TRIBUN-MEDAN.COM, LABUHANBATU SELATAN – Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, melakukan kunjungan kerja strategis ke Kementerian Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta.
Kunjungan yang berlangsung pada Rabu (15/1/2026) tersebut merupakan bagian dari upaya serius pemerintah daerah dalam mencari solusi terkait tata kelola kawasan hutan.
Pertemuan ini diharapkan mampu membuka jalan bagi pembangunan daerah tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan yang menjadi regulasi nasional.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Fery tidak sendiri, ia tampak didampingi oleh sejumlah kepala daerah dari wilayah Sumatera Utara bagian selatan (Tabagsel).
Hadir di antaranya Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam, Bupati Mandailing Natal Saipullah Nasution, serta Wakil Wali Kota Padangsidimpuan Harry Pahlevi.
Kehadiran kolektif ini menunjukkan semangat kebersamaan para pemimpin daerah dalam menyuarakan isu-isu strategis kawasan hutan yang selama ini menjadi tantangan pembangunan di wilayah tersebut.
Bupati Fery menjelaskan bahwa silaturahmi ke pusat ini bertujuan untuk menyatukan perspektif antara kebijakan kementerian dengan kebutuhan riil di lapangan.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan hutan harus diletakkan pada titik keseimbangan yang adil guna menjaga ekosistem sekaligus membuka ruang bagi kesejahteraan masyarakat.
Baginya, sinkronisasi aturan sangat penting agar program pembangunan infrastruktur atau ekonomi di Labusel tidak terbentur dengan status kawasan hutan yang belum tuntas.
"Menjaga keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan kebutuhan pembangunan adalah tanggung jawab yang tidak bisa ditunda," ujar Fery, Jumat (16/1/2026).
Bupati menyadari bahwa penyelesaian isu kawasan hutan memerlukan proses yang panjang dan komunikasi yang berkelanjutan dengan pemerintah pusat.
Namun, ia optimis dengan adanya niat tulus dan keterbukaan dialog, berbagai tantangan regulasi dapat dicarikan jalan tengah yang menguntungkan semua pihak.
Pemerintah Kabupaten Labusel berkomitmen untuk terus bergerak maju sejalan dengan kebijakan nasional namun tetap berpijak pada kepentingan masa depan warga Labusel.
Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal yang konkret bagi kepastian hukum lahan dan percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
(cr9/tribun-medan.com)