TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura mendampingi Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan serangkaian kegiatan di Tanjungbalai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (19/1/2026).
Salah satu kegiatan Mentan adalah melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Bea Cukai Tanjungbalai Karimun.
Sidak dilaksanakan terkait pengungkapan penyelundupan ribuan ton beras ilegal.
Dalam kesempatan ini, Mentan Amran menegaskan penyelundupan beras ke wilayah Indonesia tidak bisa dibiarkan karena merugikan petani.
"Ini tidak boleh dibiarkan. Kita sudah swasembada. Stok beras nasional lebih 3 juta ton," tegas Amran Sulaiman.
Aparat Kanwil Bea Cukai Karimun mengamankan seribu ton beras ilegal. Sebanyak 345 ton masih berada di gudang Bea Cukai.
Beras tersebut diketahui diangkut menggunakan enam kapal dari FTZ Tanjungpinang, wilayah yang secara faktual bukan daerah produsen beras dengan tujuan ke sejumlah daerah sentra produksi seperti Palembang dan Riau.
Pola distribusi ini menurut Mentan Amran tidak masuk akal dan menguatkan dugaan penyelundupan - dikirim dari daerah tidak memiliki sawah ke wilayah yang surplus.
Mentan menegaskan ini harus diusut tuntas dan tidak berhenti di pelaku lapangan.
Selain beras, Kanwil Bea dan Cukai Karimun juga juga mengamankan gula pasir, cabai kering, bawang merah dan bawang putih yang seluruhnya tidak dilengkapi sertifikat karantina.
Selain itu, pengiriman komoditas tersebut juga tidak melalui tempat pengeluaran resmi, serta tidak dilaporkan kepada pejabat berwenang.
Amran menekankan pelanggaran karantina yang berisiko menimbulkan penyebaran penyakit dan hama yang dapat menghancurkan sektor pertanian dan peternakan nasional. Misalnya penyakit mulut dan kuku.
"Pelanggaran karantina bukan sekadar persoalan volume atau nilai ekonomi saja," tegas Mentan Amran lagi.
Di kesempatan ini, Wagub Nyanyang menegaskan jika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sangat mendukung upaya penegahan masuknya komoditi pangan non prosedural ke wilayah Kepri.
Nyanyang menyebut Pemprov Kepri segera akan melaksanakan koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait untuk mencegah kerugian negara, petani, peternak, serta menghindari adanya penyebaran penyakit. (adv/med/*)
