TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Penyebaran hoaks dan narasi menyesatkan di tengah bencana alam dinilai berpotensi memperkeruh situasi serta mengganggu stabilitas nasional.
Seruan agar aparat bertindak tegas terhadap provokasi tersebut mengemuka seiring upaya penanganan bencana di sejumlah wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Isu hoaks dinilai dapat mengaburkan fokus utama penanganan bencana yang seharusnya berorientasi pada keselamatan dan pemulihan warga terdampak.
Penggagas Barisan Penggerak Supremasi Sipil (BAPERSIPIL) Ade Adriansyah menilai kegaduhan informasi menambah beban aparat dan relawan yang bekerja di lapangan.
Bapersipil sendiri adalah koalisi masyarakat sipil yang fokus mengawal supremasi sipil di Indonesia.
Ade mengingatkan agar bencana tidak dijadikan ruang untuk menyebarkan agenda tertentu.
“Musibah ini adalah duka bangsa, bukan panggung elektabilitas. Sangat memprihatinkan jika masih ada pihak yang sibuk menempelkan label politik di atas penderitaan rakyat,” kata Ade Adriansyah melalui keterangannya di Jakarta, Jumat (15/1/2026).
Menurutnya, narasi menyesatkan berisiko memecah solidaritas publik dan mengganggu konsentrasi tim penanganan bencana.
Ade juga meminta aparat penegak hukum bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja menyebarkan hoaks di tengah situasi darurat.
Ia menilai provokasi yang dibiarkan berlarut dapat menimbulkan keresahan sosial.
“Berhentilah menciptakan kegaduhan. Jika provokasi terus dipaksakan, tentu ada konsekuensi sosial dan hukum yang harus dihadapi,” ujarnya.
Ia mengingatkan, bantuan kemanusiaan dan informasi publik harus bebas dari atribut maupun pesan politik praktis.
Di sisi lain, Ade menyampaikan apresiasi terhadap kerja aparat dan relawan yang bertugas di lokasi bencana.
Ia meminta publik tidak membebani mereka dengan konflik informasi yang tidak perlu.
“Jangan bebani kerja keras mereka dengan kegaduhan politik yang tidak perlu. Mereka adalah manusia yang memiliki batas lelah dan keluarga yang menanti,” tuturnya.
Selain mendorong penegakan hukum, masyarakat juga diimbau lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi terkait bencana.
Narasi yang tidak jelas sumbernya dinilai berpotensi memperparah situasi di lapangan.
“Siapa pun yang mempolitisasi bencana dan menyebarkan hoaks negatif adalah ancaman bagi persatuan bangsa,” ujarnya.
