SURYA.CO.ID - Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu bersamaan di lokasi berbeda, menuai sorotan.
Di Madiun, KPK menangkap Wali Kota Madiun, Maidi, dan 14 orang lainnya.
"Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi SURYA.CO.ID, Senin (19/1/2026).
Sementara di Pati, KPK menangkap Bupati Sudewo.
"Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW,” kata Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi terpisah.
Namun, Budi belum menjelaskan soal perkara yang menjerat Sudewo sehingga dia terjaring OTT.
Penangkapan di dua lokasi berbeda ini mendapat tanggapan dari sejumlah pihak.
Berikut penjabarannya dihimpun SURYA.CO.ID.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) prihatin dengan penangkapan Bupati Sudewo dan Wali Kota Maidi.
"Kabar yang sungguh mengejutkan dan memprihatinkan diawal tahun 2026 ini," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan, Senin (19/1/2026) malam.
Kemendagri pun mengimbau pihak terkait menghormati proses hukum yang berjalan.
Benni lantas memberikan ultimatum kepada kepala daerah lainnya.
"Dan sekaligus menjadi warning bagi kepala daerah lainnya agar menghindari perilaku koruptif yang dapat merugikan berbagai pihak," kata Benni.
Ia melanjutkan, kasus ini menjadi pelajaran terkait proses rekrutmen kepala daerah.
Sebab, para kepala daerah yang terjerat OTT itu adalah pilihan langsung dari rakyat.
"Kejadian ini, tentunya memberikan pelajaran tersendiri bagi perjalanan demokrasi di Indonesia, kepala daerah yang terjerat OTT tersebut merupakan mereka yang dipilih oleh rakyat dari hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung," kata Benni.
Menurutnya, hal ini menunjukkan pemilihan pilkada langsung tidak sepenuhnya menjamin daerah memiliki kepala daerah yang lebih bersih dan berintegritas.
Ia menambahkan, pembinaan dari banyak pihak, termasuk Kemendagri, tentu tidak akan optimal apabila masalah utamanya adalah proses rekrutmen kepala daerah.
"Pembinaan demi pembinaan yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk oleh Kemendagri, tidak akan maksimal jika akar masalahnya, yaitu sistem rekrutmen kepala daerah melalui pilkada langsung tidak diperbaiki dan perilaku kepala daerah yang memang niatnya mau korupsi tidak dibasmi," kata Benni.
Baca juga: Siapa Perempuan yang Terjaring OTT KPK Bersama Wali Kota Madiun Maidi? Kasus Sudah Naik Penyidikan
Anggota Komisi II, DPR Muhammad Toha, menilai OTT KPK dua pejabat daerah itu merupakan tamparan keras.
"Kami di Komisi II sangat menyayangkan masih adanya kepala daerah yang berani bermain-main dengan hukum," ujar Toha, Selasa (20/1/2026).
"Jangan pernah jadikan jabatan sebagai alat untuk memperkaya diri sendiri melalui fee proyek ataupun jual beli jabatan," sambungnya menegaskan.
Ia menilai, kasus suap pengisian jabatan yang menjerat Sudewo menunjukkan masih lemahnya integritas dan birokrasi.
Sedangkan kasus yang menyeret Wali Kota Madiun terkait penyimpangan dana CSR merupakan hal yang tidak dapat diterima.
"Praktik jual beli jabatan dan pemotongan fee proyek adalah penyakit lama yang harus segera diputus rantainya."
"Jika rekrutmen jabatan dilakukan dengan cara suap, maka bisa dipastikan birokrasi di bawahnya tidak akan berjalan profesional," ujar Toha.
Ia pun mendukung langkah KPK untuk menjalankan peran pemberantasan korupsi di daerah-daerah.
"Kami mendukung langkah KPK. Ini menjadi peringatan bagi kepala daerah lainnya bahwa radar pengawasan tidak pernah tidur. Fokuslah bekerja untuk rakyat, bukan mencari celah untuk korupsi," tegas Toha.
Kabar penangkapan Wali Kota Madiun Maidi memicu reaksi keras dari partai pengusungnya di Pilkada 2024.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Timur (Jatim), secara tegas mengklarifikasi status keanggotaan Maidi di korps berlambang kepala garuda tersebut.
Meskipun menjadi salah satu kekuatan utama di balik kemenangan Maidi pada Pilkada lalu, Gerindra menegaskan bahwa Maidi tidak tercatat sebagai kader resmi partai.
Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jatim, Chusni Mubarok, menjelaskan bahwa posisi Maidi saat ini adalah kepala daerah yang didukung, namun secara administratif bukan merupakan bagian dari internal partai.
"Prinsipnya kami menghormati dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Chusni Mubarok kepada SURYA.co.id, Selasa (20/1/2026).
Saat ditanya mengenai status keanggotaan, Chusni memberikan jawaban singkat namun tegas. "Belum," ujarnya saat dikonfirmasi apakah Maidi sudah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Gerindra.
Hal senada juga dikonfirmasi oleh pengurus Gerindra Jatim lainnya, yang menyatakan bahwa hingga saat ini Maidi belum berstatus sebagai kader.
(SURYA.CO.ID Yusron Naufal Putra/Kompas.com)
===
Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Whatsapp Channel Harian Surya. Melalui Channel Whatsapp ini, Harian Surya akan mengirimkan rekomendasi bacaan menarik Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Persebaya dari seluruh daerah di Jawa Timur.
Klik di sini untuk untuk bergabung
