Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Chrisantus Gonsales
POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO – Isu dugaan pungutan Rp 10 juta per kapal yang menyeret nama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Labuan Bajo dibantah.
Tokoh masyarakat dan pelaku pariwisata menilai isu tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga menyesatkan dan berpotensi merusak iklim pariwisata Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas.
Tokoh masyarakat Labuan Bajo yang juga mantan anggota DPR, Ali Imran saat ditemui Rabu (21/1/2026), menegaskan bahwa opini publik yang berkembang belakangan ini kerap tidak berbasis fakta.
Ia mengawali pernyataannya dengan ungkapan, “Benar bisa jadi salah, salah bisa jadi benar.”
Baca juga: KSOP Labuan Bajo Kembali Tutup Pelayanan SPB
“Agar ungkapan itu tidak terjadi, saya menyampaikan apa yang saya lihat, dengar, dan alami langsung di lapangan,” ujar Ali Imran.
Ali Imran menjelaskan, salah satu aspek penting yang perlu dipahami masyarakat adalah Master Sailing Declaration (MSD) atau Surat Pernyataan Nakhoda.
MSD merupakan dokumen resmi yang ditandatangani Nakhoda sebagai pernyataan bahwa kapal dalam kondisi layak laut, memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, kelaiklautan, serta perlindungan lingkungan laut.
Dalam MSD, Nakhoda menyatakan kesiapan kapal, kelengkapan alat keselamatan, kompetensi awak kapal, kesesuaian muatan, serta kepatuhan terhadap seluruh regulasi pelayaran.
Dokumen ini menjadi syarat utama diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) oleh Syahbandar.
“MSD itu bukan sekadar administrasi. Itu tanggung jawab hukum Nakhoda. Kalau isinya tidak benar, konsekuensinya jelas,” tegasnya.
Menanggapi isu pungutan Rp 10 juta per kapal yang dikaitkan dengan KSOP dan organisasi pelabuhan, Ali Imran menyebut tudingan tersebut tidak sesuai fakta lapangan.
“Saya melihat sendiri proses pembinaan dan pendampingan. Tidak ada pungutan atau imbalan apa pun. KSOP justru membantu pelaku usaha memenuhi aturan,” katanya.
Ia juga menyoroti perubahan signifikan wajah Pelabuhan Labuan Bajo, mulai dari terminal penumpang, sistem parkir, hingga tata kelola yang dinilainya semakin mencerminkan gerbang destinasi wisata internasional.
Bantahan serupa disampaikan pelaku pariwisata Labuan Bajo, Ahyar Abadi. Ketua Asosiasi Kapal Wisata (ASKAWI) ini menegaskan isu pungutan Rp 10 juta per kapal adalah informasi yang 100 persen keliru.
“Selama saya berkecimpung di dunia pariwisata Labuan Bajo sejak tahun 2014 sampai sekarang, saya tidak pernah menyetor Rp10 juta, baik ke KSOP yang mengurus kapal wisata maupun ke organisasi-organisasi di pelabuhan. Itu tidak benar sama sekali dan sangat menyesatkan masyarakat,” tegas Ahyar.
Menurutnya, masyarakat yang belum memahami dunia pelayaran sebaiknya datang langsung ke pelabuhan dan bertanya kepada pihak berwenang.
“Kalau tidak paham, silakan datang ke pelabuhan, tanya langsung ke KSOP atau organisasi terkait. Jangan menyebarkan asumsi,” ujarnya.
Ahyar juga mengakui adanya peningkatan signifikan pelayanan KSOP terhadap aktivitas pariwisata dari tahun ke tahun, terutama dalam aspek keselamatan.
“Jujur saja, di awal-awal dulu pengelolaan pariwisata ini amburadul. Kadang berlayar tanpa SPB, keselamatan juga kurang diperhatikan. Tapi sekarang jauh lebih tertib dan keselamatan tamu menjadi prioritas utama,” ungkap Ahyar.
Ia menilai pengetatan aturan bukan bentuk pemersulitan, melainkan langkah perlindungan terhadap wisatawan dan keberlanjutan pariwisata Labuan Bajo.
Baik Ali Imran maupun Ahyar Abadi mengajak seluruh elemen masyarakat Labuan Bajo untuk menjaga iklim pariwisata tetap kondusif dan tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak benar.
“Saya mengajak masyarakat untuk tidak menyebarkan hoaks atau informasi provokatif yang bisa merusak citra Labuan Bajo,” kata Ahyar.
Ia juga mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk ikut mengawasi aktivitas pariwisata agar tetap aman dan nyaman bagi wisatawan.
“Pariwisata ini milik kita bersama. Mari kita jaga agar Labuan Bajo tetap aman, nyaman, dan dipercaya dunia,” pungkasnya. (moa)
