TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mempertanyakan kinerja Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. Ia menilai hingga kini belum terlihat langkah konkret untuk menahan laju Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terus meningkat.

Politikus Partai Nasdem itu mengawali kritiknya dengan menyoroti data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan tingginya tingkat pengangguran terbuka lulusan perguruan tinggi, yakni lebih dari satu juta orang.

Nurhadi menyinggung program magang nasional 2025 yang disebut mampu menyerap sekitar 100 ribu lulusan baru. Nurhadi mempertanyakan kemungkinan perluasan program, mengingat masih banyak lulusan yang belum terakomodasi.

Nurhadi kemudian menyoroti kaitannya bagaimana kebijakan link and match antara industri dan perguruan tinggi di Indonesia yang berjalan stagnan.

"Pemerintah ini kan selalu terus menggaungkan kebijakan antara link and match antara perguruan tinggi dan industri," katanya saat rapat bersama Kementerian Ketenagakerjaan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Menurut Nurhadi, tingginya pengangguran sarjana menunjukkan belum ada indikator keberhasilan yang jelas dari kebijakan link and match.

 Ia pun mempertanyakan apakah Menaker Yassierli pernah bertemu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto untuk membahas penyesuaian program studi dengan kebutuhan industri di dalam negeri.

Setelah itu, Nurhadi mengkritik Yassierli yang dinilai belum menghadirkan langkah nyata menahan laju PHK.

Baca juga: Cleaning Service Kena PHK Gegara Buang Sampah, Dianggap Langgar Aturan Perusahaan: 15 Tahun Mengabdi

"Dengan Prof Yassierli jadi Menteri Ketenagakerjaan ini saya lihat belum ada aksi nyata menghentikan laju PHK," ujarnya.

Merujuk data Kemnaker, dia bilang jumlah PHK pada 2025 mencapai 88.519 orang, naik dari 77.965 orang pada 2024.

Angka PHK pada 2024 juga meningkat dibanding 2023 yang sekitar 64.000, serta jauh di atas 2022 yang sekitar 25.000 PHK.

Menanggapi ini, Yassierli menyebut dirinya telah bertemu Mendiktisaintek Brian Yuliarto.

Dari pertemuan tersebut, Yassierli menyampaikan bahwa Indonesia belum memiliki employment outlook.

Ia menjelaskan Kemnaker dan Kemendiktisaintek sepakat untuk bekerja sama menyusun employment outlook yang dapat menjadi acuan penyesuaian program studi dengan kebutuhan industri, sekaligus memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja 5–10 tahun mendatang.

"Kita sudah coba oret-oret, ternyata tidak mudah. Riset menunjukkan 10 persen posisi yang ada di industri sekarang itu dalam 5 tahun terakhir itu enggak ada," kata Yassierli.

"Jadi kita memprediksi sesuatu yang akan terjadi dan ini memang tidak mudah, tapi kami sepakat bahwa dokumen itu harus ada, minimal itu dijadikan sebagai patokan. Kalau salah, tinggal nanti di-adjust dan seterusnya," ujarnya. 

Baca juga: Massa Buruh Plywood Jombang Demo DPRD, Tolak PHK Sepihak dan Tuntut Kenaikan UMK 2026