TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan keprihatinan serius atas keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, menilai forum ini berpotensi melanggengkan penjajahan Israel atas Palestina.

Sudarnoto mengatakan Board of Peace memiliki keterkaitan kuat dengan inisiatif perdamaian era Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan dipimpin oleh Tony Blair, dengan keanggotaan sejumlah negara termasuk Israel.

"MUI menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekadar konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak dasar, serta pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional," kata Sudarnoto dalam pernyataan tertulis, Kamis (22/1/2026).

Menurut Sudarnoto, keterlibatan Israel sebagai anggota setara dalam forum tersebut merupakan cacat mendasar. 

Israel seharusnya diposisikan sebagai kekuatan pendudukan yang wajib dimintai pertanggungjawaban, bukan sebagai pihak netral dalam proses perdamaian.

"MUI menolak konsep ‘perdamaian semu’ yang tidak berbasis keadilan. Setiap inisiatif perdamaian yang tidak menjadikan pengakhiran pendudukan Israel sebagai prasyarat utama berisiko melanggengkan kolonisasi dalam kemasan perdamaian. Board of Peace adalah bentuk nyata langkah neo-kolonialisme," katanya. 

Selain itu, Sudarnoto juga mengingatkan bahwa keterlibatan Indonesia tanpa garis merah yang jelas dapat menjadikan Indonesia sebagai legitimasi moral bagi skema internasional yang justru merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina.

Meski demikian, Sudarnoto tetap menghargai niat Pemerintah Indonesia untuk berkontribusi dalam perdamaian dunia. 

Namun, MUI menilai kontribusi tersebut harus tetap berpijak pada prinsip keadilan, kemerdekaan, dan penghormatan terhadap hukum internasional.

"Dalam pandangan Islam dan nilai kemanusiaan universal, penjajahan dalam bentuk apa pun adalah kezaliman yang wajib diakhiri. Perdamaian sejati hanya mungkin terwujud jika hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya," ujar Sudarnoto.

Baca juga: Prabowo Hadiri WEF 2026 di Davos, Soroti Ketidakpastian Global

Dalam rekomendasinya, dirinya meminta Pemerintah Indonesia untuk secara terbuka menegaskan bahwa tujuan utama setiap forum perdamaian adalah kemerdekaan penuh Palestina, bukan sekadar stabilisasi atau rekonstruksi wilayah konflik.

Dirinya juga mendesak pemerintah menolak skema apa pun yang mengarah pada normalisasi kolonisasi, pemukiman ilegal, serta blokade Gaza.

Serta menjadikan resolusi PBB, hukum humaniter internasional, serta prinsip hak menentukan nasib sendiri (self-determination) sebagai dasar yang tidak dapat ditawar.

"Indonesia perlu mempertimbangkan secara serius untuk menarik diri secara terhormat dari forum internasional mana pun yang terbukti menyimpang dari prinsip keadilan dan kemerdekaan Palestina," kata Sudarnoto.

Selain itu, MUI mendorong penguatan peran Indonesia bersama negara-negara serta kekuatan masyarakat sipil global yang konsisten memperjuangkan keadilan bagi Palestina.

Hal ini termasuk mendorong pemberian sanksi internasional terhadap Israel atas berbagai kejahatan kemanusiaan yang dilakukan.