SURYA.co.id – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi mengajukan tiga nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Pengajuan ini menandai dimulainya proses politik dan administratif untuk mengisi posisi strategis di bank sentral, menyusul mundurnya Deputi Gubernur BI sebelumnya, Juda Agung.
Langkah Presiden ini menjadi sorotan publik karena menyangkut arah kebijakan moneter nasional di tengah dinamika ekonomi global.
DPR akan memegang peran kunci dalam menilai kelayakan para kandidat melalui mekanisme uji kepatutan dan kelayakan.
Salah satu nama yang muncul dalam usulan Presiden Prabowo adalah Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono.
Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
“Presiden telah mengirimkan surat kepada DPR terkait usulan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia."
"Salah satu nama yang diusulkan adalah Bapak Thomas Djiwandono,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, menurut info dihimpun SURYA.CO.ID dari Tribunnews.com, Selasa (20/1/2026).
Meski demikian, Prasetyo belum membuka identitas dua nama lainnya.
Ia menegaskan bahwa pengumuman resmi selanjutnya menjadi kewenangan DPR RI setelah proses administrasi berjalan sesuai ketentuan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai dinamika pergantian jabatan di pemerintahan merupakan hal yang wajar dan tidak perlu diperdebatkan secara berlebihan, selama prinsip profesionalisme tetap dijaga.
“Kalau memang ada pertukaran posisi, itu hal biasa dalam pemerintahan. Yang penting adalah kompetensi dan integritas. Bank Indonesia tetap independen,” kata Purbaya.
Baca juga: Siapa Thomas Djiwandono? Keponakan Prabowo yang Didukung Menkeu Purbaya Jadi Deputi Gubernur BI
Ia menekankan bahwa independensi Bank Indonesia adalah prinsip yang tidak bisa ditawar, siapa pun figur yang nantinya menduduki posisi Deputi Gubernur.
“Begitu masuk BI, tidak ada lagi urusan kementerian atau hubungan keluarga. Semua kebijakan harus berbasis data, stabilitas ekonomi, dan mandat undang-undang,” tegasnya.
Pemerintah, lanjut Purbaya, sepenuhnya menyerahkan proses penilaian kepada DPR melalui mekanisme fit and proper test yang terbuka dan objektif.
Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap pencalonan Thomas Djiwandono.
Ia menilai pengalaman Thomas di sektor fiskal justru bisa memperkaya perspektif kebijakan moneter di Bank Indonesia.
"Sudah di fiskal sekarang kalau masuk kan ke moneter, kan bagus. Saya mendukung," kata Purbaya.
Meski demikian, pencalonan Thomas tetap memantik perhatian publik karena hubungan kekerabatannya dengan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, pemerintah menegaskan bahwa rekam jejak profesional, kompetensi, serta komitmen terhadap independensi bank sentral akan menjadi faktor utama dalam proses penilaian di DPR, bukan latar belakang personal.
Thomas Djiwandono terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 3 Januari 2025.
Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Thomas memiliki kekayaan sebesar Rp74.497.761.234 (Rp74,4 miliar).
Kekayaan itu terdiri dari sejumlah aset, berikut rinciannya:
Thomas merupakan keponakan dari Presiden Prabowo.
Thomas lahir di Jakarta pada 7 Mei 1972.
Ia merupakan anak pertama dari pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati, yang merupakan kakak kandung Prabowo.
Thomas pernah bersekolah di SMP Kanisius, Menteng, Jakarta.
Sementara itu, pendidikan tingginya ditempuh di luar negeri.
Antara lain ia pernah berkuliah di bidang studi sejarah di Haverford Colloge, Pennsylvania, Amerika Serikat.
Kemudian, Thomas pernah mengambil master di bidang International Relations and International Economics di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Washington, Amerika Serikat.
Karier profesionalnya dimulai sebagai wartawan magang di Majalah Tempo pada tahun 1993 dan pada tahun 1994 di Indonesia Business Weekly.
Selain itu, Thomas pun pernah bekerja sebagai analisis keuangan di Whetlock NatWest Securities, Hong Kong.
Pada tahun 2006, kariernya terus meningkat saat pamannya Hashim Djojohadikusumo memintanya untuk membantu di Arsari Group dan ia menjabat sebagai Deputy CEO Arsari Group, perusahaan agrobisnis.
Sementara di politik, ia terlibat dalam partai Gerindra, Tommy juga pernah menjadi calon anggota legislatif di Provinsi Kalimantan Barat.
Selama Pilpres 2014, saat Gerindra mengusung pasangan Prabowo-Hatta, peran Tommy sangat penting bagi Koalisi Merah-Putih (KMP) untuk kebutuhan logistik.
