TRIBUNMANADO.CO.ID - Komisi III DPRD Sulawesi Utara menyampaikan rekomendasi agar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mamitarang Sulawesi Utara segera diserahkan ke Pemprov Sulawesi Utara.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Utara, Berty Kapojos saat rapat dengat pendapat (RDP) bersama Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sulawesi Utara.
Hearing ini berlangsung di ruang Komisi II, lantai dua Gedung DPRD Sulawesi Utara, Jalan Raya Manado-Bitung, Kelurahan Kairagi Dua, Kecamatan Mapanget, Manado, Senin 26 Januari 2026.
Baca juga: TIFF 2026 Terpilih Karisma Event Nusantara Kemenpar, Tomohon Perkuat Daya Tarik Pariwisata
Jika memang sudah tuntas pembangunannya, segera diserahkan dari Kementerian (PU) ke pemerintah daerah," kata politisi PDIP itu.
Katanya, TPA Regional Iloilo sangat dibutuhkan untuk menjadi solusi persoalan sampah di tiga daerah, yakni Manado, Minahasa Utara dan Bitung.
Terkait itu, Akademisi dari Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado, Dr. Eng. Ir. Pingkan Peggy Egam, MT., IPM, mengatakan sesungguhnya volume sampah setiap hari akan semakin bertambah, apabila keberadaan sampah tidak ditangani dengan baik.
Memang disadari hal ini bukanlah hal yang mudah, sebab setiap orang akan menghasilkan berbagai jenis sampah setiap hari dengan jumlah yang bervariasi.
"Sangat disadari pula bahwa kondisi TAP Sumompo saat ini tidak baik-baik saja, malahan masuk dalam kategori kritis.
Setelah beberapa tahun lalu mengalami kebakaran salah satunya pada Oktober 2023, di penghujung tahun 2025 TPA Sumompo juga mengalami masalah sosial," ujar Pingkan saat dikonfirmasi via whatsapp.
Menurutnya, sampai hari ini TPA Sumompo sudah over capacity, tetapi setiap hari masih harus mendapat kiriman sampah sekitar 400 ton sampah.
Tayangan gunung sampah mencapai puluhan meter pun tak terelakan, padahal dulunya gunung sampah tersebut berupa jurang yang curam.
Belum lagi masalah kesehatan masyarakat sekitar dan kualitas lingkungan yang terus melemah.
Menyikapi hal ini maka sudah sewajarnya TPA Ilo-Ilo di Wori, Minahasa Utara yang pembangunan fisiknya dimulai sekitar akhir tahun 2020 dapat difungsikan.
"Secara administrasi TPA Ilo-Ilo mulai dipersiapkan sejak beberapa tahun lalu diawali dengan MoU TPA Regional Ilo-Ilo yang ditandatangani tahun 2016 oleh 4 kepala daerah (Manado, Minahasa Utara, Minahasa dan Bitung) bersama dengan pemerintah provinsi.
Fakta dilapangan menunjukkan bahwa TPA Ilo-Ilo sudah dibangun, tetapi masih ada beberapa sarana yang membutuhkan penyelesaian ataupun perbaikan tambahan," ungkapnya.
Kata Pingkan, walaupun demikian bukan berarti TPA tersebut didiamkan atau dibiarkan apa adanya tanpa adanya aktivitas pembuangan sampah.
Seyogyanya dengan urgensitas eksisting TPA Sumompo yang telah disebutan diatas, maka sudah saatnya TPA Ilo-Ilo difungsikan.
"Dalam operasional, pemerintah atau instansi terkait terus melengkapi fasilitas-fasilitas yang belum lengkap atau membutuhkan perbaikan.
Konsep pemindahan bertahap merupakan langkah yang harus diambil dan dilakukan oleh pemerintah dalam menjawab kebutuhan dan meminimalisir masalah-masalah sosial, masalah lingkungan, kesehatan serta masalah lain akibat over capacity TPA Sumompo," tandasnya.
Dia menambahkan perlu ada tahapan transisi dalam konsep pemindahan bertahap ini, sehingga tidak menimbulkan kekacauan logistik sampah yang masuk di TPA.
Selain itu hal penting yang harus dipersiapkan yaitu teknis penguatan sistem pengelolaan termasuk akses yang memadai untuk logistik sampah.
Untuk mematangkan konsep ini, maka perlu kordinasi lintas daerah dan lintas instansi terkait serta monitoring berkelanjutan.
"Beroperasinya TPA Ilo-Ilo akan menjadi dambaan masyarakat. Sesungguhnya beroperasinya TPA Ilo-Ilo bukan hanya sekedar keinginan, bukan pula hanya sekedar pilihan tapi suatu keharusan. TPA Ilo-Ilo menunjukkan urgensi tinggi untuk segera difungsikan sebab penundaan hanya akan memperburuk krisis sampah di Manado dan daerah lain disekitarnya," pungkasnya.
-
WhatsApp Tribun Manado: Klik di Sini
