TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Wakil Walikota Samarinda, Saefuddin Zuhri, melakukan tinjauan langsung ke fasilitas Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda di Jalan MT. Haryono, Air Putih, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Senin (19/1/2026).
Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas uji lingkungan dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pelayanan publik.
Dalam kunjungannya, Saefuddin Zuhri menyatakan optimismenya bahwa laboratorium ini akan segera beroperasi secara mandiri.
Fokus utama saat ini adalah percepatan proses perizinan agar laboratorium dapat melayani pengujian bagi pihak eksternal secara legal dan profesional.
Baca juga: Mantan Kadis DLH Samarinda Bungkam soal Izin Pematangan Lahan RS Korpri
"Insyaallah, semoga laboratorium ini nantinya bisa mandiri menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Jika perizinannya sudah keluar dan aman, ini akan menjadi sumber PAD baru bagi Kota Samarinda," ujar Saefuddin Zuhri di sela-sela tinjauan.
Laboratorium DLH Samarinda saat ini telah disiapkan untuk menguji sedikitnya 21 parameter kualitas air, termasuk air limbah.
Fasilitas peralatan pendukung dinilai sudah mencapai 85 persen dan telah mampu melakukan analisa teknis.
Perlengkapannya sudah cukup memadai. Saat ini ada sembilan tenaga ahli yang bekerja.
"Meski jumlahnya masih minimal, namun akan kita tambah secara bertahap sesuai kebutuhan pengembangan," tambahnya.
Sementara itu, Plt Kepala DLH Samarinda, Suwarso, menjelaskan bahwa pihaknya bergerak cepat untuk mengoptimalkan potensi laboratorium ini.
Saat ini, operasional laboratorium dijalankan melalui SK Kepala Dinas untuk memaksimalkan tenaga fungsional yang ada sembari memproses akreditasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Baca juga: DLH Samarinda Pastikan Bau Tak Sedap di Kawasan SCP dari Kebocoran Limbah IPAL Mall SCP
Peralatan sudah 85 persen dan sudah bisa menganalisa 21 parameter uji.
"Kami sedang memproses izin akreditasi ke kementerian secara paralel agar semuanya berjalan cepat," jelas Suwarso.
Ke depannya, laboratorium ini diproyeksikan terbuka untuk umum, mulai dari pengujian limbah perusahaan, kegiatan usaha, hingga fasilitas kesehatan seperti Puskesmas.
Suwarso juga mengungkapkan rencana besar untuk mengubah status laboratorium menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
"Kami sedang menyusun telaah kepada Bapak Walikota agar statusnya bisa menjadi UPTD Laboratorium," beber Suwarso.
"Targetnya, fasilitas ini bisa menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang mampu membiayai operasionalnya sendiri," tutupnya. (*)