BANGKAPOS.COM – Imbas pemangkasan dana desa pada tahun anggaran 2026 berdampak langsung terhadap keberlangsungan program pelayanan dasar di tingkat desa.
Satu di antaranya yang merasakan pemangkasan dana desa ini Ela Saputri, seorang Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di Desa Paya Benua, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka.
Bukan keluhan atau rasa kekecewaan, tapi harapan besar akan diterimanya hak sebagai seorang yang telah bekerja dan membantu pemerintah desa.
“Harapannya bisa cair sebelum lebaran inilah,” kata Ela kepada Bangkapos.com, Selasa (20/1/2026).
Baca juga: Nasib Guru Tri Wulansari, Potong Rambut Pirang Siswa Jadi Tersangka, Rela Berhenti Demi Dimaafkan
Ela merupakan satu di antara 35 orang kader di Desa Paya Benua yang gajinya belum dibayarkan.
Selama 5 bulan di akhir tahun 2025 kemarin, gajinya sebagai kader belum kunjung cair.
Angka Rp200 ribu itu mungkin memang tidak cukup besar bagi sebagian orang, namun bagi Ela dan rekan-rekan kader lainnya, uang itu menjadi harapan untuk bisa merayakan lebaran Idul Fitri nantinya.
“Rp200 ribu kali lima bulan, dapat lah Rp1 juta. Lumayan lah untuk lebaran kan, untuk beli baju lebaran dan kue-kue raya,” ungkapnya.
Ela bercerita, gaji kader tersebut memang disepakati oleh pihaknya dan pemerintah desa untuk dibayarkan setahun dua kali atau setiap enam bulan sekali.
Apalagi kata dia, para kader di desa tersebut kebanyakan bekerja sebagai pekebun sehingga terkadang kesusahan menyisihkan uang untuk ditabung sebagai bekal lebaran.
“Anggap lah misalnya mereka yang berkebun itu dapat Rp100 ribu sehari, belum tentu uang itu bisa mereka sisihkan dan dapat Rp200 ribu per bulan. Kadang uang sehari itu habis sehari itulah,” ucapnya.
Oleh karena itu, uang gaji sebagai kader di desa itu sengaja ‘disimpan’ dengan harapan bisa digunakan ketika momen-momen besar, termasuk Lebaran Idul Fitri yang kurang lebih tinggal dua bulan lagi.
“Memang kesepakatan kami (para kader-red) yang minta dibayar setiap enam bulan itu. Karena kalau dibayar per bulan, Rp200 ribu itu kan rasanya kecil. Tapi kalau dikumpul-kumpul kan lumayan untuk lebaran,” ujar Ela yang sudah menjadi kader di desa sejak 2020 silam.
Kendati demikian, dirinya memahami betul bahwa penundaan gaji kader selama 5 bulan di tahun 2025 ini dikarenakan adanya pemotongan dana desa dari pemerintah pusat.
Hal itu dia ketahui langsung dari hasil rapat bersama kepala desa dan perangkat desa Paya Benua sebelumnya.
“Sebelum-sebelumnya gaji kami enggak pernah telat, kadang bahkan ada THR dari desa,” tuturnya.
Walau kondisinya begini, Ela tetap bersyukur lantaran para kader di desanya tetap dipertahankan oleh pemerintah desa. Sebab, beberapa desa tetangga justru ada yang merumahkan para kadernya lantaran tidak mempunyai cukup anggaran untuk menggaji.
“Kalau di grup-grup WA kader di kecamatan kami itu udah banyak yang keluar. Kalau kami Alhamdulillah masih kompak dan solid 35 orang, karena memang dari Pak Kadesnya tetap mempertahankan,” ujarnya.
Akan tetapi, dengan mempertahankan kader sejumlah 35 orang tersebut, konsekuensi yang harus dihadapi adalah berupa pengurangan gaji. Mulai tahun 2026 ini, gaji kader desa tersebut dipotong dari Rp200 per bulan menjadi Rp150 per bulan.
“Tapi kami udah sepakat, daripada orangnya (kader-red) yang dikeluarkan, lebih baik honornya yang dikurangi. Yang penting orangnya tetap kerja, pak Kades juga memperjuangkan itu,” imbuhnya.
Kepala Desa Paya Benua, Adeham membenarkan bahwa adanya penundaan pembayaran gaji bagi para kader di desanya.
Dia menyebut, selama ini gaji kader desa dibayar menggunakan Dana Desa (DD) yang merupakan kucuran dana dari pemerintah pusat.
Akan tetapi, pada tahap II tahun 2025 lalu, Dana Desa tersebut tidak bisa dicairkan oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri Keuangan.
“Dana Desa kami tahun 2025 itu dari yang sebelumnya Rp1,1 miliar jadi tinggal Rp373 juta,” kata Adeham.
Baca juga: Rekam Jejak Abvianto Syaifulloh, Kajari Bangka Tengah Baru, Spesialis Jaksa Penuntut Korupsi Besar
Oleh karena itu, pihaknya mengambil alternatif lain supaya gaji kader desa selama lima bulan tersebut akan dibayarkan segera menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten Bangka.
Hal itu telah dirinya sampaikan kepada semua kader di desa melalui rapat yang dilaksanakan pada akhir tahun 2025 lalu.
“Jadi sudah kusampaikn ke semua kader, kami minta maaf, kami jelaskan kondisi dan sumber-sumbernya kenapa uang itu tidak cair,” jelasnya.
Lanjut dia, menyikapi adanya pemotongan dana desa tersebut, untuk tahun 2026 ini pihaknya mengambil kebijakan untuk memotong honorarium kader desa menjadi Rp150 ribu per orang.
“Karena kita pengurangan Dana Desa sampai 70 persen. Desa kita itu desa besar, penduduknya 5.000 orang, RT ada 16, BPD ada 9, kadus ada 8, kasi/kaur itu ada 7,” ungkapnya.
Kendati demikian, dirinya memilih untuk tetap mempertahankan jumlah kader sebanyak 35 orang tanpa ada yang dikurangi. Menurutnya, langkah itu diambil sebagai bagian dari rasa kemanusiaan yang dimiliki.
“Jadi gaji (kader-red) yang tertunda 5 bulan di tahun 2025 itu kita anggaran di ADD. Selanjutnya untuk gaji tahun 2026 tetap pakai DD, tapi dipotong jadi Rp150 ribu,” tuturnya.
Lebih lanjut, selain penundaan pembayaran gaji kader, efek pemotongan dana desa tersebut juga berdampak pada program lainnya. Termasuk kegiatan pembangunan fisik yang hampir tidak ada yang bisa dilakukan di tahun 2026 ini.
“Hanya satu (pembangunan fisik-red), karena sudah janji ke masyarakat. Kami ada perbaikan jalan usaha tani dianggarkan sekitar Rp125 juta,” jelasnya.
Selain itu, dianggarkan pula program pelatihan skill atau keterampilan kerja bagi muda-mudi di desa dengan anggaran sekitar Rp50-an juta.
Anggaran-anggaran itulah yang kata dia terpaksa harus dicukup-cukupi lantaran Dana Desa yang tinggal Ro300-an juta.
Di samping itu, pihaknya tak mau berpasrah diri dan akan tetap memaksimal Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui BUMDes yang ada.
“Kami Alhamdulillah Desa Paya Benua tahun 2025 mendapat deviden Rp75 juta untuk desa dari perkebunan sawit BUMDes kita yang seluas 27 hektar,” ungkapnya.
Kata dia, 50 persen dari 27 hektar perkebunan sawit BUMDes tersebut sudah panen dan mampu menjadi dana alternatif atau dana tambahan untuk kegiatan-kegiatan di desa.
Selain itu, pada tahun 2025 lalu, BUMDes tersebut juga menanam nanas dan jagung sebagai tambahan dalam sektor usaha perkebunan yang saat ini masih dalam tahap produksi dan belum panen.
“Kita maksimalkan PADes kita. Kalau BUMDes kita bagus profit usahanya, InsyahAllah deviden kita juga naik dari BUMDes, itu harapannya,” imbuhnya.
Pemangkasan dana desa pada tahun anggaran 2026 berdampak langsung terhadap keberlangsungan program pelayanan dasar di tingkat desa. Dampak tersebut dirasakan nyata oleh Pemerintah Desa Bencah, Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Salah satu dampak paling signifikan adalah dihentikannya pembayaran honor bagi guru Taman Kanak-kanak (TK) dan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) di Desa Bencah. Kebijakan ini terpaksa diambil akibat penurunan drastis anggaran dana desa yang diterima tahun ini.
Kepala Desa Bencah, Heri Purnomo mengaku bingung dengan pemangkasan anggaran dana desa pada tahun ini. Keterbatasan anggaran akibat pengurangan dana desa membuat pemerintah desa harus melakukan penyesuaian besar-besaran dalam pengelolaan keuangan.
Sejumlah pos anggaran yang selama ini rutin berjalan terpaksa dikurangi, bahkan dihentikan sementara. Pasalnya, pemangkasan memang berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan program pemerintahan.
“Terutama yang berkaitan dengan pembangunan dan pelayanan publik masyarakat di Desa Bencah,” kata Heri Purnomo kepada Bangkapos.com, Selasa (20/1/2026).
Baca juga: Misteri Jejak 13.647 Langkah Kaki Smartwatch Farhan Co-Pilot ATR 42-500 Jatuh di Gunung Bulusaraung
Heri Purnomo menyebut dana desa mengalami penurunan sangat tajam pada tahun ini. Jika pada tahun 2025 Desa Bencah menerima dana desa sebesar Rp1.489.723.000 dan menjadi yang tertinggi dari 50 desa yang ada di Kabupaten Bangka Selatan.
Sedangkan pada tahun berjalan alokasinya turun menjadi Rp373.456.000.
Dengan demikian, terjadi penurunan anggaran sebesar Rp1.116.267.000. Secara persentase, penurunan tersebut mencapai sekitar 74,93 persen, atau hampir tiga perempat dari total Dana Desa tahun sebelumnya.
Sehingga berdampak signifikan terhadap kemampuan pemerintah desa dalam membiayai program pelayanan, honorarium, serta pembangunan.
Dampak paling berat dirasakan pada sektor pendidikan non formal. Untuk tahun ini, Pemerintah Desa Bencah memastikan tidak lagi menganggarkan honor bagi guru TK dan guru TPA.
Selama ini, seluruh honor tenaga pendidik tersebut sepenuhnya bersumber dari dana desa. Dirinya memaparkan, sebelumnya setiap guru TK dan TPA menerima honor berkisar antara Rp500 ribu hingga Rp750 ribu per bulan.
Di Desa Bencah terdapat dua TPA dengan jumlah guru mencapai 28 hingga 30 orang.
Sementara itu, jumlah guru TK sebanyak lima orang. Seluruh kebutuhan honor tersebut selama ini ditanggung melalui dana desa.
Dengan kondisi anggaran saat ini, pemerintah desa tidak lagi mampu menutupi kewajiban tersebut.
Heri Purnomo tidak menampik keputusan ini menjadi dilema, mengingat peran guru TK dan TPA sangat penting dalam pembentukan karakter dan pendidikan dasar anak-anak di desa.
“Ini bukan keputusan yang mudah, tapi kondisi keuangan desa memang tidak memungkinkan,” jelas Heri Purnomo.
Selain sektor pendidikan, pemangkasan dana desa juga berdampak pada kegiatan sosial dan kesehatan masyarakat.
Ia menyebut kegiatan pos pelayanan terpadu (Posyandu) serta honorarium kader juga mengalami pengurangan signifikan.
Meski pos anggarannya masih ada, namun nominalnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang menurun.
Namun demikian, ia memastikan roda pemerintahan desa tetap berjalan.
Untuk gaji perangkat desa, Heri menegaskan masih aman karena bersumber dari alokasi dana desa (ADD), bukan dana desa yang mengalami pemangkasan.
Sementara itu, untuk sektor pembangunan fisik, Pemerintah Desa Bencah memastikan tidak ada kegiatan infrastruktur yang dapat dilaksanakan tahun ini.
Beberapa rencana pembangunan seperti jalan usaha tani dan pengembangan pasar desa terpaksa ditunda.
“Untuk pembangunan infrastruktur dipastikan tidak ada,” ujarnya.
Meski berada dalam tekanan anggaran, Heri Purnomo menyebut Desa Bencah masih memiliki harapan melalui Pendapatan Asli Desa (PADes).
Bencah memiliki sumber pendapatan dari kebun desa dan pengelolaan pasar desa yang saat ini mulai memberikan hasil.
Salah satu sumber pendapatan potensial berasal dari kebun desa program bantuan bibit kelapa sawit dari Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
Kebun desa seluas 13 hektare tersebut saat ini sudah memasuki masa panen.
Selain kebun desa, pemerintah desa juga terus mengembangkan kebun yayasan. Setiap tahun dilakukan penanaman kelapa sawit sebagai investasi jangka panjang.
Tahun ini, pemerintah desa merencanakan penanaman seluas 10 hektare. Kebun yayasan ini nantinya digunakan untuk biaya operasional masjid, kegiatan keagamaan, serta membantu masyarakat desa.
Baca juga: Sehari Sama-sama Kena OTT KPK, Adu Harta Maidi Wali Kota Madiun vs Sudewo Bupati Pati
Tahun ini pendapatan dari kebun desa dan kebun yayasan dapat dimanfaatkan untuk kembali membiayai honor guru TK, TPA, serta kader posyandu yang saat ini terhenti.
“Kami tetap mengusahakan dari pendapatan asli desa ke depannya. Mudah-mudahan kondisi keuangan desa bisa kembali membaik seiring membaiknya keuangan nasional,” ucap Heri.
Pemangkasan dana desa oleh Pemerintah Pusat memberikan dampak signifikan bagi seluruh desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pada 2026, setiap desa kini hanya menerima dana di kisaran Rp300 juta hingga Rp400 juta per tahun.
Diketahui pada 2025 lalu untuk anggaran dana desa sekitar Rp 300 miliar, namun kini para perangkat desa harus gigit jari setelah dana tersebut turun hingga menyisakan Rp 123 miliar untuk di Provinsi Bangka Belitung.
Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Provinsi Bangka Belitung, Hardadi mengungkapkan, jika dibandingkan dengan tahun 2025, terjadi penurunan anggaran dana desa hingga 67 persen.
"Kalau dibandingkan 2025 turun 67 persen, jadi sekarang untuk dana desa itu kisaran Rp 300 juta hingga Rp 400 juta saja," ujar Hardadi, Selasa (20/01/2026).
Diketahui langkah pemotongan dana desa dilakukan melalui kebijakan Kementerian Keuangan, setelah fokusnya akan diarahkan untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
"Memang diprioritaskan, untuk pembangunan gerai KDMP. Harapannya memang dibangun, dari pada sudah dipotong lalu tidak dibangun. Untuk KDMP yang sudah dibangun, ada 50 yang tersebar di seluruh kabupaten," jelasnya.
Lebih lanjut kebijakan pemangkasan dana desa tak hanya berdampak pada program, namun gaji perangkat desa pun juga ikut terkena dampaknya.
"Alokasi dana desa karena memang untuk membiayai salah satunya untuk penghasilan tetap, artinya untuk gaji honor para perangkat desa dan kepala desa, tunjangan BPD juga jadi pasti berpengaruhnya besar," jelasnya.
Sementara itu ditengah kebijakan yang diprediksi berjalan hingga 6 tahun kedepan, Hardadi pun menekankan pentingnya desa memiliki pendapatan asli desa.
"Maksimalkan yang ada jadi lebih utamakan yang prioritas, serta menyentuh masyarakat secara langsung. Upaya sekarang ini untuk bertahan, tentunya desa dengan pendapatan asli itu sendiri," ungkapnya.
Pemangkasan Dana Desa oleh pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026 turut berdampak pada Pemerintah Desa Lubuk Pabrik, Kecamatan Lubuk, Kabupaten Bangka Tengah.
Tahun ini, desa tersebut mengalami pengurangan anggaran yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala Desa Lubuk Pabrik, Budi Chandra mengatakan, Dana Desa yang diterima pada 2026 hanya sebesar Rp 373 juta.
Angka tersebut jauh menurun jika dibandingkan dengan tahun 2025, terjadi pengurangan hingga sekitar Rp 800 juta.
Untuk itu dirinya menyebutkan tahun 2026 menjadi tantangan besar pagi para perangkat Desa, bahkan di seluruh Indonesia.
"Kalau merunut tahun 2025 kemarin, dana desa yang kami terima cukup besar, kurang lebih Rp 1,2 Miliar. Tahun 2026 ada pemangkasan signifikan, sekarang kami mendapatkan dana desa Rp 373 juta," kata Budi, kepada Bangkapos.com, Selasa (20/1/2026).
Budi menerangkan, meski begitu pihaknya akan berusaha melaksanakan rancangan pembangunan yang telah disusun sebelumnya meski dengan skala yang cukup kecil.
Baca juga: Detik-detik Cucu Konglomerat Henry Pribadi Terlilit Tali Pembatas saat Meluncur di Lereng Ski Jepang
"Jadi kita mengambil skala-skala kecil. Mengingat anggaran tadi, kami akan mengutamakan pembangunan seperti gorong-gorong yang mungkin hanya menghabiskan belasan juga," tuturnya.
Akan tetali ia juga memastikan bakal menghapus sejumlah program, seperti program ketahanan pangan ataupun bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat sebagai penyesuaian.
"Untuk BLT ini sebenarnya kemarin setiap tahun, tapi mengingat anggaran yang sedikit, kita alihkan ke Dinsos dengan menurunkan Desil penerima. Tahun 2025 kemarin BLT itu kami alokasikan untuk 34 orang, masing-masing Rp 300 ribu per bulan. Jadi 2026 ini kami sudah ke Dinsos, untun bagaimana penyelesaiannya," sebutnya.
Disisi lain ia memastikan, Pemerintah Desa Lubuk Pabrik tetap menganggarkan pembayaran kader-kader pelayanan publik, seperti kader posyandu, namun dengan mengurangi jumlah pembayaran.
"Tetap kita prioritaskan untuk yang kader ini, tapi kita batasi anggarannya. Sudah kami siapkan untuk 6 bulan saja, setelah itu kita serahkan ke Pemerintah Daerah melalui dinas terkait," ucapnya.
(Bangkapos.com/Arya Bima Mahendra/Cepi Marlianto/Rizky Irianda Pahlevy/Rifqi Nugroho)
