Dr. Aryanto Tinambunan

Di ruang rapat birokrasi dan korporasi Indonesia, satu kalimat masih sering terdengar: “Kita tunggu kajian lengkap dulu.”

Kalimat itu sah. Bahkan bijak.

Namun di era digital, ketika perubahan bergerak lebih cepat daripada siklus rapat, kalimat tersebut kerap menjadi alasan untuk diam.

Padahal, dunia digital tidak memberi kemewahan waktu. Ia menuntut keputusan cepat, meski belum sempurna.

Di sinilah muncul filosofi kepemimpinan digital yang kian relevan: coba, evaluasi, dan perbaiki.

Sebuah pendekatan yang sederhana secara konsep, namun menantang dalam praktik, terutama bagi pemimpin yang dibesarkan oleh budaya prosedural dan kepastian absolut.

Dari Kepastian Menuju Keberanian Mencoba

Pemimpin konvensional dibentuk untuk meminimalkan risiko.

Keputusan dianggap baik bila seluruh variabel telah dihitung, seluruh dampak telah dipetakan, dan seluruh risiko telah dikendalikan.

Masalahnya, di era digital, variabel justru terus berubah. Data bertambah setiap detik, perilaku publik bergerak dinamis, dan teknologi berkembang sebelum sempat disosialisasikan.

Riset mutakhir menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif dalam situasi penuh turbulensi tidak lagi bertumpu pada kepastian awal, melainkan pada kemampuan beradaptasi dan belajar secara cepat.

Studi Yukl dan koleganya (2023) menegaskan bahwa pemimpin yang berhasil di lingkungan tidak pasti adalah mereka yang berani melakukan trial, membaca umpan balik, lalu menyesuaikan keputusan secara berulang.

Kepemimpinan, dengan demikian, bukan soal memberi jawaban final, melainkan mengelola proses belajar organisasi.

Pemimpin digital memahami satu hal mendasar: menunggu sempurna sama dengan tertinggal.

Maka, keberanian mencoba menjadi kunci. Mencoba bukan berarti sembrono. Ia adalah tindakan sadar untuk menguji hipotesis kebijakan atau strategi dalam skala terbatas, dengan risiko yang terukur.

Di dunia teknologi, pendekatan ini dikenal sebagai minimum viable product (MVP).

Dalam kepemimpinan dan kebijakan publik, konsep serupa diterjemahkan menjadi kebijakan versi awal, cukup baik untuk diuji, belum tentu ideal untuk diabadikan. Filosofinya jelas: lebih baik kebijakan versi 1.0 yang berjalan, daripada kebijakan versi 10.0 yang tak pernah diluncurkan.

Evaluasi sebagai Inti Kepemimpinan Modern

Namun mencoba tanpa evaluasi hanyalah eksperimen tanpa arah.

Pemimpin digital tidak berhenti pada keberanian mengambil langkah awal.

Mereka justru menempatkan evaluasi sebagai jantung pengambilan keputusan.

Penelitian terbaru di sektor publik menunjukkan bahwa transformasi digital gagal bukan karena kurangnya teknologi, melainkan karena lambannya proses evaluasi dan koreksi kebijakan.

Mergel, Ganapati, dan Whitford (2023) menemukan bahwa organisasi publik yang berhasil bertransformasi adalah mereka yang meninggalkan pola pengambilan keputusan linier dan beralih ke pendekatan iterative decision-making, keputusan diambil cepat, dievaluasi singkat, lalu disesuaikan kembali.

Evaluasi dalam kepemimpinan digital berbeda dengan laporan kinerja konvensional yang tebal dan terlambat. Ia bersifat cepat, fokus, dan relevan.

Pertanyaan utamanya bukan “siapa yang salah?”, melainkan “apa yang bisa kita pelajari?”.

Di sinilah data memainkan peran strategis.

Data bukan sekadar angka pelengkap laporan, melainkan kompas pengambilan keputusan.

Pemimpin digital menggunakan data real-time untuk membaca respons publik, efektivitas kebijakan, hingga hambatan implementasi di lapangan.

Keputusan tidak lagi berbasis intuisi semata, tetapi intuisi yang diperkuat oleh bukti.

Memperbaiki, Bukan Mempertahankan Ego

Tahap ketiga, memperbaiki, sering kali menjadi yang paling sulit.

Bukan karena teknisnya, tetapi karena egonya.

Banyak kebijakan bertahan bukan karena efektif, melainkan karena gengsi untuk mengakui kekurangan.

Literatur kepemimpinan digital mutakhir menempatkan learning orientation sebagai kompetensi utama pemimpin.

Schwarzmüller dan koleganya (2024) menunjukkan bahwa pemimpin digital yang efektif justru adalah mereka yang secara terbuka mengakui keterbatasan keputusan awal, membangun ruang aman bagi kritik, dan mendorong perbaikan berkelanjutan.

Organisasi yang dipimpin dengan cara ini lebih adaptif dan lebih cepat pulih dari kegagalan.

Pemimpin digital memahami bahwa memperbaiki adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan.

Mereka tidak terjebak pada logika “ini sudah keputusan saya”, melainkan bergerak dengan logika “ini harus menjadi keputusan terbaik”.

Revisi kebijakan, penyesuaian strategi, bahkan pembatalan program bukanlah aib, selama dilakukan berdasarkan evaluasi yang jujur.

Budaya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) hanya tumbuh bila organisasi merasa aman untuk berkata jujur. Aman untuk melaporkan masalah. Aman untuk mengusulkan perubahan.

Pemimpin digital menciptakan ruang psikologis itu, bukan dengan slogan, tetapi dengan keteladanan.

Kecepatan sebagai Nilai Strategis

Salah satu pembeda utama kepemimpinan digital adalah cara memandang waktu.

Dalam sistem tradisional, kecepatan sering dikorbankan demi kepatuhan prosedur.

Dalam sistem digital, kecepatan justru menjadi nilai strategis.

Keputusan yang diambil hari ini, meski belum sempurna, sering kali lebih bernilai daripada keputusan sempurna yang datang terlambat. Bukan berarti kualitas diabaikan. Justru kualitas dibangun secara iteratif, melalui siklus coba, evaluasi, dan perbaiki yang berulang. Pendekatan ini menuntut desentralisasi keputusan.

Pemimpin digital tidak memonopoli otoritas. Mereka memberi ruang eksperimentasi kepada unit dan tim, menetapkan batas yang jelas, serta memastikan mekanisme evaluasi berjalan.

Dengan begitu, organisasi bergerak lincah tanpa kehilangan kendali.

Menuju Kepemimpinan yang Relevan

Di Indonesia, tantangan terbesar kepemimpinan digital bukanlah teknologi, melainkan budaya.

Budaya takut salah, takut disalahkan, dan takut keluar dari pakem masih kuat mengakar.

Filosofi coba, evaluasi, dan perbaiki kerap disalahpahami sebagai ketidaksiapan atau inkonsistensi.

Padahal, riset kepemimpinan kontemporer justru menempatkan agility dan adaptability sebagai kompetensi inti pemimpin masa depan (Yukl et al., 2023; Schwarzmüller et al., 2024).

Transformasi digital sejatinya adalah transformasi mental. Tanpa perubahan cara berpikir pemimpin, teknologi hanya akan menjadi etalase modern dengan praktik lama di baliknya.

Pada akhirnya, kepemimpinan digital bukan tentang aplikasi, platform, atau kecanggihan sistem. Ia tentang cara mengambil keputusan di tengah ketidakpastian.

Tentang keberanian melangkah tanpa menunggu segalanya jelas. Tentang kerendahan hati untuk belajar dari data dan realitas. Dan tentang kebesaran jiwa untuk memperbaiki arah.

Coba, evaluasi, dan perbaiki bukan sekadar metode kerja. Ia adalah etika kepemimpinan di era digital. 

Etika yang mengutamakan pembelajaran, kecepatan, dan dampak nyata bagi publik. 

Di dunia yang bergerak cepat, pemimpin tidak lagi diukur dari seberapa jarang ia salah, melainkan dari seberapa cepat ia belajar dan memperbaiki diri.

*) Dosen Tidak Tetap Unika Santo Thomas SUMUT, Mantan Kadis Kominfo Pakpak Bharat dan Dairi, ASN Pemprovsu