan the brains of our country, maka dibukalah akses dan kebebasan berpendapat para intelektual itu. Sayangnya forum sebesar itu masih dianggap tidak efektif.

Apapun, anggaran Rp12 triliun yang dijanjikan Presiden tak boleh jadi sekadar catatan keuangan, tetapi harus benar-benar mendarat di meja-meja penelitian yang jujur dan objektif, dan menghasilkan temuan berdampak.

Keberpihakan Pemerintah juga menyentuh aspek regenerasi. Pesan untuk memperbanyak penerima beasiswa, terutama dengan prioritas pada bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), menunjukkan visi jangka panjang. untuk mencetak ribuan "Einstein" dan "Habibie" baru.

Namun, STEM jangan sampai mematikan api sosial humaniora. Sebab pemahaman kemanusiaan adalah kunci agar kemajuan teknologi tidak berujung pada penindasan.

​Menuju Masa Depan

​Rencana kunjungan Presiden ke Inggris untuk berdiskusi dengan Russell Group Universities pekan depan adalah langkah strategis berikutnya. Prabowo ingin membawa riset Indonesia ke standar global.

Sebuah diplomasi tingkat tinggi yang menempatkan pendidikan sebagai jembatan hubungan internasional.

Jadi anggaran Rp12 triliun harus menjadi "amunisi" dalam pertempuran meraih kemajuan bangsa. Para pejuangnya kaum intelektual, dengan segala kebebasan dan fasilitas yang memadai tanpa jeratan birokrasi kaku.

KIni presiden sedang mempertaruhkan kredibilitasnya pada sains. Jika riset-riset ke depan berhasil menjawab masalah pangan, energi, dan kemiskinan, maka sejarah akan mencatatnya sebagai pemimpin yang berhasil mengubah Indonesia dari bangsa konsumen menjadi bangsa produsen ilmu pengetahuan.

​Di mata dunia, Indonesia nanti bukan sekadar dikenal sebagai negeri eksotis karena alamnya, tapi disegani karena isi kepala manusianya.

Itulah puncak peradaban sejati, ketika setiap anak bangsa memiliki akses pada ilmu pengetahuan dan hak untuk berkontribusi bagi kemajuan.

​Mari kita kawal Rp12 triliun, agar tak menguap dan menjadi laporan kertas di atas meja birokrat, melainkan menjadi solusi nyata bagi rakyat yang sedang menanti keajaiban-keajaiban baru dari laboratorium Indonesia.

*) Dr Eko Wahyuanto adalah dosen Politeknik Media Jakarta dan Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta