Jakarta (ANTARA) - Presiden Prancis Emmanuel Macron mengungkap hal-hal yang menjadi fokusnya saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dalam acara jamuan makan malam di Istana Élysée, Paris, Prancis, Jumat (23/1) malam waktu setempat.

Presiden Prabowo melanjutkan lawatannya ke Paris pada Jumat siang setelah memberikan pidato khusus (special address) di panggung Annual Meeting Davos, World Economic Forum, Davos, Swiss, Kamis (22/1).

Di Istana Élysée, Paris, Presiden Prabowo memenuhi undangan Presiden Macron untuk menghadiri jamuan makan malam. Jamuan tersebut bukanlah yang pertama, mengingat Presiden Prabowo pada tahun 2025 juga pernah dijamu oleh Presiden Macron, kemudian juga pada Juli 2024 saat Prabowo masih presiden terpilih.

"Senang menyambut hari ini di Paris Presiden Indonesia, Prabowo Subianto," kata Presiden Macron dalam siaran resminya yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

"Bersama-sama, kami semakin memperkuat kemitraan strategis yang menghubungkan Indonesia dan Prancis di berbagai bidang, serta keselarasan pandangan kami mengenai isu-isu global dan internasional yang Prancis bertekad untuk dorong dalam kerangka kepresidenannya di G7," ujar Macron dalam siaran resmi yang sama.

Walaupun demikian, Macron tidak mengungkap lebih lanjut mengenai "keselarasan pandangan" Indonesia-Prancis dalam isu-isu global dan internasional, terutama yang berkaitan dengan terbentuknya Dewan Perdamaian (Board of Peace) Gaza besutan Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump.

Terkait itu, Indonesia resmi tergabung sebagai anggota dan salah satu negara yang menandatangani piagam pembentukan Dewan Perdamaian, yang acaranya berlangsung pada sela-sela rangkaian World Economic Forum di Davos, Kamis.

Sementara itu, Presiden Macron secara terbuka menyatakan Prancis menolak undangan AS untuk bergabung sebagai anggota Dewan Perdamaian, karena Prancis masih lebih percaya dengan lembaga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjalankan fungsi pemulihan stabilitas dan memelihara perdamaian di Gaza, Palestina.

Pemerintah Prancis, dalam siaran resminya, juga menyatakan Dewan Perdamaian yang dipimpin oleh Presiden Trump itu berada di luar kerangka yang disepakati bersama mengenai pemulihan Gaza, serta menyimpan banyak pertanyaan serius, terutama jika dikaitkan dengan keberadaan PBB, prinsip-prinsip yang disepakati bersama oleh negara-negara anggota, dan struktur PBB sebagai lembaga dunia yang diakui oleh negara-negara anggota untuk hadir dalam persoalan-persoalan pemulihan selama masa gencatan senjata dan pascaperang.