Lidea Feed

Jakarta (ANTARA) - Organisasi Solidaritas Perempuan berharap pemerintah bisa memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia.

"Penting negara melibatkan partisipasi bermakna perempuan di berbagai wilayah tadi, mulai dari proses pembangunan sampai mereka harus memberikan persetujuan apakah proyek ini benar-benar bermanfaat atau tidak bagi mereka," kata Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Armayanti Sanusi pada peluncuran Catatan Tahunan Solidaritas Perempuan 2025 di Jakarta, Rabu.

Ia menegaskan dua prinsip keadilan di dalam pembangunan harus ditegakkan, yakni partisipasi bermakna dan keadilan rekognisi.

"Juga bagaimana kemudian negara bukan hanya berorientasi pada kepentingan investasi tapi bagaimana dia bisa menghadirkan keberlanjutan kesejahteraan termasuk juga pemulihan lingkungan hidup yang hari ini terus terdegradasi akibat dari pembangunan-pembangunan ekstraktif di Indonesia," kata Armayanti.

Buku Catatan Tahunan Solidaritas Perempuan 2025 yang berjudul "Nyala Harapan: Menolak Tunduk" itu memotret proses perjuangan para perempuan di 12 komunitas menghadapi proyek-proyek pembangunan yang dinilai patriarki.

Salah satunya yang diuraikan adalah pembangunan Makassar New Port di pesisir Kota Makassar, yang menyebabkan marginalisasi dan pemiskinan struktural yang dirasakan perempuan pesisir.

"Mereka kehilangan sumber-sumber penghidupan mereka. Bahkan mereka harus mengalami pemiskinan akibat ruang kelola mereka pada akhirnya harus jauh. Perempuan kan mencari ikan, kerang, lebih dekat, tetapi karena ada pembangunan Makassar New Port, mereka pada akhirnya tidak bisa lagi menjadi nelayan dan beban hidup mereka menjadi bertambah," kata Armayanti Sanusi.

Kemudian proyek Geothermal Poco Leok di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berdampak terhadap hilangnya ruang produksi pangan dan obat tradisional, menyebabkan krisis iklim dan lahan.

"Sumber penghidupan mereka (para perempuan) kemudian hilang. Mereka juga terpaksa terputus identitas mereka sebagai perempuan adat yang ada di sana," kata Armayanti.

Selain itu juga program Cetak Sawah Rakyat di Kalimantan Tengah yang saat ini dikelola oleh militer.

"Militeristik tidak hanya mengambil alih peran-peran produksi rakyat, tetapi juga berpotensi terjadi konflik dan juga kekerasan horisontal yang ada di sana, termasuk juga berpotensi menyebabkan trauma kolektif bagi perempuan petani dan perempuan adat di Kalimantan Tengah," katanya.