TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman memastikan 'tukar guling' atau alih kelola Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati Majalengka terus berproses. 

Dikatakan Herman, alih kelola BIJB Kertajati tidak semudah membalikkan telapak tangan, butuh kajian komprehensif lintas sektor dan Kementerian. 

"Tunggu nanti tindak lanjutnya, ya, ini, kan, harus cermat, ya, harus melibatkan lintas komponen termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Pertahanan, saya kira ini sedang berjalan, sedang berproses," ujar Herman, Senin (19/1/2026). 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jabar, Dedi Mulyadi mengatakan, berdasarkan hasil analisa dan evaluasi, butuh waktu sangat lama untuk pengembangan Bandara Kertajati. 

Sehingga, berdasarkan pertimbangan tersebut Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi memilih opsi untuk dilimpahkan ke Pemerintah Pusat.

"Jadi, saham yang dimiliki Provinsi di Kertajati yang dominan itu, dilepas kemudian diserahkan ke pemerintah pusat,” ujar Dedi.

Pemprov Jabar tercatat menguasai 70 persen saham di BIJB, sisanya dimiliki oleh Angkasa Pura II serta koperasi ASN Jawa Barat.

"Kami, sih, berharap, semua saham di Kertajati diserahkan ke pusat. Jadi biar Kertajati itu full 100 persen oleh pemerintah pusat. Mulai operasionalnya, pelayanannya, penerbangan dan seterusnya," katanya.

Sebagai gantinya, Pemprov Jabar menginginkan saham di Bandara Husein Sastranegara, di Kota Bandung. 

“Harapannya mungkin Husein. Provinsi bisa sahamnya disimpan di Husein," ucapnya.

Meski skema tersebut belum tentu terealisasi, Dedi memastikan kewajiban Pemprov Jabar memberikan penyertaan modal Rp 100 miliar tetap dialokasikan dalam APBD 2026. 

"Cuma untuk 2027 ke depan, kita sudah mempersiapkan tukar guling. Minimal dalam konteks saham ya, karena kalau urusan hubungan udara sih sebetulnya sudah kewenangannya pusat," katanya.

Pun demikian dengan pertumbuhan ekonomi kawasan Kertajati dan sekitarnya. Meski terjadi perubahan skema kepemilikan nantinya, tujuan awal pembangunan bandara sebagai pengungkit ekonomi regional harus tetap berjalan.

"Yang penting kan pertumbuhan ekonomi di Majalengka dan sekitarnya bisa berkembang," ucapnya.

Anggota Komisi III DPRD Jabar, Muhammad Romli menilai wacana Pemerintah Provinsi Jabar memberikan saham mayoritas Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, ke Angkasa Pura II sangat realistis, mengingat modal yang digelontorkan setiap tahunnya untuk bandara tersebut tidak sedikit. 

Dikatakan Romli, sudah bertahun-tahun Pemprov Jabar menggelontorkan duit dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyertaan modal BIJB.

Namun, keberadaan Bandara tersebut belum mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Pemprov.

Padahal, kata dia, tujuan awal dibangun BIJB untuk menambah pendapatan daerah dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. 

“Wajar Pemerintah daerah sebagai pemegang saham mayoritas, membuka opsi itu. Kenapa, karena kalau terus melakukan penyertaan modal, bobol juga yang seharusnya itu digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujar Romli.

Pilihan untuk melepas saham pun, kata dia, menjadi opsi paling realistis mengingat beban Pemprov Jabar saat ini relatif berat. 

“Makanya dengan adanya informasi ini, kami menyambut baik bahwa itu mungkin opsi terbaik dalam rangka penyelamatan keuangan daerah dari beban yang akan terus menggantung. Tapi sekali lagi, kajiannya harus komprehensif,” ucapnya. 

Romli menyarankan agar Pemprov Jabar tidak setengah-setengah dalam melepas saham mayoritasnya, agar Angkasa Pura dapat melakukan inovasi yang progresif untuk memajukan BIJB.

“Tapi semua opsi ini kita serahkan ke pemda kajiannya seperti apa,” katanya. 

Romli pun mengaku belum mendengar rencana ini secara langsung dari Pemprov Jabar.

Dalam waktu dekat, Romli bakal mengundang Pemprov Jabar untuk mendengarkan hasil kajian dari wacana tersebut. 

Baca juga: BIJB Kertajati Dinilai Punya Potensi Besar, PT SMU Dorong UMKM Majalengka Naik Kelas