TRIBUN-SULBAR.COM,MAMUJU- Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia (HMMI) Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menolak wacana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Skema tersebut dinilai sebagai kemunduran demokrasi karena menghilangkan hak rakyat memilih pemimpinnya secara langsung.
Koordinator Daerah HMMI Sulselbar, Sudirman, menyebut Pilkada langsung merupakan amanat reformasi sekaligus perwujudan kedaulatan rakyat.
Baca juga: Ramalan Shio Cinta Minggu Besok, Tikus Masih Menjomblo, Babi Romantis dengan Pasangan
Baca juga: PERMAHI Mamuju Kecam Perusahaan Sawit Diduga Mencemari Sungai Barakkang
Menurut mahasiswa Gen Z itu, mekanisme pemilihan melalui DPRD hanya akan mempersempit demokrasi ke lingkaran elite politik.
“Pilkada lewat DPRD adalah bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi. Demokrasi tidak boleh dibatasi di ruang elite, sementara rakyat sebagai pemilik kedaulatan justru disingkirkan,” kata Sudirman dalam keterangan tertulis kepada Tribun-Sulbar.com,Sabtu (17/1/2026)
Ia menilai alasan efisiensi anggaran dan stabilitas politik tidak dapat dijadikan dasar untuk mencabut hak politik warga.
Persoalan demokrasi, kata dia, seharusnya dijawab dengan memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu, bukan dengan mengurangi partisipasi publik.
HMMI Sulselbar juga menilai Pilkada melalui DPRD berpotensi membuka ruang transaksi politik dan konflik kepentingan.
Mekanisme itu dinilai akan memperkuat praktik oligarki dan menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan politik.
“Jika Pilkada dikembalikan ke DPRD, yang terjadi bukan efisiensi, melainkan penguatan politik transaksional dan melemahnya kontrol rakyat terhadap pemimpinnya,” ujarnya.
Atas dasar itu, HMMI Sulselbar mendesak pemerintah pusat dan DPR RI menghentikan wacana tersebut serta mempertahankan Pilkada langsung sebagai mekanisme demokrasi yang konstitusional.
Sebagai organisasi mahasiswa, HMMI menyatakan akan terus mengawal isu ini.
“Demokrasi tidak boleh dikhianati, dan suara rakyat tidak boleh digantikan oleh kepentingan segelintir elite politik,” kata Sudirman. (*)
