TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Jambi berpotensi kekeringan sehingga jalan khusus batu bara tidak bisa melewati sungai. Hal tersebut terungkap saat Pemerintah Provinsi Jambi menggelar rapat evaluasi pembangunan jalan khusus batu bara di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (26/1/2026) malam.

Rapat dipimpin langsung Gubernur Jambi, Al Haris, dan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan lintas sektor.

Hadir dalam pertemuan itu antara lain Kepala Balai Jalan Nasional (BJN), perwakilan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Bupati Batanghari, Pemerintah Kabupaten Sarolangun, serta Wali Kota Jambi.

Turut hadir Ketua DPRD Provinsi Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, jajaran Forkopimda, kepala OPD terkait, perwakilan perusahaan tambang batubara, serta undangan lainnya.

Dalam rapat tersebut, para pihak membahas perkembangan serta kendala pembangunan jalan khusus batu bara yang selama ini menjadi perhatian publik.

Gubernur Al Haris menyampaikanpemerintah provinsi telah memberikan izin kepada tiga perusahaan untuk menggarap proyek tersebut.

Ketiga perusahaan itu adalah PT Inti Bangun Sarana, PT Putra Bulian Properti, dan PT SAS, yang telah menandatangani komitmen bersama di Jakarta.

"Selama tiga tahun terakhir kita mendorong pihak swasta untuk membangun jalan khusus batu bara. Ada beberapa instruksi gubernur yang juga kita dorong, termasuk optimalisasi jalur sungai," kata Al Haris.

Jambi Potensi Kekeringan

Menurutnya, kondisi alam menjadi salah satu pertimbangan percepatan proyek darat tersebut.

Al Haris menyebut, berdasarkan data BMKG, Jambi berpotensi mengalami kekeringan di sejumlah titik sungai, yang kondisinya hampir menyerupai fenomena El Nino.

“Kita khawatir jalur sungai nantinya sulit dilalui, sehingga jalan khusus batu bara ini harus segera dituntaskan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur menegaskan ingin memastikan sejauh mana progres nyata pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan.

Ia menyoroti tahapan krusial seperti pembebasan lahan, perizinan kawasan hutan industri, hingga kepatuhan terhadap regulasi kementerian terkait.

“Kita ingin melihat apakah prosesnya berjalan, dari pembebasan lahan sampai perizinan. Kalau ada kendala, silakan disampaikan,” tuturnya.

Al Haris menegaskan pemerintah siap membantu menyelesaikan hambatan yang berada dalam kewenangan negara.

Ia berharap persoalan angkutan batu bara yang selama ini berlarut-larut dapat segera menemui titik terang.

Masalah tersebut, kata Al Haris, turut berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Ekonomi Jambi saat ini di angka 4,77 persen, sebelumnya di atas 5 persen. Sektor terbesar kita perkebunan dan pertanian, lalu pertambangan. Ini harus kita akui,” katanya.

Gubernur pun menargetkan pembangunan jalan khusus batubara dapat rampung sepenuhnya pada 2026.

“Kalau bisa 2026 ini clear semuanya. Kita butuh kelancaran distribusi batubara, karena itu juga berpengaruh pada ekonomi nasional,” ujarnya.

Jalan Kota Bebas Batu Bara

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi, M Hafiz Fattah, mengingatkan seluruh pihak agar tetap berpegang pada komitmen yang telah disepakati.

Ia menegaskan target penyelesaian proyek pada 2026 harus dijalankan secara konsisten.

“Kalau proyek ini berjalan sesuai target, kita bisa menata ulang jalan perkotaan dan tidak ada lagi angkutan batu bara melintas di dalam kota,” ujarnya. (Tribun Jambi/Syrillus Krisdianto)

Baca juga: Kecelakaan Fatal Hari Ini di Jalan Nasional Muaro Jambi, Motor vs Truk Pengendara Meninggal

Baca juga: Jambi Hujan Hari Ini di Tiga Daerah, Langit Mendung Udara Terasa Dingin