TRIBUNLOMBOK.COM - Gerakan Rakyat resmi dideklarasikan menjadi partai dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Minggu (18/1/2026) di Jakarta.
Gerakan Rakyat awalnya organisasi kemasyarakatan (Ormas).
Sahrin Hamid sebagai didapuk sebagai ketua umum Partai Gerakan Rakyat untuk periode 2026–2031.
Sahrin menegaskan Deklarasi Partai Gerakan Rakyat adalah bagian dari ikhtiar menghadirkan alat perjuangan politik yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Menurutnya, partai ini lahir dari semangat kolektif para anggota yang datang dari berbagai daerah di Indonesia dengan satu tekad yang sama.
“Ini tentunya adalah hari yang sangat bersejarah buat kita. Sebuah hari di mana kerinduan terhadap sebuah kekuatan politik alternatif, sebuah kekuatan partai politik alternatif, sebuah alat perjuangan alternatif yang lahir dari orang-orang kecil, yang lahir dari orang-orang biasa," dikutip dari Tribunnews.
Baca juga: Anies Baswedan ke CFD Udayana Mataram: Jalan Pagi Hingga Makan Soto
“Saudara-saudara semua hadir di sini dengan satu semangat, satu tekad yang bulat bahwa kita ingin hadir alat perjuangan yang betul-betul berpihak pada kepentingan dan kehendak rakyat,” ungkapnya.
Sahrin menyebut, keputusan mendirikan parpol adalah langkah besar yang diambil Gerakan Rakyat setelah melalui proses panjang sejak 2023.
“Kita mengawali dari 2023, kemudian 2024, 2025 kita mendeklarasikan Gerakan Rakyat sebagai organisasi kemasyarakatan dan di awal 2026 kita mencatatkan bahwa persaudaraan atau perkumpulan Gerakan Rakyat ini melalui rapat kerja nasional telah menetapkan berdirinya partai politik dan partai itu adalah Partai Gerakan Rakyat,” paparnya.
Gerakan Rakyat berharap agar Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia pada masa mendatang.
“Satu hal kita menginginkan Indonesia lebih adil dan makmur dan yang kedua kita menginginkan bahwa pemimpin nasional kita nanti insyaallah adalah Anies Rasyid Baswedan,” ujar Sahrin.
Sahrin Hamid menyatakan bahwa demokrasi menjadi agenda perjuangan Partai Gerakan Rakyat
"Demokrasi menjadi agenda perjuangan kita bahwa demokrasi pemilihan langsung adalah bagian dari agenda reformasi."
"Dan mandat yang diberikan kepada DPRD adalah fungsi legislasi, fungsi budgeting, fungsi monitoring," ujar Sahrin dalam pidatonya, dilansir tayangan YouTube Gerakan Rakyat, Minggu.
Ia menyebut, warga belum pernah menyerahkan kedaulatannya agar DPRD memilih kepala daerah.
Oleh karena itu, secara tegas Partai Gerakan Rakyat menolak wacana Pilkada melalui DPRD.
"Rakyat belum pernah menyerahkan kedaulatannya untuk segera memilih kepala daerah kepada DPRD."
"Oleh karena itu, secara tegas gerakan rakyat sebagai partai politik menolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD," tegasnya.
(Tribunnews.com)
