BANGKAPOS.COM--Nilai tukar rupiah kembali berada di bawah tekanan tajam. Pada Kamis (22/1/2026), kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menembus level psikologis Rp17.000 per dolar, memicu kekhawatiran luas terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Berdasarkan data kurs transaksi Bank Indonesia (BI), dolar AS tercatat dijual di level Rp17.047,81 dan dibeli Rp16.878,19 per USD.
Angka ini menjadi salah satu titik terlemah rupiah dalam beberapa waktu terakhir.
Meski demikian, di pasar spot rupiah sempat menunjukkan penguatan terbatas pada awal perdagangan.
Mata uang Garuda dibuka di posisi Rp16.929 per dolar AS atau menguat tipis 0,04 persen dibanding penutupan sebelumnya di level Rp16.936 per dolar AS.
Namun, penguatan tersebut dinilai belum cukup untuk mengubah tren pelemahan secara keseluruhan.
Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai pelemahan rupiah hingga melewati Rp17.000 per dolar AS membawa konsekuensi serius, terutama risiko inflasi impor atau imported inflation.
“Ketika rupiah tembus Rp17.000 per dolar, inflasi impor hampir tidak bisa dihindari. Harga barang impor akan naik dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Bhima, Rabu (21/1/2026).
Inflasi impor terjadi saat pelemahan mata uang domestik membuat harga barang dan jasa dari luar negeri menjadi lebih mahal.
Kondisi ini berpotensi mendorong lonjakan harga bahan pangan impor, produk konsumsi, hingga barang modal, yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat.
Tak hanya kebutuhan pokok, sektor konsumsi lain juga berisiko terdampak.
Bhima menjelaskan bahwa harga kendaraan bermotor, elektronik, hingga properti dapat mengalami kenaikan karena masih bergantung pada bahan baku dan komponen impor.
“Cicilan kendaraan dan kredit pemilikan rumah (KPR) bisa ikut naik. Ini jelas menambah beban rumah tangga,” katanya.
Kenaikan cicilan tersebut berpotensi menahan laju konsumsi domestik, yang selama ini menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Tekanan rupiah juga dirasakan langsung oleh dunia usaha, khususnya sektor industri yang sangat bergantung pada bahan baku impor.
Melemahnya kurs membuat biaya produksi meningkat dan margin keuntungan menyempit.
Dalam kondisi tersebut, perusahaan dipaksa melakukan efisiensi, termasuk memangkas tenaga kerja.
Risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) pun dinilai semakin terbuka jika pelemahan rupiah berlangsung lama.
Selain sektor swasta, pemerintah juga menghadapi tantangan berat. Beban pembayaran utang luar negeri berpotensi membengkak seiring pelemahan nilai tukar.
“Cicilan dan bunga utang pemerintah akan semakin mahal dan berisiko memperlebar defisit APBN,” ujar Bhima.
Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong, menilai tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor domestik dan global.
Salah satunya adalah kekhawatiran defisit anggaran yang berpotensi menembus ambang batas 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Selain itu, ekspektasi pasar terhadap kemungkinan penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia turut membentuk sikap investor yang lebih berhati-hati terhadap aset berdenominasi rupiah.
“Prospek penurunan suku bunga dan kekhawatiran defisit membuat investor cenderung defensif,” ujar Lukman, Senin (19/1/2026).
Di luar faktor ekonomi, dinamika politik dan kebijakan juga ikut memengaruhi sentimen pasar. Isu pencalonan pejabat di Bank Indonesia, termasuk Deputi Gubernur BI, dinilai memberi tambahan tekanan terhadap pergerakan nilai tukar.
Secara historis, Bhima menilai rupiah akan sulit kembali ke level di bawah Rp16.700 per dolar AS tanpa perbaikan fundamental yang signifikan.
Pengendalian defisit APBN, peningkatan kinerja ekspor, serta konsistensi kebijakan moneter menjadi kunci untuk meredam tekanan.
“Tanpa perbaikan fundamental, tekanan terhadap rupiah masih akan berlanjut,” tegasnya.
Di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, posisi rupiah saat ini dinilai berada di titik krusial.
Respons kebijakan yang kredibel, konsisten, dan tepat sasaran menjadi penentu utama dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi ke depan.
Sumber : Kompas.com/Kontan.Co.id
