TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Bahtra Banong merespons soal penindakan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo dan Wali Kota Madiun, Maidi.
Keduanya merupakan kepala daerah yang berasal dari Partai Gerindra.
Bahtra menyatakan sejatinya Prabowo Subianto selaku Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sudah sering kali mengingatkan kepada seluruh kader yang menjadi kepala daerah.
Dalam pesannya, kata dia, Prabowo meminta kepada seluruh kepala daerah untuk berhati-hati dan bekerja untuk rakyat.
"Ya Pak Prabowo kan sering mengingatkan semua kader ya untuk agar berhati-hati lah. Jadi terus bekerja untuk masyarakat. Itu aja pesan Pak Prabowo kan harus kepala-kepala daerah Gerindra harus bekerja untuk rakyatlah," kata Bahtra saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2025).
Saat disinggung soal tingkah kepala daerah yang tetap melakukan tindakan rasuah meski adanya pesan tersebut, Bahtra menyatakan hal tersebut urusan pribadi dari yang bersangkutan.
Terpenting kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI tersebut, Partai Gerindra selalu memberikan pembinaan kepada para kader, utamanya para kepala daerah.
"Ya itu kan personal pribadi ya. Dan kami di Partai Gerindra kan terus melakukan pembinaan buat kader-kader agar setiap kader itu untuk terus bekerja untuk rakyat," ucap dia.
Ketika ditanya soal upaya hukum yang akan dilakukan Gerindra terhadap OTT kedua kadernya itu, dirinya enggan memberikan respons.
"Kalau (soal hukum) saya no comment," tandas dia.
KPK mengungkap dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Sudewo.
OTT KPK terhadap politikus Partai Gerindra tersebut dipastikan berkaitan dengan praktik suap pengisian jabatan perangkat desa.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan transaksi suap tersebut diduga melibatkan sejumlah pihak demi menduduki posisi strategis di struktur pemerintahan desa.
"(Dugaan suap) terkait pengisian kaur (kepala urusan), kasi (kepala seksi), ataupun sekdes (sekretaris desa)," kata Budi dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (20/1/2026).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa total ada 9 orang yang dibawa ke Jakarta terkait kasus Wali Kota Madiun Maidin.
Operasi senyap ini diduga kuat berkaitan dengan praktik rasuah dalam pelaksanaan proyek dan pengelolaan dana sosial perusahaan di wilayah Kota Madiun.
KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai yang nilainya ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
"Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun," jelas Budi.
