Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPD Partai Golkar Jatim menanggap hal wajar jika muncul dinamika terkait wacana pemilihan kepala daerah dipilih DPRD atau Pilkada tidak langsung. Golkar sebagai parpol yang setuju, menegaskan tetap akan memantau perkembangan.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jatim Ali Mufthi mengatakan, terkait wacana tersebut, sikap partainya telah jelas. “Mungkin semua sudah tahu sendiri,” kata Ali Mufthi saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (21/1/2026).
Merujuk catatan sebelumnya, Golkar termasuk yang pro terhadap opsi Pilkada tidak langsung. Misalnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pernah bicara ini dalam peringatan HUT Ke-61 Golkar di Istora Senayan, Jakarta, 5 Desember 2025 lalu.
Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan Presiden Prabowo Subianto yang hadir. Saat itu, Bahlil menyebut Golkar telah melakukan kajian untuk efisiensi dan mengurangi persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Pilkada secara langsung.
Baca juga: Didemo Mahasiswa, DPRD Jatim Janji Teruskan Aspirasi Tolak Pilkada Tak Langsung: Sudah Baca Tuntutan
Pro kontra pun bergulir atas wacana ini. Tak sedikit parpol yang mendukung opsi tersebut. Namun disisi lain, tak sedikit pula yang mengkritik bergulirnya wacana ini. Ali Mufthi mengungkapkan, perdebatan tentang wacana tersebut bakal terus diperhatikan.
“Dinamika pasti ada nanti kita lihat aja,” ungkap anggota DPR RI tersebut.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Negeri Surabaya atau Unesa Mubarok Muharam memaklumi kondisi politik saat ini berdasarkan koalisi. Sebab, parpol koalisi pemerintahan memang mayoritas sudah menyatakan dukungan terhadap wacana ini.
Jika dirunut sejumlah parpol yang sudah cenderung setuju terhadap wacana ini adalah Partai Gerindra, Golkar, PKB, Demokrat. Sementara PDI Perjuangan sebelumnya menegaskan penolakan terhadap bergulirnya wacana ini. PDIP diketahui berada di luar pemerintahan.
Meski secara hitung-hitungan politik banyak parpol parlemen yang setuju, namun Mubarok menilai yang cukup menarik dilihat adalah pembahasan regulasi untuk Pilkada belum menjadi pembahasan di DPR RI.
