TRIBUNMATARAMAN.COM, KEDIRI - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar menilai pelemahan nilai tukar rupiah yang mendekati Rp17.000 per dolar Amerika Serikat harus dibarengi dengan kebijakan ekonomi yang lebih berkeadilan, khususnya dalam hal perpajakan dan perlindungan ekonomi rakyat kecil.
Menurut Anwar, kondisi ekonomi nasional yang sedang tertekan tidak seharusnya direspons dengan kebijakan yang justru semakin membebani masyarakat kecil.
Ia menilai, tekanan ekonomi global dan domestik saat ini menuntut negara hadir dengan kebijakan yang berpihak.
Ia menyoroti praktik penarikan pajak di lapangan yang dinilai belum mencerminkan rasa keadilan. Pedagang kecil dan pelaku usaha mikro, kata Anwar, sering kali menjadi pihak pertama yang dibebani kewajiban pajak meski kondisi usaha mereka belum stabil.
"Kalau ekonomi rakyat sedang lemah, jangan langsung ditarik pajak. Pedagang kecil yang penghasilannya per hari di bawah Rp100 ribu itu belum apa-apa, sudah ditarik pajak. Ini tidak adil," kata Anwar Iskandar saat ditemui di Ponpes Al Amin Kota Kediri, Kamis (22/1/2026).
Baca juga: Keracunan di SMK Sore, Korwil BGN Tulungagung Tegur SPPG Moyoketen 1 Soal Kebersihan
Menurutnya, kebijakan pajak semacam itu justru dapat menghambat perputaran ekonomi di tingkat bawah.
Ketika pelaku usaha kecil tertekan, roda ekonomi rakyat akan melambat dan berdampak pada ekonomi nasional secara keseluruhan.
Anwar menegaskan bahwa pajak seharusnya lebih difokuskan kepada kelompok ekonomi kuat yang memiliki kemampuan finansial memadai.
Ia menilai ketimpangan dalam penerapan pajak akan memperlebar jurang keadilan sosial.
"Yang kecil ditarik pajak, sementara yang kuat justru sering mengakali pajak. Ini tidak adil. Dalam pandangan Islam, uang yang diambil dengan cara seperti itu hukumnya haram," tegasnya.
Selain pajak, Anwar juga mengkritisi kebijakan pengelolaan dana yang membuat uang terlalu banyak mengendap di perbankan.
Ia menilai dana tersebut seharusnya disalurkan secara produktif agar ekonomi rakyat tetap bergerak.
Menurutnya, uang yang hanya disimpan dalam bentuk deposito tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sebaliknya, peredaran uang di sektor riil, khususnya UMKM, akan memperkuat fondasi ekonomi nasional.
"Kami berharap pemerintah menjadikan pelemahan rupiah sebagai momentum untuk memperbaiki arah kebijakan ekonomi, dengan menempatkan keadilan, keberpihakan kepada rakyat kecil, dan keberlangsungan ekonomi nasional sebagai prioritas utama," ujarnya.
(Luthfi Husnika/TribunMataraman.com)
Editor : Sri Wahyunik
