Kesejahteraan tidak lagi semata-mata soal menurunkan kemiskinan atau pengangguran, melainkan tentang memastikan bahwa pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan benar-benar saling memperkuat

Jakarta (ANTARA) - Perbincangan mengenai kesejahteraan masyarakat sering kali bergerak cepat menuju kesimpulan normatif: apakah kondisi hidup membaik atau justru memburuk.

Cara baca semacam ini memang mudah, tetapi terlalu sederhana untuk menangkap proses yang sedang berlangsung. Kesejahteraan tidak dibentuk oleh satu indikator tunggal, melainkan oleh rangkaian kondisi yang saling terkait, mulai dari struktur penduduk, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hingga pola hidup rumah tangga.

Data terbaru menunjukkan bahwa kesejahteraan Indonesia bergerak, tetapi arah pergerakannya membentuk tantangan baru yang tidak selalu kasatmata.

Indonesia saat ini berada pada fase demografi yang relatif matang. Berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2025 hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk pada tahun 2025 mencapai sekitar 284,4 juta jiwa.

Struktur umur masih didominasi penduduk usia produktif, sebuah kondisi yang sering dibaca sebagai peluang demografis. Namun, peluang ini tidak hadir sebagai hadiah otomatis. Ia hanya bermakna ketika penduduk usia kerja memiliki kapasitas yang cukup—sehat, terdidik, dan terserap dalam pekerjaan yang produktif.

Dimensi kesehatan menjadi fondasi awal dari kapasitas tersebut. Data BPS menunjukkan bahwa angka kesakitan pada tahun 2025 mencapai sebesar 12,66 persen, lebih tinggi dari kondisi 2023 dan 2024. Namun, keluhan ini tidak selalu diterjemahkan menjadi pemanfaatan layanan kesehatan formal. Nyatanya, ketika mengalami keluhan kesehatan, tidak semua penduduk memilih untuk berobat jalan.

Berdasarkan Susenas Maret 2025, hanya sekitar 39,64 persen penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir tercatat menjalani perawatan jalan, sementara 60,36 persen lainnya tidak berobat. Pola ini lebih menonjol di wilayah perdesaan, tempat akses layanan kesehatan masih dipengaruhi jarak, ketersediaan fasilitas, dan persepsi biaya.

Keputusan untuk tidak berobat sering dianggap sebagai pilihan individual yang rasional. Namun, dalam kerangka kesejahteraan, pola ini menyimpan implikasi yang lebih luas. Kesehatan yang dikelola secara minimal berisiko menurunkan produktivitas secara perlahan tetapi konsisten.

Bagi rumah tangga yang menggantungkan pendapatan pada kerja harian atau informal, gangguan kesehatan kecil sekalipun dapat berdampak langsung pada kemampuan bekerja dan menjaga kestabilan ekonomi keluarga.

Lapisan berikutnya adalah pendidikan. Secara kuantitatif, capaian pendidikan menunjukkan kemajuan yang relatif konsisten. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas telah mencapai sekitar 9,41 tahun, dan konsisten naik selama tiga tahun terakhir.

Menurut data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, angka putus sekolah pada seluruh jenjang pendidikan menunjukkan pola yang secara umum mengalami tren penurunan. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan akses dan partisipasi pendidikan di Indonesia.

Namun, pendidikan tidak berdiri sendiri. Ia baru berfungsi sebagai penopang kesejahteraan ketika terhubung dengan struktur pasar kerja. Di sinilah tantangan mulai terlihat.

Data Sakernas

Data Sakernas Agustus 2025 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka relatif lebih tinggi pada lulusan SMA, SMK, dan Diploma IV/Universitas dibandingkan lulusan pendidikan dasar. Fakta ini mengindikasikan bahwa peningkatan capaian pendidikan belum sepenuhnya diikuti oleh penciptaan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja.

Ketidaksesuaian ini berdampak langsung pada struktur pekerjaan yang tersedia. Pada Agustus 2025, sekitar 57,8 persen pekerja Indonesia masih berada di sektor informal. Dominasi sektor informal mencerminkan keterbatasan lapangan kerja formal yang stabil dan produktif.

Dalam struktur seperti ini, bekerja tidak selalu identik dengan sejahtera. Banyak rumah tangga bekerja keras, tetapi tetap berada pada tingkat kesejahteraan yang rapuh.

Dinamika upah mempertegas kondisi tersebut. Data BPS menunjukkan bahwa rata-rata upah nominal pekerja memang meningkat, tetapi laju kenaikannya tidak merata antar sektor dan wilayah.

Pekerja di sektor pertambangan dan jasa modern menikmati pertumbuhan upah yang lebih cepat, sementara pekerja di sektor pertanian dan usaha kecil tertinggal. Ketimpangan ini kemudian tercermin dalam daya beli dan kemampuan rumah tangga untuk meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.

Pola konsumsi rumah tangga memberikan gambaran yang jujur mengenai kondisi tersebut. Berdasarkan Susenas Maret 2025, sekitar 49,42 persen pengeluaran rumah tangga masih dialokasikan untuk makanan. Pada kelompok pengeluaran bawah, proporsi ini bahkan lebih besar.

Struktur konsumsi ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga masih berada pada tahap pemenuhan kebutuhan dasar, dengan ruang yang terbatas untuk investasi jangka panjang seperti pendidikan lanjutan, kesehatan preventif, atau perbaikan hunian.

Dalam kondisi seperti ini, kesejahteraan menjadi sangat sensitif terhadap guncangan harga, terutama harga pangan. Kenaikan harga bahan pokok tidak hanya menggerus daya beli, tetapi juga mempengaruhi keputusan rumah tangga di sektor lain. Pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan sering kali menjadi pos yang dikorbankan terlebih dahulu, menciptakan lingkaran kerentanan yang sulit diputus.

Dimensi perumahan

Dimensi perumahan memperlihatkan dinamika yang serupa. Secara umum, kualitas hunian menunjukkan perbaikan. Data BPS mencatat bahwa rumah tangga yang memiliki sanitasi layak telah mencapai 85,37 persen, dan meningkat dibandingkan 2023 dan 2024. Selain itu, rata-rata luas lantai per kapita juga meningkat.

Namun, perbaikan ini tidak merata. Masih terdapat rumah tangga yang tinggal di hunian dengan ruang terbatas, kualitas bangunan rendah, dan fasilitas dasar yang belum memadai, terutama di wilayah perdesaan dan kawasan pinggiran perkotaan.

Perumahan bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga aset ekonomi dan sumber rasa aman. Rumah tangga dengan kualitas hunian rendah cenderung lebih rentan terhadap guncangan kesehatan dan ekonomi. Ketika penyakit datang atau pendapatan terganggu, keterbatasan hunian mempersempit ruang adaptasi rumah tangga, sehingga risiko jatuh ke kondisi yang lebih rentan menjadi lebih besar.

Kemiskinan, dalam konteks ini, menunjukkan pola yang menarik. Persentase penduduk miskin terus menurun, tetapi karakteristik rumah tangga miskin relatif tidak banyak berubah. Data BPS menunjukkan bahwa struktur ketenagakerjaan rumah tangga miskin masih sangat bergantung pada sektor tradisional di perdesaan, sedangkan di perkotaan lebih beragam namun menghadapi risiko ketidakstabilan pekerjaan.

Mayoritas KRT miskin juga berpendidikan rendah. Ini menandakan bahwa kemiskinan di Indonesia masih bersifat struktural dan berkaitan erat dengan kualitas pekerjaan serta akses terhadap sumber daya produktif.

Jika seluruh rangkaian indikator tersebut dibaca secara utuh, terlihat bahwa kesejahteraan Indonesia bergerak, tetapi dengan arah yang tidak selalu seragam. Ada kemajuan yang nyata, tetapi juga batas-batas yang membentuk tantangan baru. Kesejahteraan tidak lagi semata-mata soal menurunkan kemiskinan atau pengangguran, melainkan tentang memastikan bahwa pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan benar-benar saling memperkuat.

Ke depan, agenda kesejahteraan perlu ditempatkan pada keterhubungan antarsektor. Pendidikan harus menghasilkan keterampilan yang relevan dengan struktur ekonomi. Layanan kesehatan harus mudah diakses dan benar-benar dimanfaatkan. Pekerjaan harus produktif dan memberikan perlindungan yang memadai.

Tanpa keterhubungan ini, perbaikan indikator berisiko berjalan sendiri-sendiri, tanpa menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang kokoh.

Kesejahteraan bukan hasil dari satu kebijakan atau satu angka. Ia adalah proses panjang yang dibentuk oleh pilihan-pilihan struktural. Data memberi kita petunjuk mengenai arah pergerakan tersebut.

Tantangannya adalah memastikan bahwa arah ini tidak hanya terlihat baik di atas kertas, tetapi benar-benar memperkuat ketahanan hidup rumah tangga dalam jangka panjang dan membawa kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat.

*) Penulis merupakan statisti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pemerhati Isu Sosial Ekonomi