BANGKAPOS.COM, BANGKA - Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Imelda kembali turun langsung ke tengah masyarakat dalam kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun Sidang II 2026, Minggu (18/1/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, khususnya terkait sektor pertanian.
Dalam pertemuan tersebut, stabilitas dan standarisasi harga komoditas unggulan daerah, yakni kelapa sawit dan karet menjadi aspirasi utama masyarakat.
Puluhan warga yang hadir, mayoritas bekerja sebagai petani, mengeluhkan harga jual yang tidak menentu serta perbedaan harga yang cukup signifikan antara tingkat pengepul dan pabrik.
Sejumlah petani menyampaikan bahwa rendahnya harga sawit dan karet berdampak pada daya beli keluarga, terlebih di tengah meningkatnya biaya produksi seperti pupuk dan perawatan kebun.
“Kami berharap ada standar harga yang jelas dari pemerintah, supaya petani kecil tidak terus dirugikan sementara biaya pupuk dan kebutuhan lainnya semakin mahal,” ungkap salah satu warga dalam sesi dialog.
Menanggapi aspirasi tersebut, Imelda menegaskan bahwa persoalan harga sawit dan karet merupakan isu strategis yang akan menjadi perhatian serius di tingkat provinsi.
Menurutnya, standarisasi harga sangat penting guna melindungi kesejahteraan petani lokal dari praktik permainan harga oleh oknum pengepul maupun pabrik.
“Masalah harga sawit dan karet ini adalah urat nadi ekonomi masyarakat kita. Saya mencatat dengan serius harapan warga agar pemerintah daerah lebih proaktif mengawasi penetapan indeks harga di lapangan,” tegas Imelda.
Sebagai Anggota Komisi III DPRD Babel, Imelda menambahkan bahwa pihaknya akan mendorong Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta instansi terkait untuk memperketat pengawasan terhadap pabrik-pabrik pengolahan, agar harga beli di tingkat petani tetap mengacu pada ketentuan pemerintah yang berlaku.
Selain persoalan harga komoditas, Imelda juga menyerap aspirasi lainnya, di antaranya permintaan perbaikan jalan menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Balunijuk serta pembangunan sumur bor untuk kebutuhan Musholah desa.
“Hasil reses ini tidak hanya berhenti sebagai catatan, tetapi akan saya tuangkan dalam laporan resmi paripurna DPRD untuk segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” pungkasnya.
(Rilis/Rizky Irianda Pahlevy)
