TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Di tengah krisis sampah yang kian menyesakkan wilayah pesisir Jawa Tengah, terkhusus Kabupaten Batang, secercah harapan mulai menyala dari Pantura.
Empat pemerintah daerah di Pekalongan Raya, Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang sepakat menempuh jalan radikal, mengubah sampah menjadi sumber energi listrik.
Kesepakatan bersejarah itu ditegaskan melalui penandatanganan nota kesepahaman pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) regional berbasis Waste to Energy (WTE), di Hotel Aston Syariah Pekalongan.
Proyek ini digadang-gadang menjadi solusi jangka panjang untuk mengakhiri ketergantungan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan sistem open dumping yang selama ini menjadi bom waktu lingkungan.
Tak main-main, proyek ini ditopang investasi swasta murni senilai 300 juta dolar AS, tanpa dana APBN maupun APBD.
Setiap hari, sedikitnya 1.000 hingga 1.200 ton sampah dari empat daerah akan dicerna untuk menghasilkan listrik sebesar 15–20 megawatt.
Staf Khusus Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Erwin Izzarudin, menegaskan bahwa keberhasilan PLTSa bukan semata soal teknologi canggih, melainkan konsistensi dan disiplin antar daerah.
“Teknologinya bisa dibeli, tapi komitmen tidak. Kalau satu daerah saja tersendat mengirim sampah, sistem ini bisa terganggu. Maka kekompakan regional adalah kunci utama,” kata Erwin kepada Tribunjateng, Kamis (29/1/2026).
PLTSa ini direncanakan berlokasi di Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, yang akan berperan sebagai pusat pengolahan sampah bagi Pekalongan Raya.
Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah, Widi Hartanto, menyebut proyek ini sebagai langkah berani dalam menutup babak kelam pengelolaan sampah di Jawa Tengah.
Dari total 6,3 juta ton sampah per tahun, baru 41 persen yang tertangani dengan baik.
“Open dumping tidak bisa lagi dipertahankan. Namun tantangannya jelas: logistik. Armada dan anggaran pengangkutan harus siap, jangan sampai sampahnya ada, tapi tak bisa dikirim,” ujarnya.
Dengan hadirnya PLTSa, Pekalongan Raya menyusul Tegal Raya sebagai pelopor pengolahan sampah berbasis energi di Jawa Tengah.
Perwakilan mitra investasi dari Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC), Xin Jun, menilai teknologi WTE sebagai jawaban konkret atas fenomena pengepungan sampah di kawasan perkotaan.
“Kami percaya, dengan kebijakan profesional dan sistem yang transparan, sampah bukan lagi beban, tapi solusi berkelanjutan,” ungkapnya.
Proyek ini menggunakan skema Build Operate Transfer (BOT).
Setelah masa kontrak 25 - 30 tahun, seluruh aset PLTSa akan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.
Bagi Kabupaten Batang, proyek ini menjadi titik balik pengelolaan sampah.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Batang, Asri Hermawan, menyebut Batang siap menyuplai 200 ton sampah per hari dari total potensi 430 ton yang dihasilkan warga.
“Langkah berikutnya adalah menghitung potensi secara detail dan memastikan kontribusi apa saja yang akan diterima Batang dari kerja sama ini,” kata Asri.
Meski masih terkendala armada pengangkut, Pemkab Batang optimistis dukungan hibah truk sampah akan segera datang.
Jika PLTSa berjalan sesuai rencana, gunung sampah di TPA Batang perlahan akan menghilang.
“TPA bisa ditambang, tidak menggunung lagi,” ujarnya optimistis.
Kini, setelah MoU diteken, publik menanti tahapan berikutnya mulai dari kajian kelayakan, analisis dampak lingkungan (AMDAL), hingga kesiapan sosial masyarakat sekitar lokasi proyek.
Jika semua berjalan mulus, Pantura tak lagi dikenal sebagai wilayah darurat sampah, melainkan sebagai kawasan yang berhasil mengubah krisis menjadi energi masa depan. (Ito)
