TRIBUNKALTIM.CO - Dua kepala daerah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam satu hari, Senin (19/1/2026).
OTT merupakan tindakan penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum, seperti KPK, kepolisian, atau kejaksaan dengan menangkap seseorang saat sedang melakukan tindak pidana, biasanya korupsi, suap, atau gratifikasi.
Keduanya berasal dari Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, yakni Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo.
Pengungkapan ini sekaligus menjadi OTT KPK ke-2 dan ke-3 sepanjang tahun 2026.
Baca juga: Tak Hanya di Madiun, KPK juga Lakukan OTT di Pati Jawa Tengah
Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Wali Kota Madiun, Maidi, dalam operasi tangkap tangan di wilayah Madiun, Jawa Timur. Kabar penangkapan tersebut dibenarkan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
“Benar, hari ini Senin, tim sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup, dengan mengamankan sejumlah 15 orang, di wilayah Madiun, Jawa Timur,” kata Budi dalam keterangannya, Senin (19/1).
Dari jumlah tersebut, sembilan orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. “Salah satunya Wali Kota Madiun,” ujar Budi, dikutip dari Kompas.com, (19/1).
Dalam OTT tersebut, KPK turut menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah.
Budi mengatakan, operasi ini diduga berkaitan dengan praktik fee proyek dan dana corporate social responsibility (CSR) di Kota Madiun.
“Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun,” ucapnya.
Hingga kini, KPK masih mendalami perkara tersebut, termasuk peran pihak-pihak lain yang ikut diamankan dalam operasi senyap itu.
Maidi diketahui merupakan kepala daerah yang kembali memimpin Kota Madiun setelah memenangkan Pilkada Serentak 2024 bersama wakilnya, Bagus F Panuntun.
Pasangan Maidi–Panuntun meraih suara terbanyak berdasarkan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Madiun.
Baca juga: Fakta Terkini Walikota Madiun Ditangkap KPK, Dugaan Kasus Maidi dan Sekilas Pilkada Kota Madiun 2024
Pasangan ini memperoleh 65.583 suara atau sekitar 56 persen. Sementara itu, pasangan calon nomor urut tiga, Bonie Laksmana–Bagus Rizki, meraih 45.923 suara atau 39,2 persen.
Adapun pasangan nomor urut satu, Inda Raya–Aldi, hanya memperoleh 5.522 suara atau 4,7 persen.
Maidi–Panuntun tercatat menang di tiga kecamatan yang ada di Kota Madiun.
Dalam kontestasi politik tersebut, Maidi–Panuntun didukung oleh 11 partai politik, yakni PSI, NasDem, Partai Demokrat, Gerindra, PKB, PKS, PAN, Prima, Gelora, PBB, dan PPP.
Diperiksa di Polres Madiun
Pasca-OTT, puluhan orang diperiksa tim penyidik KPK di Mapolres Madiun, Jawa Timur, Senin (19/1/2026).
Salah satu yang turut diperiksa adalah Wali Kota Madiun, Maidi.
Pantauan di lokasi, Maidi keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 17.00 WIB.
Ia terlihat mengenakan masker, topi biru tua, jaket biru tua, serta baju kotak-kotak biru muda. Saat dikonfirmasi awak media, Maidi enggan memberikan keterangan.
Ia hanya melambaikan tangan sebelum masuk ke dalam mobil milik tim penyidik KPK.
Kapolres Madiun, AKBP Kemas Indra Negara, membenarkan adanya pemeriksaan oleh tim KPK di kantornya. Namun, ia menegaskan Polres Madiun hanya memfasilitasi tempat pemeriksaan.
“Pagi tadi memang ada pemeriksaan yang dilakukan oleh rekan-rekan dari KPK di Polres Madiun. Namun, untuk teknis pelaksanaannya kami tidak mengetahui secara detail. Untuk hal tersebut, silakan dikonfirmasi langsung kepada pihak KPK atau juru bicara KPK,” kata Kemas, Senin (19/1/2026).
Mantan Kapolres Cilegon itu menyebut pemeriksaan berlangsung sejak pukul 08.30 WIB.
Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara rinci siapa saja pejabat yang diperiksa.
“Terkait siapa saja pejabat yang diperiksa, kami tidak mengetahui secara rinci. Informasi yang kami terima hanya bahwa pihak-pihak yang diperiksa berasal dari wilayah Madiun,” ungkapnya.
Menurut Kemas, setidaknya empat ruangan di Polres Madiun digunakan untuk pemeriksaan.
“Untuk jumlah orang yang diperiksa, kami tidak mengetahui secara pasti, namun diperkirakan berjumlah puluhan orang,” ujarnya.
Baca juga: Lengkap Profil Wali Kota Madiun Maidi yang Kena OTT KPK, Asal Partai hingga Jumlah Harta Kekayaan
Selain di Madiun, KPK juga melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada hari yang sama.
Dalam operasi tersebut, Bupati Pati, Sudewo (SDW), dipastikan menjadi salah satu pihak yang diamankan tim penyidik.
Konfirmasi ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah Saudara SDW,” kata Budi, Senin (19/1).
Budi menyebut pemeriksaan terhadap Sudewo tengah dilakukan secara intensif. Politikus Partai Gerindra itu saat ini diperiksa di Polres Kudus.
“Saat ini, yang bersangkutan (Sudewo) sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh tim di Polres Kudus,” jelasnya.
Selain Bupati Sudewo, KPK juga mengamankan pihak lain yang diduga berperan sebagai pengepul dana dari unsur perangkat daerah.
“Ya, di antaranya itu yang diamankan (pengepul), nanti kami akan update secara lebih lengkap lagi,” tutur Budi.
Ketika ditanya mengenai dugaan keterlibatan keluarga atau kerabat dekat dalam peran pengepul tersebut, KPK meminta publik menunggu hasil pendalaman tim penyidik.
“Pihak-pihak yang diamankan, siapa saja terkait dengan peristiwanya, menyoal soal apa, itu juga nanti kami akan update kembali untuk yang Pati,” ucapnya.
KPK memastikan akan segera membeberkan konstruksi perkara secara utuh kepada publik setelah pemeriksaan awal rampung.
Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT.
“Terkait yang di wilayah Pati saat ini masih berprogres, kita sama-sama tunggu perkembangannya,” ujar Budi.
Baca juga: Lengkap Profil Wali Kota Madiun Maidi yang Kena OTT KPK, Asal Partai hingga Jumlah Harta Kekayaan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Senin (19/1/2026).
Dalam operasi senyap tersebut, Bupati Pati, Sudewo (SDW), dipastikan menjadi satu pihak yang diamankan tim penyidik KPK.
Konfirmasi ini disampaikan langsung Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Budi menegaskan bahwa sosok Sudewo yang diamankan adalah kepala daerah setempat.
"Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah Saudara SDW," kata Budi, Senin (19/1).
Budi menyebut pemeriksaan terhadap Sudewo kini sedang dilakukan secara intensif.
Politikus Partai Gerindra itu sedang diperiksa di Polres Kudus.
"Saat ini, yang bersangkutan (Sudewo) sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh tim di Polres Kudus," jelasnya.
Selain mengonfirmasi penangkapan Bupati Sudewo, KPK juga mengungkap adanya pihak lain yang turut digelandang dalam operasi ini.
Baca juga: Inspektorat Gelar Sosialisasi MCSP KPK Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Paser di Balikpapan
Tim penyidik mengamankan pihak yang diduga berperan sebagai pengepul dana, yang berasal dari unsur perangkat daerah.
"Ya, di antaranya itu yang diamankan (pengepul), nanti kami akan update secara lebih lengkap lagi," tutur Budi.
Saat ditanya mengenai dugaan keterlibatan keluarga atau kerabat dekat dalam peran pengepul tersebut, KPK meminta publik bersabar menunggu hasil pendalaman tim di lapangan.
"Pihak-pihak yang diamankan, siapa saja terkait dengan peristiwanya, menyoal soal apa, itu juga nanti kami akan update kembali untuk yang Pati," ucapnya.
KPK memastikan akan segera membuka konstruksi perkara secara gamblang kepada publik setelah proses pemeriksaan awal rampung.
Sesuai dengan prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak.
"Terkait yang di wilayah Pati saat ini masih berprogres, kita sama-sama tunggu perkembangannya," ujar Budi.
Sosok Sudewo
Nama Sudewo sempat menjadi sorotan publik atas kebijakannya menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250 persen.
Hal tersebut memicu demonstrasi besar-besaran yang dilakukan warga Pati.
Bahkan, buntut kebijakannya tersebut, pria kelahiran Pati, Jawa Tengah, pada 11 Oktober 1968 nyaris dimakzulkan DPRD Pati.
Sudewo pun sempat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi saksi kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Baca juga: 7 Fakta Bupati Pati Gagal Dimakzulkan: Keanehan Saat ‘Injury Time’ hingga PDIP Minta Maaf
Sudewo meraih gelar Sarjana di Universitas Sebelas Maret (UNS) pada 1993.
Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang S-2 Teknik Pembangunan di Universitas Diponegoro (UNDIP).
Setelah lulus kuliah, Sudewo memulai karirnya sebagai karyawan di PT Jaya Construction pada 1993–1994.
Ia juga pernah menjadi pegawai honorer di Departemen Pekerjaan Umum Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Bali.
Pada 1997, ayah empat anak itu diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Departemen Pekerjaan Umum Kanwil Jawa Timur dan kemudian menjadi PNS di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar.
Sudewo sempat menjadi wiraswasta selama 3 tahun.Kemudian, ia mulai terjun ke dunia politik dengan bergabung bersama Partai Demokrat.
Sudewo terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk periode 2009–2013.
Pada 2019, ia kembali melenggang ke Senayan. Namun, kali ini melalui Fraksi Partai Gerindra.
Pada Pilkada Pati 2024, Sudewo berhasil terpilih untuk menduduki kursi Bupati. Ia didampingi oleh Risma Ardhi Chandra sebagai Wakil Bupati.
Sebelum menjabat sebagai Bupati Pati, Sudewo sempat mencalonkan diri sebagai Bupati Karanganyar pada 2002, namun ia gagal terpilih. (*)
