Jakarta (ANTARA) - Awal 2026 datang bukan sebagai pergantian kalender biasa, melainkan sebagai penanda bahwa peta kekuatan dunia bergerak ke fase yang lebih keras dan lebih terbuka.

Apa yang selama ini dibaca sebagai persaingan pengaruh, kini tampil dalam bentuk langkah-langkah yang langsung menyentuh jantung politik dan ekonomi negara lain.

Dari Karibia hingga Arktik, dari jalur tanker hingga ladang mineral, panggung geopolitik bergeser ke ruang-ruang yang selama ini dianggap pinggiran, tetapi justru menentukan masa depan teknologi, energi, dan keamanan global.

Langkah Amerika Serikat di Venezuela menjadi contoh paling mencolok. Operasi Absolute Resolve yang diluncurkan Donald Trump pada 3 Januari 2026, dengan dukungan kekuatan udara besar-besaran, sebagaimana dilaporkan berbagai media internasional, berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro di Caracas.

Peristiwa ini tidak hanya memicu reaksi politik internasional, tetapi juga membuka kembali perdebatan lama tentang batas antara penegakan kepentingan nasional dan penghormatan terhadap kedaulatan negara.

Di banyak ibu kota, isu yang dibicarakan bukan semata siapa yang menang dan siapa yang kalah, melainkan apa preseden yang sedang diletakkan untuk masa depan hubungan antarnegara.

Pengamat geopolitik dan Analis Madya Bidang Humas Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Kolonel Dedy Yulianto, membaca peristiwa tersebut sebagai penegasan bahwa energi kembali duduk di kursi utama politik global.

Dalam pandangannya, Venezuela tidak sekadar soal rezim atau orientasi ideologi, melainkan tentang cadangan minyak mentah terbesar di dunia yang posisinya menentukan arah pasokan dan harga di pasar internasional.

Ia menilai langkah Washington juga diarahkan untuk mengerem laju pengaruh China dan Rusia di Amerika Latin, yang dalam beberapa tahun terakhir masuk melalui investasi energi dan infrastruktur.

Di balik kalkulasi strategis itu, ada lapisan lain yang jarang disorot di luar laporan-laporan teknis.

Kekosongan kekuasaan di dalam negeri Venezuela berpotensi memicu arus migrasi baru, tekanan sosial di negara-negara tetangga, dan ketidakpastian ekonomi di kawasan yang sudah lama bergulat dengan masalah stabilitas.

Dalam hitungan hari, pasar bereaksi. Harga minyak berayun tajam, sementara perusahaan pelayaran dan eksportir mulai menyusun ulang kalkulasi mereka. Premi asuransi naik, waktu tempuh diperpanjang, dan risiko keterlambatan masuk sebagai variabel baru dalam kontrak.

Ketegangan itu tidak berhenti di daratan. Pada 7 Januari 2026, penyitaan tanker berbendera Rusia di dekat Islandia membawa Atlantik Utara ke dalam sorotan dunia.

Jalur laut yang biasanya dibaca sebagai infrastruktur ekonomi, kini diperlakukan seperti ruang manuver. Rute kapal, pelabuhan singgah, bahkan jadwal bongkar muat mulai dihitung bukan hanya dari sisi biaya, tetapi dari sisi keamanan dan tekanan politik.

Bagi Eropa, kondisi ini bukan sekadar isu keamanan, tetapi juga soal pasokan energi dan kelangsungan industri. Bagi perusahaan pelayaran, ini berarti premi asuransi yang melonjak dan jadwal distribusi yang semakin sulit diprediksi.

Perebutan Greenland

Kolonel Dedy menggambarkan kawasan itu, kini seperti ruang pengawasan terbuka, di mana ekonomi dan militer berjalan berdampingan.

Di satu sisi, negara-negara berupaya menjaga kelancaran arus barang dan energi. Di sisi lain, jalur ekonomi, dari pelabuhan hingga kontrak pasokan, mulai digunakan sebagai instrumen tekanan politik.

Bagi sistem perdagangan internasional yang masih berupaya pulih dari guncangan pandemi dan konflik sebelumnya, situasi ini menambah lapisan ketidakpastian baru.

Perhatian dunia kemudian melompat jauh ke utara, ke Greenland. Pulau raksasa di kawasan Arktik itu bukan hanya soal peta pertahanan rudal, tetapi juga soal masa depan industri teknologi.

Di bawah lapisan esnya tersimpan mineral tanah jarang yang kini diburu industri kendaraan listrik, produsen baterai, hingga kontraktor pertahanan. Bahan baku ini menentukan siapa menguasai rantai teknologi dalam satu dekade ke depan.

Ketika pemerintahan Trump mempercepat langkah memperkuat pengaruh di wilayah ini, banyak analis membaca sinyal bahwa persaingan global tidak lagi hanya bertumpu pada minyak dan gas, tetapi juga pada bahan baku teknologi masa depan.

Dinamika politik internal Greenland, termasuk wacana kemerdekaan dari Denmark, menambah kompleksitas. Di balik diskusi tentang hak menentukan nasib sendiri, terselip kepentingan negara-negara besar yang melihat Arktik sebagai frontier baru ekonomi dan keamanan.

Pertanyaan tentang konsistensi komitmen aliansi, termasuk di dalam NATO, muncul seiring dengan semakin intensnya manuver di kawasan yang selama ini relatif sunyi dari sorotan publik.

Dampak dari rangkaian peristiwa ini mulai terasa dalam hubungan antarnegara dan dinamika aliansi global.

Amerika Serikat menunjukkan kecenderungan memperkuat pendekatan unilateral, sementara Rusia dan China mempererat poros kerja sama mereka di bidang energi, teknologi, dan pertahanan.

Di Eropa, perdebatan tentang otonomi strategis kembali menguat. Ketergantungan pada satu sumber energi atau satu payung keamanan kini dibaca sebagai kerentanan, bukan lagi kenyamanan.

Dampak ke Indonesia

Bagi negara-negara di luar lingkar kekuatan besar, implikasinya terasa nyata meski jaraknya ribuan kilometer.

Bagi Indonesia, dampaknya bersifat langsung dan terukur. Ketika harga minyak acuan Brent bergerak di kisaran naik lebih dari 1 persen ke kisaran 64,82 dolar AS per barel, sementara WTI menguat di atas 60 dolar AS per barel, tekanan terhadap biaya subsidi energi kembali menguat dan ruang fiskal dalam APBN menjadi lebih sempit.

Di sisi lain, volatilitas global juga memengaruhi nilai tukar rupiah. Dalam situasi ketidakpastian geopolitik, arus modal cenderung bergerak ke aset aman, dan rupiah kembali diuji di atas level Rp16.700 per dolar AS.

Di ruang-ruang diplomasi Jakarta, isu-isu ini mulai dibaca sebagai bagian dari perencanaan ekonomi jangka menengah.

Stabilitas pasokan energi, diversifikasi mitra dagang, dan penguatan kerja sama regional menjadi agenda yang tidak lagi sekadar normatif. ASEAN, misalnya, menghadapi tantangan untuk menjaga kawasan tetap terbuka dan stabil di tengah tarik-menarik kepentingan global.

Di saat yang sama, terbuka peluang untuk memainkan peran yang lebih aktif. Ketika ketegangan meningkat di antara kekuatan besar, negara-negara menengah memiliki ruang untuk menawarkan jembatan, bukan tembok.

Kerja sama regional, forum multilateral, dan diplomasi ekonomi menjadi alat untuk menjaga agar persaingan tidak sepenuhnya menenggelamkan kepentingan bersama.

Perubahan yang terjadi di awal 2026 menunjukkan bahwa diplomasi tidak lagi terbatas pada meja perundingan, tetapi berlangsung di jalur pelayaran, di ladang minyak, di kawasan Arktik, dan di pasar komoditas.

Di sanalah ekonomi dan geopolitik saling mengunci, membentuk lanskap baru yang menuntut ketahanan, kelincahan, dan kejelasan arah.

Bagi Indonesia, ujian itu akan segera terlihat dalam keputusan-keputusan konkret, termasuk sikap di forum ASEAN berikutnya serta arah kebijakan energi dalam beberapa bulan ke depan.

Lalu juga seberapa kuat APBN mampu menyerap gejolak harga global, tanpa mendorong penyesuaian kebijakan energi atau tekanan tambahan pada inflasi domestik.