TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Kebijakan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang berencana menambah jumlah personel TNI-Polri hingga dua kali lipat sebagai petugas haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 mendapat sorotan dari sejumlah pihak.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, sebelumnya menyampaikan penambahan personel TNI-Polri dilakukan untuk memperkuat perlindungan jamaah agar pelayanan ibadah haji semakin maksimal.
Menurut Dahnil, kedisiplinan dan rasa tanggung jawab personel TNI-Polri dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan serta meningkatkan kepuasan jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
Baca juga: Kemenhaj Belum Dapat Legitimasi Sosial
Baca juga: Jangan Asal Pilih Travel, Berikut Daftar Biro Umrah Terdaftar di Kanwil Kemenhaj Sulbar
Menanggapi kebijakan tersebut, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Sulawesi Barat, Dr Amran HB, menilai pelibatan TNI-Polri sebagai petugas haji memang diperlukan, namun harus dilakukan secara proporsional dan dalam batas rasional.
“Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam. Ada rukun dan wajib haji yang harus dipenuhi jamaah, sementara tingkat pemahaman jamaah terhadap hal itu tidak semuanya sama,” kata Amran kepada Tribun-Sulbar.com di Mamuju, Rabu (21/1/2026).
Amran menjelaskan, kehadiran TNI-Polri sangat dibutuhkan terutama dalam aspek perlindungan dan pengamanan jamaah, khususnya pada pergerakan jamaah dari bandara menuju Madinah, Mekkah, hingga ke hotel.
Pergerakan tersebut, kata dia, melibatkan ratusan ribu jamaah sehingga membutuhkan pengamanan dan koordinasi yang matang.
“Sebagai orang yang pernah menjadi petugas haji di Arab Saudi, saya menyaksikan langsung bagaimana pergerakan jamaah dari satu tempat ke tempat lain membutuhkan koordinasi yang tepat, terutama saat Armuzna atau pasca-Armuzna. Pada kondisi ini, kehadiran TNI-Polri dibutuhkan untuk memperkuat koordinasi,” ujar Wakil Ketua Baznas Sulbar itu.
Ia menegaskan, penugasan TNI-Polri sebaiknya difokuskan pada sektor perlindungan jamaah, khususnya di tiga daerah kerja utama, yakni bandara (Ammaah, Madinah, dan King Abdul Aziz Jeddah), daerah kerja Madinah, serta daerah kerja Mekkah.
“Di tiga daerah kerja ini, tentara dan polisi sangat dibutuhkan untuk memberikan jaminan keamanan bagi jamaah yang melaksanakan ibadah, ziarah, dan aktivitas lainnya,” pungkasnya.
Selain penambahan personel TNI-Polri, Amran juga menilai penguatan tenaga kesehatan haji sama pentingnya dan perlu dimaksimalkan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. (*)
