Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Pengamat Keuangan Publik Saring Suhendro menilai, wacana ekonomi hijau di Lampung kerap dipandang penting namun mahal, padahal persoalan utamanya bukan sekadar biaya, melainkan arah pembangunan ekonomi daerah dalam jangka panjang.
Menurut Saring, ekonomi hijau seharusnya ditempatkan sebagai strategi pembangunan yang berkelanjutan, bukan hanya isu lingkungan semata.
“Yang sering luput dibahas justru ke mana Lampung ingin membawa ekonominya dalam 10 hingga 20 tahun ke depan,” kata Saring, Sabtu (17/1/2026).
Menurutnya, transisi menuju ekonomi hijau sejatinya tengah berlangsung secara global.
Standar internasional bergerak ke arah ekonomi rendah karbon, sementara teknologi bersih semakin terjangkau dan kompetitif.
“Pasar mulai membedakan daerah yang siap menghadapi masa depan dari yang masih bertahan pada pola lama. Ekonomi hijau bukan sekadar soal lingkungan, tapi cara memandang pembangunan daerah secara lebih strategis,” ujarnya.
Sebagai provinsi yang dijuluki Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung disebut memiliki modal besar untuk mengembangkan ekonomi hijau.
Hingga 2024, kawasan hutan Lampung masih mencapai sekitar 948 ribu hektare, sementara sektor berbasis alam pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 28,38 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Dari sisi karbon, kapasitas serapan Lampung juga dinilai signifikan.
Meski tutupan hutan menyusut menjadi sekitar 332 ribu hektare pada 2023, stok karbon yang tersimpan masih sangat besar.
“Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, stok karbon mencapai ratusan juta ton. Ini menempatkan Lampung pada posisi surplus serapan karbon domestik,” jelas Saring.
Selain itu, kawasan pesisir Lampung dengan mangrove seluas sekitar 9.810 hektare menyimpan potensi karbon biru yang bernilai ekonomi.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Lampung ditetapkan sebagai provinsi pertama pilot Nilai Ekonomi Karbon (NEK) berbasis perhutanan sosial.
Namun demikian, Saring menilai tantangan utama justru terletak pada cara pandang kebijakan.
Selama ini, kekayaan ekologis kerap diperlakukan sebagai beban pengelolaan.
“Hutan dijaga karena kewajiban, mangrove direstorasi karena proyek. Padahal, ekonomi hijau mengajak melihat jasa lingkungan, termasuk karbon, sebagai aset yang bisa dihargai, dihitung, dan dikelola secara berkelanjutan,” tegasnya.
Ia menambahkan, potensi ekonomi hijau Lampung saling terhubung secara geografis dan sektoral.
Letak strategis Lampung di pertemuan dua pulau besar membuka peluang pengembangan pusat logistik hijau, melalui integrasi Pelabuhan Panjang dan Bakauheni dengan jaringan kereta api serta transportasi rendah emisi.
“Pendekatan ini bukan hanya menekan biaya logistik jangka panjang, tapi juga menurunkan emisi transportasi regional,” katanya.
Di sektor produksi, agroforestri kopi dan kakao di Lampung Barat dan Tanggamus dinilai mampu menjaga lingkungan tanpa mengorbankan produktivitas.
Sementara itu, limbah biomassa dari tebu dan singkong berpotensi menjadi sumber bioenergi yang memperkuat ekonomi lokal.
Lampung juga memiliki peluang besar dalam pengembangan energi terbarukan, mulai dari panas bumi, energi surya, hingga ekonomi biru berbasis pesisir dan mangrove.
Meski demikian, Saring mengingatkan transisi hijau tidak berjalan otomatis, terutama karena keterbatasan ruang fiskal daerah.
“Dengan struktur belanja APBD yang relatif kaku, ekonomi hijau tidak bisa dibangun hanya dengan menambah anggaran. Kuncinya ada pada kualitas kebijakan dan keberanian merancang insentif non-belanja,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya arah kebijakan yang operasional dan kontekstual agar ekonomi hijau tidak berhenti sebagai jargon.
“Ekonomi hijau Lampung harus diarahkan pada monetisasi aset lingkungan yang selektif dan bertanggung jawab, serta hilirisasi hijau yang berpihak pada masyarakat,” pungkasnya.
Menurutnya, tanpa kejelasan arah, Lampung berisiko tertinggal dalam menghadapi ekonomi global yang semakin selektif dan berorientasi keberlanjutan.
(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)
