TRIBUN-SULBAR.COM - Status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu (PW) batal tak membuat seorang bidan bernama Dalmiati berhenti mengabdi.
Status PPPK Paruh Waktu yang seharusnya bisa dia peroleh Bersama ribuan tenaga Kesehatan (Nakes) dan guru, tak jelas setelah Pemkab Mamuju rupanya tidak mengusulkan mereka sejak awal.
Dalmiati tetap menjalankan tugasnya di Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu) Salunangka, sebuah fasilitas kesehatan terpencil di Kecamatan Simboro.
Baca juga: Nakes Mamuju Tidak Terakomodir PPPK Paruh Waktu Sementara Akan Mogok Kerja
Baca juga: Jumuria Ungkap Kemenpan RB Heran Pemkab Mamuju Tak Usul Semua Honorer yang Masuk Database
Senin (26/1/2026) siang, Dalmiati tampak berada di depan gerbang UPTD Puskesmas Rangas.
Penampilannya terlihat sederhana namun menunjukkan kesiapan untuk bekerja di lapangan.
Ia mengenakan kaos lengan panjang berwarna oranye terang dengan aksen biru di bagian pundak dan pergelangan tangan.
Pakaian tersebut ia padukan dengan rok panjang berwarna cokelat gelap.
Untuk menunjang mobilitasnya menembus jalanan yang tidak mulus, ia menggunakan sepatu sandal yang praktis.
Dalmiati juga mengenakan jilbab berwarna hitam yang menutupi bagian dada.
Di atas motor matic berwarna hitam-putih miliknya, terlihat sebuah helm berwarna merah muda (pink) yang selalu ia gunakan saat berkendara menempuh jarak sekitar 9 kilometer dari Pustu tempatnya bertugas.
"Saya datang ke sini membawa laporan dari Pustu Salunangka," ujar Dalmiati sembari menaruh sebuah kertas laporan ke dalam kantong motornya di depan Puskesmas Rangas, Senin.
Ia menceritakan perjalanan dari Pustu menuju Puskesmas memakan waktu sekitar 30 menit.
"Jaraknya memang tidak sampai satu jam, tapi jalannya ke sana yang tidak bagus," tambahnya.
Dalmiati mengaku tidak mendapatkan informasi mengenai rencana mogok kerja di grup WhatsApp rekan-rekan nakes sukarela lainnya.
Meskipun sempat berhenti bekerja pada akhir Desember 2025 karena kebijakan penghapusan tenaga non-ASN, ia memilih kembali setelah dihubungi kepala puskesmas.
Ia memiliki alasan kuat mengapa memilih tidak ikut serta dalam aksi mogok.
Baginya, nasib kesehatan warga di wilayah terpencil jauh lebih penting.
"Kalau kami mogok, kasihan warga. Fasilitas kesehatan yang diandalkan di sana yaitu Pustu. Kalau kita mogok, siapa yang melayani? Bisa-bisa warga marah dan merusak Pustu," ungkapnya dengan nada khawatir.
Di sisi lain, aksi mogok yang dilakukan ribuan nakes dipicu kegagalan 1.001 honorer (nakes dan guru) terakomodasi dalam seleksi PPPK Paruh Waktu.
Koordinator aksi menuding Pemkab Mamuju lambat dalam menyampaikan usulan ke Kementerian PAN-RB, sehingga pintu penerimaan tertutup.
Skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang ditawarkan pemerintah daerah pun ditolak para nakes karena dianggap bukan solusi jangka panjang, terutama bagi mereka yang sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun.
Hingga saat ini, nakes yang melakukan aksi mogok masih menanti kepastian dan berharap bisa bertemu langsung dengan Bupati Mamuju untuk mencari jalan tengah.(*)
Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Suandi
