TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Tulangbawang - Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf, SIK. MH turun langsung memimpin rangkaian rapat koordinasi, audiensi, hingga dialog lapangan terkait konflik pendudukan lahan Rawa Isenpatow Bonow di areal HGU PT. Indo Lampung Perkasa (ILP), Kamis (15/1/2026).

Rapat koordinasi lintas sektoral digelar pukul 10.45 WIB dihadiri lengkap unsur pimpinan Polda Lampung, Pemkab Tulangbawang, TNI, ATR/BPN, Pengadilan Negeri, hingga para kepala OPD terkait di Presisi Lounge Polres Tulangbawang.

Menjadi langkah strategis Polri bersama Forkopimda dalam meredam konflik agraria yang melibatkan warga tiga Kampung Bakung (Bakung Udik, Bakung Ilir, dan Bakung Rahayu), Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulangbawang.

Dalam paparannya, Kasat Intelkam menjelaskan secara rinci kronologis dan dinamika pendudukan lahan oleh warga.

Sementara itu, ATR/BPN Tulangbawang menegaskan bahwa titik koordinat lahan yang diduduki masuk dalam areal HGU PT. ILP.

Kapolda Lampung menegaskan Polri tidak berpihak, namun berpihak pada keadilan dan ketertiban hukum.

“Polri hadir untuk menjadi penengah. Penyelesaian konflik agraria harus dilakukan secara bermartabat, terukur, dan mengedepankan dialog. Tidak boleh ada gesekan, apalagi kekerasan,” tegas Irjen Pol Helfi Assegaf.

Usai rakor, Kapolda Lampung melaksanakan audiensi langsung dengan tiga kepala kampung dan perwakilan masyarakat.

Kapolda memberikan ruang penuh bagi masyarakat untuk menyampaikan sejarah dan tuntutan mereka atas lahan Isenpatow Bonow.

“Kami akan memediasi, memverifikasi, dan menelusuri seluruh dokumen yang ada. Bila perlu, kami koordinasikan langsung dengan Kementerian ATR/BPN. Namun selama proses berjalan, kami minta masyarakat menahan diri dan menjaga kamtibmas,” ujar Kapolda.

Komitmen Polri tidak berhenti di ruang rapat. Pukul 14.20 WIB, Kapolda Lampung bersama Forkopimda turun langsung ke lahan Isenpatow Bonow, berdialog dengan sekitar 40 warga yang menduduki lokasi.

“Aspirasi masyarakat kami catat dan tindaklanjuti. Solusi terbaik pasti dicari, namun harus melalui proses hukum yang benar. Kami minta semua pihak menjaga kondusifitas dan tidak terpancing provokasi,” kata Kapolda di hadapan warga.

Kapolda memastikan pengukuran ulang HGU akan dilakukan Senin, Berkas perpanjangan HGU dari ATR/BPN sedang diverifikasi, Masyarakat dapat ikut memantau proses penyelesaian.

Perwakilan masyarakat dari tiga kampung Bakung menyampaikan rasa terimakasih dan menyatakan kepercayaan penuh kepada Kapolda Lampung agar peninjauan lahan dilakukan secara objektif.

“Kami mengucapkan syukur dan terimakasih kepada Kapolda yang mau terjun langsung ke lapangan untuk mencari jalan terbaik serta membantu memperjuangkan kami,”  ungkap Perwakilan Warga dari tiga kampung Bakung

Akhirnya, masyarakat bersedia meninggalkan lokasi secara bertahap untuk kembali ke kampung masing-masing.

Pukul 15.10 WIB, Kapolda Lampung dan rombongan meninggalkan lokasi. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif.

“Polri akan terus hadir menjaga stabilitas kamtibmas sekaligus memastikan penyelesaian konflik agraria berjalan adil, transparan, dan berkeadaban,”pungkas Kapolda Lampung.

Polda Lampung menegaskan, sinergi antara Polri, TNI, Pemda, dan masyarakat menjadi kunci utama agar konflik lahan tidak berulang dan keadilan sosial benar-benar terwujud di Bumi Sai Bumi Nengah Nyappur.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID)