Serap Aspirasi Guru PAUD, Nisya Ahmad Soroti Ketimpangan Akses Pendidikan dalam Pengawasan Kesra
January 23, 2026 08:29 PM

TRIBUNJABAR.ID - Bandung - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Nisya Ahmad, melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan rakyat (Kesra) dalam lingkup tugas Komisi V, bertempat di sebuah kafe daerah Desa Mandalamekar, Kabupaten Bandung.

Kegiatan pengawasan tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat, khususnya para pendidik dan pegiat pendidikan. Salah satu aspirasi yang mengemuka datang dari guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menyoroti persoalan serius terkait syarat kualifikasi pendidikan.

2Anggota DPRD Jabar, Nisya Ahmad, melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan
Anggota DPRD Jabar, Nisya Ahmad, melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan bidang Kesra.

Dalam forum tersebut, seorang guru PAUD menyampaikan kegelisahannya mengenai kebijakan yang mewajibkan guru PAUD memiliki gelar sarjana (S1), sementara pada saat yang sama akses beasiswa melalui jalur KIP Kuliah (KIP-K) justru terbatas oleh batasan usia.

“Di satu sisi kami dituntut untuk sarjana, tapi di sisi lain kesempatan kuliah lewat KIP-K terbatas karena faktor usia. Ini menjadi dilema bagi kami para guru PAUD yang sudah lama mengabdi,” ungkap salah satu peserta.

Menanggapi hal tersebut, Nisya Ahmad menegaskan bahwa persoalan ini mencerminkan ketimpangan kebijakan pendidikan yang perlu segera mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Menurutnya, regulasi yang ada seharusnya berpihak pada tenaga pendidik, khususnya guru PAUD yang memiliki peran strategis dalam membangun fondasi pendidikan anak sejak dini.

3Anggota DPRD Jabar, Nisya Ahmad, melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan
Anggota DPRD Jabar, Nisya Ahmad, melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan bidang Kesra.

“Guru PAUD adalah ujung tombak pendidikan dasar. Negara tidak boleh hanya menuntut, tetapi juga harus hadir memberikan solusi, termasuk membuka akses pendidikan tinggi yang lebih inklusif tanpa diskriminasi usia,” ujar Nisya Ahmad.

Ia menambahkan, aspirasi tersebut akan menjadi catatan penting Komisi V DPRD Jawa Barat untuk disampaikan kepada perangkat daerah terkait, sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan agar sistem pendidikan lebih adil dan berkeadilan sosial.

Kegiatan pengawasan ini merupakan bagian dari komitmen Nisya Ahmad dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.