TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Memasuki periode penyaluran bantuan sosial bulan Februari 2026, Kementerian Sosial menerapkan kebijakan yang lebih ketat melalui sinkronisasi data kependudukan dan evaluasi kelayakan ekonomi secara berkala.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa anggaran negara benar-benar tepat sasaran dan hanya menyasar masyarakat yang masuk dalam kategori miskin serta rentan miskin.
Berdasarkan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terbaru, terdapat aturan baru yang cukup mengejutkan bagi sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Pasalnya, pemerintah secara resmi menetapkan adanya beberapa kriteria pemilik KTP yang tidak lagi diperbolehkan menerima bantuan, baik itu PKH, BPNT, maupun bantuan pangan lainnya.
Proses penghapusan data ini dilakukan secara otomatis melalui sistem yang terintegrasi dengan data BPJS Ketenagakerjaan hingga Dukcapil.
Penasaran apakah status kepesertaan Anda masih aman?
Berikut aturan baru Bansos Februari 2026 5 kategori pemilik KTP yang dicoret dari daftar penerima dalam ulasan berikut ini!
• Daftar Kriteria Penerima Bansos PKH-BPNT Februari 2026 Lengkap Nominal Uang Tunai Cair
1. KTP dengan data ganda: NIK tidak sinkron atau tercatat lebih dari satu kali.
2. KTP tidak padan dengan KK: Data keluarga tidak sesuai dengan sistem DTSEN.
3. KTP dengan status ekonomi menengah ke atas: Masuk desil atas dalam DTSEN, dianggap mampu.
4. KTP tidak aktif atau bermasalah: Misalnya belum rekam biometrik atau status kependudukan tidak valid.
5. KTP penerima bansos ganda: Sudah menerima bantuan lain (PKH, BPNT, BLT BBM) sehingga dicoret untuk menghindari tumpang tindih.
a. Basis data penerima: Wajib padan dengan DTSEN, bukan sekadar DTKS lama.
b. Nominal bansos: Akumulasi bisa mencapai Rp14,4 juta per tahun bagi penerima sah.
c. Verifikasi penerima: Dilakukan lewat NIK KTP dan KK yang valid.
d. Pencairan bansos: Disalurkan melalui bank Himbara dan Kantor Pos.
• Cek Sekarang! Daftar Bansos Cair Maret 2026, Ada PKH, BPNT, PIP dan BLT Desa
a. Program Keluarga Harapan (PKH): bantuan untuk keluarga miskin dengan komponen ibu hamil, anak sekolah, lansia, dan disabilitas berat.
b. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT/Program Sembako): saldo elektronik untuk membeli bahan pangan pokok (beras, telur, daging, sayur) di e-warong.
c. Program Indonesia Pintar (PIP): bantuan pendidikan untuk siswa SD, SMP, SMA/SMK dari keluarga penerima manfaat.
d. Subsidi Energi: bantuan untuk rumah tangga miskin terkait listrik dan LPG bersubsidi.
!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!
