TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN- Saat ini angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan stunting masih menjadi pekerjaan rumah serius dalam pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Nunukan, Miskia, menilai ketiga indikator tersebut sebagai cerminan nyata kualitas layanan kesehatan sekaligus kondisi kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
Menurut Miskia, meskipun sejumlah indikator kesehatan menunjukkan tren perbaikan, tantangan di lapangan masih cukup kompleks, terutama di daerah dengan keterbatasan akses layanan kesehatan.
“Kalau kita bicara angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan stunting, itu bukan sekadar angka. Di balik setiap angka ada cerita tentang ibu, bayi, dan keluarga yang harus kita lindungi,” ujar Miskia kepada TribunKaltara.com, Sabtu (17/01/2026).
Baca juga: 2019 Angka Kematian Ibu Melahirkan Capai 16 Kasus, Tahun ini Target Dinkes Kaltara Turun 22 Persen
Berdasarkan data Profil Kesehatan Kabupaten Nunukan Tahun 2024, tercatat tiga kasus kematian ibu yang terjadi pada masa kehamilan dan persalinan.
Meski secara umum kualitas layanan kesehatan ibu dan anak menunjukkan perbaikan, Miskia menilai angka tersebut tetap harus menjadi perhatian serius.
“Setiap kasus kematian ibu adalah peringatan bagi kita semua bahwa penguatan layanan kesehatan ibu dan anak tidak boleh kendor,” tegasnya.
Ia menjelaskan, upaya pencegahan harus dimulai sejak masa kehamilan melalui pemeriksaan rutin, dilanjutkan dengan persalinan yang aman di fasilitas kesehatan, hingga pendampingan pasca persalinan.
“Setiap kehamilan harus dipantau dengan baik. Deteksi dini risiko kehamilan menjadi kunci agar komplikasi bisa dicegah sedini mungkin,” ucapnya.
Baca juga: Angka Kematian Ibu dan Bayi di Nunukan Menurun, Bupati Asmin Laura Harap Bidan Tingkatkan Edukasi
Terkait Angka Kematian Bayi, Miskia menyebut tren penurunan mulai terlihat. Data Satu Data Kabupaten Nunukan menunjukkan AKB pada tahun 2024 berada di angka 15,9 per 1.000 kelahiran hidup, menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 17,9 per 1.000 kelahiran hidup.
Namun demikian, ia mengakui bahwa kondisi geografis Nunukan yang sebagian wilayahnya sulit dijangkau masih menjadi tantangan besar dalam pemerataan pelayanan kesehatan.
“Wilayah terpencil dan perbatasan membutuhkan perhatian lebih. Akses pelayanan, ketersediaan tenaga kesehatan, serta sistem rujukan harus benar-benar diperkuat agar tidak ada bayi yang kehilangan hak atas layanan kesehatan,” tuturnya.
Sementara itu, untuk indikator stunting, Miskia menyampaikan bahwa Kabupaten Nunukan mencatat perkembangan yang cukup menggembirakan.
Berdasarkan Survei Evaluasi Pelaksanaan Program Gizi Berbasis Masyarakat (EPPBGM), prevalensi stunting berhasil ditekan dari 16,10 persen pada 2021 menjadi 12,33 persen pada Oktober 2024, dan kembali turun pada 2025 menjadi 11,2 persen. Capaian tersebut bahkan telah melampaui target nasional penurunan stunting sebesar 14 persen.
“Penurunan stunting ini merupakan hasil kerja bersama, tetapi tantangannya masih besar, terutama di wilayah yang kondisi sosial dan ekonominya masih terbatas,” kata Miskia.
Ia menegaskan bahwa stunting bukan semata persoalan gizi, tetapi juga berkaitan erat dengan sanitasi, pola asuh, pendidikan, serta ketahanan keluarga.
Karena itu, penanganannya tidak bisa hanya dibebankan pada sektor kesehatan.
“Kalau sanitasi buruk, pola asuh kurang, dan lingkungan tidak mendukung, intervensi gizi saja tidak cukup. Harus ada kerja lintas sektor dan keterlibatan aktif masyarakat,” tegasnya.
Ke depan, Miskia memastikan Dinkes P2KB akan terus memperkuat layanan kesehatan dasar, khususnya pelayanan ibu dan anak di puskesmas dan jejaringnya.
Selain itu, intervensi gizi spesifik dan sensitif akan terus dioptimalkan hingga ke tingkat kecamatan dan desa.
“Tujuan kami bukan sekadar menurunkan angka statistik, tetapi memastikan setiap ibu dan anak di Nunukan bisa tumbuh sehat dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” ungkapnya.
(*)
Penulis: Febrianus Felis
