Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membantah isu yang menyebut banyak turis asing yang batal liburan ke Lombok gara-gara aktivitas tambang ilegal.
Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik mengatakan, belum ada bukti maupun pernyataan resmi yang menunjukkan hubungan sebab akibat antara isu tambang ilegal dengan pembatalan liburan turis asing.
"Kami sudah menelusuri sumber awal isu pembatalan tersebut, tidak ada pernyataan resmi dari kedutaan maupun wisatawan," ujarnya dalam keterangannya di Mataram seperti dikutip dari Antara, Selasa (20/1/2026).
Ahsanul menuturkan, kabar pembatalan liburan wisatawan mancanegara tersebut masih sebatas cerita tanpa konfirmasi langsung kepada turis asing yang disebut-disebut membatalkan agenda liburan mereka ke NTB.
Menurut dia, keputusan wisatawan untuk berkunjung atau membatalkan perjalanan ke Lombok bisa dipengaruhi sejumlah faktor, seperti kondisi keamanan, akses transportasi, harga, cuaca, kualitas layanan destinasi, dan reputasi promosi.
"Narasi tambang ilegal otomatis menyebabkan pembatalan kunjungan wisatawan belum memiliki korelasi langsung yang kuat, baik secara fakta lapangan maupun kajian ilmiah," kata Ahsanul.
Lebih lanjut ia menyatakan persoalan tambang ilegal dan pariwisata adalah dua isu yang berbeda dan membutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda pula.
Tambang ilegal adalah persoalan penegakan hukum dan perlindungan lingkungan, sedangkan pariwisata adalah sektor pembangunan ekonomi dan pelayanan publik.
"Kasus tambang ilegal dan pembatalan perjalanan wisatawan adalah dua hal yang berbeda. Keduanya berjalan di jalur masing-masing dan tidak otomatis saling menentukan," ucap Ahsanul.
Pemprov NTB menegaskan keseriusan dalam menangani persoalan tambang ilegal lantaran aktivitas tersebut secara jelas melanggar hukum dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran, serta konflik sosial.
Mereka menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sektor pariwisata didorong sebagai lokomotif bagi penggerak ekonomi daerah, pencipta lapangan kerja serta sumber pertumbuhan usaha masyarakat.
Isu banyak wisman yang membatalkan liburan ke Lombok gara-gara tambang ilegal itu pertama kali mengemuka dalam kegiatan musyawarah daerah Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo).
Saat itu, Kepala Dinas Pariwisata NTB Lalu Ahmad Nur Aulia menyampaikan rombongan pesepeda dari Inggris batal liburan ke Lombok akibat mengetahui ada aktivitas tambang ilegal dekat destinasi wisata.
Ia mengungkapkan rombongan turis asing berjumlah sekitar 80 orang tersebut sangat peduli terhadap isu lingkungan, sehingga mereka mengurungkan niat berlibur usai mengetahui ada kegiatan pertambangan ilegal di Lombok tidak menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan.
