TRIBUNKALTARA.COM, TANA TIDUNG - Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DPPP) Kabupaten Tana Tidung tengah menyusun peta kerawanan pangan sebagai dasar penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).
Kepala DPPP Tana Tidung, Rudi, menjelaskan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat seperti bencana maupun krisis. Distribusi tidak dilakukan merata, melainkan berdasarkan tingkat kerawanan.
"Dasar pembagiannya itu berdasarkan peta kerawanan pangan yang sudah kita susun, jadi bukan dibagi rata ke semua wilayah," ujar Rudi kepada TribunKaltara.com, Rabu (21/1/2026).
Penentuan wilayah rawan pangan mengikuti indikator yang ditetapkan pemerintah pusat dan Badan Pangan Nasional.
"Penentuan indikator itu banyak sekali, tidak hanya dilihat dari cukup atau tidaknya produksi beras, tapi ada indikator lain yang menjadi standar penilaian," jelasnya.
Indikator tersebut mencakup akses air bersih, jaringan transportasi, hingga layanan kesehatan.
Baca juga: Belum Mandiri Pangan, Produksi Beras Lokal di Tana Tidung Baru Penuhi 30 Persen Kebutuhan Masyarakat
Rudi menyebut, berdasarkan perhitungan sementara, wilayah rawan pangan masih berkisar di area yang sama. Desa Periuk di Kecamatan Betayau menjadi salah satu sorotan.
"Kalau kita hitung-hitung kemarin, masih berputar di wilayah yang hampir sama, sekitar Desa Priuk daerah Betayau," katanya.
Ia mengungkapkan tingkat kemandirian pangan di Desa Periuk terbilang rendah, lantaran masyarakat bergantung pada pasokan dari luar daerah.
"Di Desa Periuk itu tidak ada kemandirian pangan, sebagian besar masyarakat membeli produk pangan dari luar. Walaupun akses transportasinya mudah, ada indikator lain yang mempengaruhi indeks ketahanan pangan desa," jelasnya.
Selain Desa Periuk, wilayah Tangku Dacing di Kecamatan Tana Lia juga masuk kategori tertentu meski dikenal sebagai sentra produksi padi.
"Tangku Dacing ini sentra produksi padi, tapi indikatornya tidak hanya produksi pangan. Akses air bersih, transportasi, dan kesehatan itu juga masuk dalam perhitungan," ungkap Rudi.
Peta kerawanan pangan saat ini masih disusun dan akan diajukan untuk ditetapkan melalui keputusan bupati.
"Nanti akan kita ajukan sebagai keputusan bapak bupati, kemudian dipublish sebagai dasar penetapan wilayah dengan kecenderungan rawan," katanya.
Rudi menegaskan, peta kerawanan pangan juga menjadi indikator keberhasilan pembangunan daerah.
"Ketahanan pangan ini menjadi indikator pengembangan wilayah, sehingga perlu kolaborasi semua sektor yang berkaitan dengan pangan," tutupnya.
(*)
Penulis : Rismayanti
