TRIBUNPEKANBARU.COM - Seseorang yang diduga dokter jaga IGD RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar, Provinsi Riau viral di media sosial.
Ia menyapaikan keluh kesahnya terkait pemotongan intensif mencapai 83 persen.
Postingan itu diunggah kepada akun Instagram @medicstory.id pada Selasa (13/1/2026) lalu.
Berikut petikan penjelasan dia:
"Saya dokter jaga IGD RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, status saya PPPK, sudah bekerja selama 1 thn 9 bulan di RSUD Bangkinang
Tolong viral kan min, saat ini kami merasa di dzalimi karena :
1. Insentif daerah yg sebelum nya kami Terima sejumlah 5,6 jt, utk tahun ini dipangkas hingga menjadi 850rb, dgn alasan efisiensi, sementara jumlah shift dan jumlah pasien makin hari makin ramai datang ke IGD, yg membuat kami makin kecewa thp para pejabat yg di manajemen tdk ada yg mengalami efisiensi, apa memang harus di efisiensi hingga jadi 850rb?
2. Jasa medis kami belum cair mulai dri maret 2025 hingga saat ini, dgn alasan untuk membayar hutang obat dan bahan habis pakai, ini tidak masuk akal, anggaran obat dan bahan habis pakai sudah ada anggaran nya sendiri
3. Uang jaga malam juga dihapuskan utk tahun ini, ini yg lebih tidak manusiawi, shift kami masing-masing akan dikurangi, tetap yg awal nya jaga 3 orang atau 2 orang dokter jaga."
Baca juga: Tolak Pembongkaran, Belasan Pemilik Kios dan Pedagang Pasar Bawah Taman Jalur Kuansing Gelar Aksi
Baca juga: Warga Rohingya di Pekanbaru Gelar Aksi Demo: Tuntut Biaya Hidup yang Layak
Terkait hal tersebut, tribunpekanbaru.com telah berupaya mengkonfirmasinya kepada Direktur RSUD Bangkinang, dr. Imawan Hardiman.
Namun, panggilan dan pesan WhatsApp serta panggilan seluler tidak ditanggapi sejak Kamis (15/1/2026).
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kampar menyinggung kesejahteraan dan motivasi kerja berkaitan dengan pemangkasan insentif dokter di RSUD Bangkinang.
Ketua IDI Kampar, dr. Ari Wirasto, M.H., CMC. mengemukakan telah menerima informasi yang viral itu. Ia menyampaikan tanggapannya.
Ia menyatakan, IDI memahami dinamika kebijakan keuangan pemerintah yang sedang berlangsung.
"Termasuk kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak hingga ke daerah," katanya kepada Tribunpekanbaru.com, Minggu (18/1/2026).
Ia menyatakan, wacana penyesuaian insentif dokter Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di RSUD Bangkinang sebagai isu yang perlu disikapi oleh seluruh pemangku kepentingan.
"IDI Cabang Kampar memandang hal ini sebagai isu yang perlu disikapi secara bijaksana, dialogis, dan komprehensif," katanya.
Menurut dia, IDI memahami kebijakan efisiensi merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas fiskal.
Namun, kata dia, sektor kesehatan memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan sektor lainnya.
"Dokter dan tenaga kesehatan bekerja dengan beban kerja yang tinggi, tanggung jawab profesional yang besar, serta risiko medis dan tuntutan hukum yang tidak ringan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Ia mengatakan, IDI Kampar mencermati wacana penyesuaian insentif tersebut menimbulkan kekhawatiran kalangan dokter PPPK di RSUD Bangkinang.
"Khususnya terkait keberlangsungan kesejahteraan dan motivasi kerja. Kekhawatiran ini patut dipahami sebagai bentuk kepedulian tenaga medis terhadap keberlanjutan mutu pelayanan kesehatan yang mereka berikan," ungkapnya.
Ia meyakini manajemen RSUD Bangkinang dan Pemerintah Kabupaten Kampar memiliki komitmen yang sama dalam menjaga kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
Oleh karena itu, IDI Kampar berharap agar setiap kebijakan yang diambil dapat melalui komunikasi yang terbuka, pertimbangan yang matang, serta memperhatikan aspek keadilan dan keberlangsungan pelayanan kesehatan.
"Harapan kami, sektor kesehatan dapat menjadi prioritas yang mendapatkan perlindungan khusus dari kebijakan efisiensi, mengingat dampaknya yang sangat langsung terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat, baik di rumah sakit maupun di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas," ujarnya.
Ia menyatakan IDI Kampar siap berperan sebagai mitra strategis dalam memberikan masukan. Selain itu, menjembatani komunikasi yang konstruktif antara para dokter, manajemen rumah sakit, dan pemerintah daerah.
"Demi terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Kampar," pungkasnya.
