TRIBUNNEWS.COM - Ketegangan diplomatik antara Amerika Serikat dan negara-negara Eropa kini merambah ke dunia olahraga internasional.
Sejumlah politisi Eropa, khususnya di Jerman, mulai mewacanakan boikot terhadap Piala Dunia FIFA 2026 sebagai bentuk protes atas ambisi Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menguasai Greenland, wilayah otonom yang berada di bawah kedaulatan Denmark.
Adalah Jürgen Hardt, juru bicara kebijakan luar negeri Partai Kristen Demokrat Jerman (CDU/CSU). Hardt yang vokal menyerukan aksi Piala Dunia untuk memberi tekanan politik kepada pemerintahan Trump agar mengubah kebijakan mengenai Greenland.
Hardt menilai bahwa Trump memberi perhatian besar pada penyelenggaraan Piala Dunia, sehingga tekanan melalui ajang olahraga global skala besar tersebut dinilai dapat memiliki dampak simbolis dan politis.
“Memboikot turnamen harus dipertimbangkan hanya sebagai langkah terakhir untuk menyadarkan Presiden Trump mengenai isu Greenland,” kata Hardt, sebagaimana dikutip dari Caliber.
Pasca isu boikot mencuat, sejumlah laporan media internasional menyebutkan bahwa hampir 17.000 pencinta sepak bola telah membatalkan tiket Piala Dunia 2026.
Langkah tersebut dilakukan para pecinta bola sebagai bentuk protes terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat, khususnya terkait ambisi Presiden Donald Trump untuk menguasai Greenland.
Pembatalan tiket itu dipandang sebagai sinyal bahwa isu geopolitik mulai berdampak langsung pada minat dan sikap publik terhadap turnamen yang selama ini diposisikan sebagai simbol persatuan global.
Para pengamat menilai respons publik tersebut mencerminkan meningkatnya sensitivitas penggemar olahraga terhadap isu politik dan etika internasional.
Baca juga: Cuma Rusia yang Bisa Menghentikan AS, Ejekan Moskow ke Eropa-Denmark Soal Niat Trump di Greenland
Piala Dunia, yang secara tradisional dipandang netral dan inklusif, kini berada di tengah pusaran perdebatan mengenai batas antara kepentingan politik negara tuan rumah dan nilai-nilai universal olahraga.
Piala Dunia FIFA 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dan akan menjadi edisi pertama dalam sejarah yang diikuti oleh 48 tim nasional.
Turnamen ini juga menjadi yang pertama digelar secara bersama oleh tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Skala besar dan simbolisme global ajang tersebut membuat setiap isu politik yang melekat pada negara tuan rumah berpotensi berdampak luas, baik terhadap citra turnamen maupun kepercayaan publik internasional.
Hingga saat ini, belum ada indikasi resmi apakah pembatalan tiket tersebut akan berpengaruh signifikan terhadap penyelenggaraan Piala Dunia 2026.
Namun, berkembangnya respons publik menunjukkan bahwa ketegangan geopolitik terkait Greenland berpotensi menjadi ujian serius bagi FIFA dalam menjaga jarak antara olahraga dan konflik politik internasional.
Wacana boikot mencuat setelah Trump kembali menegaskan klaimnya atas Greenland.
Bahkan Trump berulang kali menyatakan keinginannya agar Greenland menjadi bagian dari wilayah Amerika Serikat, dengan alasan strategis untuk keamanan nasional serta menghadapi pengaruh China dan Rusia di kawasan Arktik.
Selain faktor keamanan, Washington memandang Greenland sebagai kawasan kaya sumber daya mineral strategis, termasuk mineral tanah jarang yang dibutuhkan industri teknologi dan pertahanan.
Trump menilai penguasaan wilayah tersebut penting untuk mengurangi ketergantungan Amerika Serikat terhadap pasokan mineral dari China.
Namun sikap itu memicu reaksi keras dari kalangan politik Eropa, yang menilai langkah Washington sebagai ancaman terhadap prinsip kedaulatan negara dan stabilitas kawasan Atlantik Utara.
Ini karena Greenland merupakan wilayah otonom Denmark, yang memiliki hak untuk mengatur urusan internalnya, termasuk pertahanan dan pengelolaan sumber daya alam.
Kepemilikan AS akan menghapus kontrol Greenland atas keputusan strategis dan politiknya sendiri, termasuk program pembangunan, eksplorasi mineral, serta pengelolaan sumber daya energi dan lingkungan Arktik.
Untuk mencegah pencaplokan, sejumlah pasukan tentara North Atlantic Treaty Organization (NATO) telah dikerahkan ke Greenland menyusul rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump menguasai wilayah itu.
Pengumuman ini disampaikan setelah Prancis, Swedia, Jerman, dan Norwegia mengatakan akan mengerahkan personel militer sebagai bagian dari misi pengintaian ke ibu kota Greenland, Nuuk.
Menyusul yang lainnya, pemerintah Belanda hari ini memutuskan ikut mengirimkan tentara mereka untuk berjaga di Greenland.
"Keamanan di wilayah Arktik (termasuk Greenland) sangat penting secara strategis bagi semua anggota NATO," kata Menteri Pertahanan Belanda Rubens Brekelmans dalam sebuah pernyataan dilansir AFP.
"Itulah mengapa Belanda berpartisipasi dengan negara-negara NATO lainnya dalam pengintaian bersama di Greenland untuk latihan militer di Arktik," tambahnya.
(Tribunnews.com / Namira)
