POSBELITUNG.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) dalam kurun waktu satu hari.
Setelah melakukan OTT di Kota Madiun, Jawa Timur, Tim Komisi Antirasuah melakukan operasi senyap di Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Senin (19/1/2026).
OTT di Kabupaten Pati tersebut dikonfirmasi masih berlangsung hingga saat ini.
"Terkait yang di wilayah Pati saat ini masih berprogres, kita sama-sama tunggu perkembangannya," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (19/1/2026).
Dalam keterangannya, Budi membenarkan bahwa pihak yang diamankan dalam operasi tersebut di antaranya diduga berperan sebagai pengepul.
Baca juga: Rekam Jejak Yunan Helmi, Kepala Bakuda Babel yang Baru, Lulusan Unsri Alumni SMPN 2 Sungailiat
Hal ini menjawab pertanyaan media mengenai dugaan keterlibatan perangkat daerah yang bertugas sebagai pengumpul dana.
"Ya, di antaranya itu yang diamankan, nanti kami akan update secara lebih lengkap lagi," sebut Budi.
Meski demikian, KPK belum merinci secara detail identitas para pihak yang terjaring OTT tersebut.
Meski KPK belum mengumumkan secara resmi daftar nama pihak yang terjaring, informasi yang dihimpun dari sumber di lapangan menyebutkan bahwa kepala daerah setempat, yakni Bupati Pati Sudewo, diduga kuat menjadi target utama.
Berdasarkan sumber tersebut, Sudewo tidak hanya diamankan, tetapi juga dilaporkan sempat menjalani pemeriksaan awal di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Pati.
Saat dikonfirmasi mengenai dugaan keterlibatan Sudewo, Budi Prasetyo tidak menampik maupun membenarkan secara gamblang, namun memastikan akan segera membuka identitas pihak yang diamankan kepada publik.
"Ya, nanti kami akan update perkembangannya. Siapa saja yang diamankan, siapa saja yang dilakukan pemeriksaan, nanti kami akan sampaikan," jelas Budi.
Saat dikonfirmasi mengenai nama-nama spesifik, termasuk pertanyaan awak media mengenai sosok Sudewo maupun dugaan keterlibatan kerabat kepala daerah, Budi meminta publik untuk bersabar menunggu hasil pemeriksaan tim di lapangan.
"Ya, nanti kami akan update perkembangannya. Siapa saja yang diamankan, siapa saja yang dilakukan pemeriksaan, nanti kami akan sampaikan," jelasnya.
Baca juga: Satu Korban Laki-laki Ditemukan di Jurang Kedalaman 200 Meter Jatuhnya Pesawat ATR 42-500
KPK berjanji akan segera mengumumkan konstruksi perkara, barang bukti, serta status hukum para pihak yang diamankan dalam waktu dekat.
"Ya, saat ini kawan-kawan masih di lapangan, masih memeriksa sejumlah pihak yang diamankan, kita tunggu prosesnya," ujar Budi.
Lembaga antirasuah tersebut menegaskan akan menyampaikan informasi lengkap mengenai peristiwa tertangkap tangan ini, termasuk menyoal kasus korupsi apa yang sedang ditangani.
"Terkait dengan perkaranya apa, konstruksinya seperti apa, pihak-pihak yang diamankan siapa saja, itu nanti kami akan sampaikan," tutur Budi.
Sudewo adalah Bupati Pati dari Gerindra dan merupakan orang asli Pati.
Ia memiliki kekayaan Rp31,5 M (LHKPN per April 2025).
Suami Atik Kusdarwati itu meraih gelar Sarjana di Universitas Sebelas Maret (UNS) pada 1993.
Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang S-2 Teknik Pembangunan di Universitas Diponegoro (UNDIP).
Setelah lulus kuliah, Sudewo memulai karirnya sebagai karyawan di PT Jaya Construction pada 1993–1994.
Ia juga pernah menjadi pegawai honorer di Departemen Pekerjaan Umum Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Bali.
Pada 1997, ayah empat anak itu diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Departemen Pekerjaan Umum Kanwil Jawa Timur dan kemudian menjadi PNS di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar.
Sudewo sempat menjadi wiraswasta selama 3 tahun.
Baca juga: Alasan Bripda Rio Brimob Polda Aceh Gabung Tentara Rusia Perang Lawan Ukraina, Rekam Jejak Disorot
Kemudian, ia mulai terjun ke dunia politik dengan bergabung bersama Partai Demokrat.
Sudewo terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk periode 2009–2013.
Pada 2019, ia kembali melenggang ke Senayan. Namun, kali ini melalui Fraksi Partai Gerindra.
Pada Pilkada Pati 2024, Sudewo berhasil terpilih untuk menduduki kursi Bupati.
Ia didampingi oleh Risma Ardhi Chandra sebagai Wakil Bupati.
Sebelum menjabat sebagai Bupati Pati, Sudewo sempat mencalonkan diri sebagai Bupati Karanganyar pada 2002, namun ia gagal terpilih.
Sudewo diketahui juga aktif dalam berorganisasi.
Riwayat Organisasi Sudewo
Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret (1991)
Ketua Keluarga Besar Marhaenis (2000)
Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (2001)
Koordinator Timses Pilkada Pacitan (2005)
Anggota Dewan Penasehat Fokerdesi (2007)
Koordinator Timses Pilgub Jawa Tengah (2008)
Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra (2019–sekarang)
Viral Pernah Naikkan PBB 250 Persen
Sosok Sudewo disorot karena kebijakannya menaikkan PBB hingga 250 persen.
Akibatnya ketegangan di Kabupaten Pati terkait kebijakan Bupati Sudewo terus meningkat.
Ribuan warga tengah bersiap menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada 13 Agustus 2025, sebagai bentuk penolakan terhadap rencana kenaikkan PBB-P2 sebesar 250 persen.
Panasnya situasi semakin menjadi sorotan setelah sebuah pernyataan Bupati Sudewo viral dan menuai reaksi keras dari masyarakat.
“Siapa yang akan melakukan penolakan, saya tunggu, silakan lakukan, jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja suruh ngerahkan, saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan,” ujar Sudewo dalam video yang beredar luas di media sosial, dikutip dari unggahan Instagram @flokjog, Selasa (5/8/2025).
Ketegangan sempat memuncak pada Selasa (5/8/2025), ketika Satpol PP Pati mendatangi posko donasi logistik aksi yang berada di sisi barat Kantor Bupati, tepat di bawah proyek pembangunan videotron.
Petugas meminta agar posko dipindahkan ke lokasi lain, dengan dalih area tersebut akan digunakan untuk persiapan Hari Jadi ke-702 Kabupaten Pati dan HUT ke-80 RI.
Namun, permintaan itu ditolak tegas oleh Ahmad Husein, inisiator aksi, yang langsung adu mulut dengan Plt Sekda Pati, Riyoso, dan Plt Kasatpol PP, Sriyatun.
Baca juga: Pendaki Syafiq Ali Meninggal 15 Hari Sebelum Ditemukan di Gunung Slamet, Luka di Bagian Paha Kiri
"Kalau kami tidak boleh di sini, Sudewo suruh pulang saja. Saya di sini sudah izin," teriak Husein.
“Kemarin, masyarakat ditantang sama Sudewo, katanya tidak takut didemo 50 ribu orang sekalipun. Makanya, saya berani bikin posko donasi di sini, biar dia melihat bahwa masyarakat benar-benar mendukung,” lanjut Husein dengan suara lantang.
Menurutnya, posko yang dibangun sejak 1 Agustus itu adalah wujud nyata dukungan rakyat.
Orang nomor satu di Kota Madiun dikabarkan kena Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK).
Diketahui, KPK kembali melakukan gebrakan di awal tahun 2026.
Tim penindakan lembaga antirasuah tersebut dikabarkan menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kota Madiun, Jawa Timur, pada Senin (19/1/2026).
Dan dikabarkan sesuai informasi yang dihimpun, salah satu pihak yang terjaring dalam operasi senyap ini diduga kuat adalah orang nomor satu di Kota Madiun, yakni Wali Kota Maidi.
Kegiatan penindakan ini dilaporkan telah berlangsung sejak Minggu malam (18/1/2026).
Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang tertangkap tangan, apakah akan ditingkatkan statusnya menjadi tersangka atau tidak.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. (Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama)
Operasi di Madiun ini menambah daftar panjang penindakan KPK di awal tahun 2026.
Tercatat, ini merupakan OTT kedua yang dilakukan KPK dalam kurun waktu kurang dari dua pekan.
Sebelumnya, pada Jumat (9/1/2026) hingga Sabtu (10/1/2026), KPK juga melakukan OTT terhadap pejabat pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara.
Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka.
Diduga Terkait “Uang Jatah” dan Dana CSR
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Madiun, Maidi, terkait uang jatah atau fee proyek dan dana corporate social responsibility (CSR) di wilayah Kota Madiun.
"Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi, Senin (19/1/2026).
Selain Maidi, KPK juga menangkap belasan orang lainnya dalam operasi senyap ini.
"Benar, hari ini, tim sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup, dengan mengamankan sejumlah 15 orang, di wilayah Madiun, Jawa Timur," ujar dia.
Sebanyak sembilan dari 15 orang, termasuk Maidi, akan dibawa penyidik ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
Dari OTT ini, penyidik KPK menyita barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah.
Maidi bersama pasangannya yang kini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Madiun, Bagus F Panuntun, berhasil meraih kemenangan dalam pilkada serentak yang dihelat pada November 2024.
Mereka mengalahkan dua pasangan calon lainnya, Bonie Laksmana-Bagus Rizki dan Inda Raya-Aldi.
Berdasarkan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Madiun, pasangan Maidi-Panuntun memperoleh suara terbanyak, yaitu 65.583 atau 56 persen.
Pasangan calon nomor urut tiga, Bonie Laksmana-Bagus Rizki, meraih 45.923 suara atau 39,2 persen, sedangkan pasangan nomor urut satu, Inda Raya-Aldi, hanya mendapatkan 5.522 suara atau 4,7 persen.
Maidi-Panuntun berhasil menang di tiga kecamatan yang ada di Kota Pecel. Dalam pilkada serentak 2024, pasangan Maidi-Panuntun didukung 11 partai politik yaitu PSI, Nasdem, Partai Demokrat, Gerindra, PKB, PKS, PAN, Prima, Gelora, PBB, dan PPP.
Sebelum terjun ke dunia politik, Maidi adalah seorang guru geografi di SMAN 1 Kota Madiun pada tahun 1989 hingga awal 2000-an. Kemudian, ia menjabat sebagai Kepala Sekolah SMAN 2 Kota Madiun dan terus menanjak dalam kariernya.
Pada tahun yang sama, Maidi ditunjuk sebagai Kepala Tata Usaha Dinas Pendidikan, dan setahun kemudian menjadi Penjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun.
Baca juga: Profil Bripda Rio Anggota Brimob Polda Aceh Diduga Jadi Tentara Bayaran Rusia
Maidi melanjutkan kariernya sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah pada tahun 2005, dan setahun setelahnya kembali ditunjuk sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun.
Berkat prestasinya yang gemilang, pada tahun 2009 ia dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kota Madiun.
Setelah sembilan tahun menjabat, Maidi mencoba peruntungan dalam politik dengan maju pada pilkada 2018, di mana ia berhasil menang bersama Inda Raya.
Lima tahun kemudian, Maidi kembali maju sebagai calon wali kota Madiun dalam pilkada serentak 2024, dan berpasangan dengan pengusaha muda Bagus Panuntun.
(Posbelitung.co/Tribunnews.com/Kompas.com/Tribun-medan.com/Bangkapos.com)
