TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Dalam waktu satu hari dua Kepala Daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT), oleh Komisi Pemilihan Umum (KPK).

Bupati Pati Sudewo dan Wali Kota Madiun Maidi, terjaring OTT KPK  pada Senin (19/1/2026).

Kabar ini lantas menjadi buah bibir di kalangan masyarakat.

Baca juga: Gubernur Sulut YSK Dampingi Mendagri Tito Karnavian Serahkan Kapal Klinik untuk Masyarakat Kepulauan

Terkait OTT dua Kepala daerah dalam satu hari menjadi bahan wawancara awak media kepada Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang melakukan liputan penutupan Rakernas XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) 2026, di Batam Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Kepada wartawan Mendagri Tito bilang, ia sudah menyampaikan mengenai kepala daerah yang kena OTT tanggung jawab masing-masing.

Pihaknya tidak bisa mengikuti 24 jam.

"Makanya rakyat kalau pilih, pilih yang bagus lah," kata Mendagri Tito Karnavian didampingi Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan sejumlah Dewan Pengurus Apkasi, Selasa (20/1/2026).

Keterangan ini disampaikan Menteri Tito usai menutup secara resmin Rakernas XVII Apkasi 2026, di Grand Lotus Ball Room Hotel Aston Batam Provinsi Kepulauan Riau Selasa malam.

Sebelum menutup, Mendagri menyampaikan banyak hal di Rakernas XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) 'Wujudkan Asta Cita untuk Daerah Sejahtera'.

Dengan kejadian ini, Tito berpesan kepada kepala daerah di Indonesia pertama, kalau sudah menjadi kepala daerah (Bupati) siap bekerja untuk rakyat dengan segala kondisi yang ada.

"Kalau berbuat buruk, dan itu ketahuan ya resiko. Makanya jangan main, kira-kira begitu," ujarnya.

Akan tetapi, ia juga akan memikirkan, karena prinsip dasar dari penegakkan hukum, bagaimana orang- orang itu tidak masuk kedalam penjara karena melanggar.

Kalau berulang, berulang, berulang, berulang terjadi mungkin perlu diperhatikan sistemnya.

Sehingga orang itu yang mungkin orang itu, menjadi tidak baik karena sistem yang tidak baik

Tito mencontohkan sistem yang dimaksud, gajian, rekrutmen dengan biaya tinggi sehingga harus kembali biaya.

Maka harus ada balance, balance tidak hanya  sekedar menangkap sebanyak-banyak tapi juga kalau tangkap sebanyak ada keberhasilan.

"Kita berhasil kalau seandainya tidak ada yang melanggar," tambahnya.

Untuk itulah, Menteri Tito berpesan meminta kepada Apkasi melalui Rakernas XVII Apkasi apa idenya supaya tidak terjadi lagi pelanggaran oleh kepala daerah.

"Disamping pemerintah pusat mikirin, Apkasi mikirin, para Gubernur mikirin, para Walikota mikirin, para ahli juga mikirin sebuah sistem yang membuat disamping tidak korupsi, tidak ada yang masuk penjara karena OTT," tandasnya. (CRZ)