TRIBUNTRENDS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Senin (19/1/2026).
Operasi senyap tersebut langsung menyita perhatian publik, khususnya warga setempat.
Dalam OTT itu, sejumlah pihak diamankan, termasuk Bupati Pati, Sudewo.
Usai penangkapan, Sudewo dibawa untuk menjalani pemeriksaan intensif yang berlangsung di Mapolres Kudus.
Hingga kini, KPK masih belum membuka secara resmi perkara yang menjerat Sudewo maupun pihak-pihak lain yang ikut diamankan dalam operasi tersebut.
Lembaga antirasuah itu menyatakan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah proses awal pemeriksaan rampung.
Baca juga: Aktivitas Ahmad Husein Usai Damai dengan Sudewo Bupati Pati: Beli Motor, Karaoke hingga Mabuk
Kabar penangkapan Sudewo lebih dulu beredar luas di media sosial warga Pati.
Informasi itu mencuat setelah mobil dinas serta mobil pribadi milik Sudewo terlihat terparkir di halaman Pendopo Kabupaten Pati dalam waktu lama.
Di saat bersamaan, Sudewo juga tidak tampak menjalankan aktivitas seperti biasanya selama satu hari penuh.
Upaya menghubunginya pun tak membuahkan hasil lantaran ponselnya tidak dapat dihubungi.
Sudewo diketahui mulai menjabat sebagai Bupati Pati sejak 20 Februari 2025.
Namun, masa kepemimpinannya yang belum genap satu tahun tersebut telah beberapa kali diwarnai berbagai kontroversi yang menyita perhatian publik.
Berikut tiga kontroversi Bupati Pati, Sudewo:
Sudewo mengeluarkan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250 persen pada Mei 2025.
Alasan Sudewo menaikkan PBB-P2 yakni tak ada kenaikan selama 14 tahun terakhir.
Selain itu, pendapatan daerah dari PBB hanya sekitar Rp 29 miliar, jauh tertinggal dibanding Jepara dan Rembang.
Ucapan Sudewo saat kebijakannya dikritik dianggap arogan.
“Siapa yang akan melakukan penolakan, saya tunggu. Silakan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang saja suruh dikerahkan, saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan,” ucap Sudewo.
Ribuan warga Pati menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada 13 Agustus 2025 sesuai permintaan Sudewo.
Mereka menuntut Sudewo dilengserkan meski kebijakan kenaikan PBB-P2 dibatalkan.
Baca juga: Merasa Masih Layak Pimpin Pati, Bupati Sudewo Enggan Mundur Meski Didemo: Saya Dipilih Rakyat!
Setelah didemo warga, DPRD Pati membentuk pansus hak angket untuk memenuhi tuntutan pemakzulan Sudewo.
Tuntutan dan demo dimotori Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).
Pada 31 Oktober 2025, DPRD Pati menggelar rapat paripurna dengan hasil 36 anggota menolak pemakzulan dan hanya 13 mendukung.
"Kalau dihitung dari jumlah itu tadi (voting), jadi 13 berbanding 36."
"Padahal untuk bisa menang dalam hak menyatakan pendapat dan dapat disetujui keputusan itu (pemakzulan Sudewo) adalah dua pertiga. Artinya paling tidak 33 (anggota DPRD Pati setuju pemakzulan)," ungkap Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin.
Pemakzulan Sudewo tak dapat terealisasi dan DPRD Pati meminta perbaikan kinerja pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan penangkapan terhadap Sudewo pada Senin (19/1/2026).
“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW,” bebernya, dikutip dari TribunJateng.com.
Sudewo masih menjalani pemeriksaan secara intensif dan belum dijadikan tersangka.
“Saat ini, yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh tim di Polres Kudus,” katanya.
KPK belum mengungkap kasus yang menjerat Sudewo serta sejumlah pihak lain di lingkungan Pemkab Pati.
“Nanti kami akan update perkembangannya, siapa saja yang diamankan, siapa saja yang dilakukan pemeriksaan, nanti kami akan sampaikan,” jelasnya.
(TribunTrends/Tribunnews)
