TRIBUNJAKARTA.COM, KOJA - Wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian negara kembali menuai penolakan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden sudah ideal dan tidak perlu diubah.
Penegasan tersebut disampaikan Kapolri saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Senin (21/1/2026).
Menurut Kapolri, Polri sebagai alat negara akan lebih maksimal dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat jika berada langsung di bawah Presiden.
Pernyataan Kapolri itu mendapat dukungan dari tokoh agama Jakarta Utara sekaligus Ketua Generasi Pemuda Sosial Nusantara (GPSN), Habib Muhammad Zaidzul Fikri Assegaf.
Ia menilai wacana menempatkan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan institusi negara.
"Di luar TNI, Polri adalah penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selama ini TNI dan Polri selalu menjaga sinergitas. Jadi sudah sangat ideal jika Polri langsung berada di bawah Presiden," ujar Habib Fikri, Rabu (28/1/2026).
Fikri menegaskan, pernyataan Kapolri yang menolak Polri berada di bawah kementerian merupakan sikap yang tepat dan patut diapresiasi.
"Saya sangat mengapresiasi pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Itu sikap yang tegas dan berpihak pada kepentingan negara," katanya.
Ia menyebut, baik secara pribadi maupun atas nama organisasi, dirinya mendukung penuh Polri tetap berada langsung di bawah Presiden, bukan di bawah kementerian tertentu.
Menurut Fikri, selama ini Polri telah menunjukkan perannya sebagai institusi yang dekat dan dicintai masyarakat.
"Kalau Polri ditempatkan di bawah kementerian, itu sama saja melemahkan institusi negara, bahkan bisa berdampak pada kewibawaan Presiden," tegasnya.
"Polri selalu hadir di tengah publik dan menjalankan tugasnya dengan baik. Ini harus dipertahankan," pungkasnya.
